Satgas: Pemilu di Beberapa Negara Tak Signifikan Naikan Kasus COVID-19
Jum'at, 04 Desember 2020 - 01:45 WIB
loading...
Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan dari data Our World in Data dan penelitian oleh Council of Foreign Relation pada September 2020, pemilu tidak signifikan meningkatkan kasus COVID-19. FOTO/DOK.BNPB
A
A
A
JAKARTA - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito mengungkapkan dari data Our World in Data dan penelitian oleh Council of Foreign Relation pada September 2020 disebutkan bahwa pemilu tidak signifikan meningkatkan kasus COVID-19 . Hal ini terlihat dari pelaksanaan pemilu di beberapa negara.
"Beberapa negara tidak menunjukan dampak yang signifikan dari pelaksanaan pemilu terhadap kenaikan kasus positif COVID-19. Negara-negara tersebut adalah negara Kroasia, Republik Dominika, Malawi, Maladonia Utara, Korea Selatan serta Trinidad dan Tobago di wilayah kepulauan Karibia," katanya saat konferensi pers, Kamis (3/12/2020).
Namun memang beberapa negara yang mengalami kenaikan kasus yang signifikan setelah pemilu digelar. Wiku menyebut bahwa hal tersebut karena ada faktor lain. "Namun di beberapa negara seperti di Belarus, Polandia, Serbia dan Singapura terjadi tren peningkatan kasus setelah pemilu yang juga disebabkan oleh faktor lain," katanya. (Baca juga: Satgas Minta Bawaslu Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada )
Penyebab yang menjadi faktor lain kenaikan kasus di negara-negara tersebut antara lain terjadinya demonstrasi lanjutan pasca pemilu di Belarus. Lalu adanya pelonggaran aktivitas sosial ekonomi di Singapura dan Polandia. Kemudian ditemukan kasus yang tidak dilaporkan di Serbia setelah pemilu, sehingga terjadi peningkatan setelah proses perbaikan pencatatan dan pelaporan data.
Wiku mengatakan bahwa sebentar lagi Pilkada 2020 akan digelar. Menurutnya, pilkada kali ini tidak bisa dilakukan secara normal, di mana selama tahapan pilkada harus dijalankan protokol kesehatan.
Dia menegaskan, antisipasi lonjakan kasus COVID sudah dilakukan oleh KPU dengan merumuskan aturan protokol kesehatan yang wajib dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Di antaranya melakukan testing kepada petugas yang nanti bertugas di TPS. Selain itu, juga memastikan petugas pelaksana sehat dan bebas COVID-19. (Baca juga: Usai Bertemu Kabareskrim, KPU Tegaskan Distribusi Logistik Pilkada Aman )
"Lalu, di TPS-TPS akan disiapkan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Petugas pemilih juga diwajibkan memakai masker, menjaga jarak dan mengatur kedatangan pemilih, sehingga dapat menghindari terjadinya kerumunan. Setiap pemilih sebelum memasuki TPS akan diperiksa suhu tubuhnya guna memastikan kesehatannya. Dan sebelum hari pelaksanaan harus dilakukan simulasi yang diawasi Satgas COVID-19," katanya.
"Beberapa negara tidak menunjukan dampak yang signifikan dari pelaksanaan pemilu terhadap kenaikan kasus positif COVID-19. Negara-negara tersebut adalah negara Kroasia, Republik Dominika, Malawi, Maladonia Utara, Korea Selatan serta Trinidad dan Tobago di wilayah kepulauan Karibia," katanya saat konferensi pers, Kamis (3/12/2020).
Namun memang beberapa negara yang mengalami kenaikan kasus yang signifikan setelah pemilu digelar. Wiku menyebut bahwa hal tersebut karena ada faktor lain. "Namun di beberapa negara seperti di Belarus, Polandia, Serbia dan Singapura terjadi tren peningkatan kasus setelah pemilu yang juga disebabkan oleh faktor lain," katanya. (Baca juga: Satgas Minta Bawaslu Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan di Pilkada )
Penyebab yang menjadi faktor lain kenaikan kasus di negara-negara tersebut antara lain terjadinya demonstrasi lanjutan pasca pemilu di Belarus. Lalu adanya pelonggaran aktivitas sosial ekonomi di Singapura dan Polandia. Kemudian ditemukan kasus yang tidak dilaporkan di Serbia setelah pemilu, sehingga terjadi peningkatan setelah proses perbaikan pencatatan dan pelaporan data.
Wiku mengatakan bahwa sebentar lagi Pilkada 2020 akan digelar. Menurutnya, pilkada kali ini tidak bisa dilakukan secara normal, di mana selama tahapan pilkada harus dijalankan protokol kesehatan.
Dia menegaskan, antisipasi lonjakan kasus COVID sudah dilakukan oleh KPU dengan merumuskan aturan protokol kesehatan yang wajib dijalankan oleh penyelenggara pemilu. Di antaranya melakukan testing kepada petugas yang nanti bertugas di TPS. Selain itu, juga memastikan petugas pelaksana sehat dan bebas COVID-19. (Baca juga: Usai Bertemu Kabareskrim, KPU Tegaskan Distribusi Logistik Pilkada Aman )
"Lalu, di TPS-TPS akan disiapkan tempat cuci tangan dan hand sanitizer. Petugas pemilih juga diwajibkan memakai masker, menjaga jarak dan mengatur kedatangan pemilih, sehingga dapat menghindari terjadinya kerumunan. Setiap pemilih sebelum memasuki TPS akan diperiksa suhu tubuhnya guna memastikan kesehatannya. Dan sebelum hari pelaksanaan harus dilakukan simulasi yang diawasi Satgas COVID-19," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
