Ajakan Dialog Habib Rizieq, Pemerintah Diharapkan Terima dengan Terbuka

loading...
Ajakan Dialog Habib Rizieq, Pemerintah Diharapkan Terima dengan Terbuka
Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) mengajak pihak pemerintah untuk melakukan dialog, terkait dengan sejumlah ketegangan yang selama ini terjadi. Foto/SINDOnews
JAKARTA - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) mengajak pihak pemerintah untuk melakukan dialog, terkait dengan sejumlah ketegangan yang selama ini terjadi antara pemerintah dan pihak HRS, tentang sejumlah masalah yang timbul beberapa waktu belakangan ini.

(Baca juga: PKS Ganti Logo Bukan karena Kehadiran Partai Ummat)

Terkait ajakan itu, Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina, Jakarta, Hendri Satrio menyarankan agar pemerintah menurunkan gengsi dan menerima ajakan itu dengan terbuka.

"Menurunkan gengsi dengan Menerima dengan terbuka ajakan dialog itu," usul Hendri saat dihubungi SINDO Media, Kamis (3/12/2020).



(Baca juga: KPK Panggil Eks Direktur PT Garuda Indonesia sebagai Tersangka)

Pria yang akrab disapa Hensat ini berpandangan, seorang pimpinan organisasi dan juga ulama, tentu HRS harus membuka ruang dialog dengan pemerintah. Karena apapun itu, HRS juga merupakan rakyat Indonesia.

Namun, ia menilai bahwa persoalan permintaan dialog Rizieq ini bukan lantaran dia sudah melemah atau tidak, tapi hal ini justru bagaimana gaya kepemimpinan HRS yang ditentukan di sini. Aapakah benar seorang HRS ini mau berdialog dengan pemerintah.



"Ini bukan masalah melemah atau tidak, tapi justru kepemimpinan seorang HRS ini ditentukan di sini, dia mau nggak berdialog dengan pemerintah," ujarnya.

Direktur Eksekutif KedaiKOPI ini juga memprediksi, kalau antara HRS dan pemerintah benar-benar melakukan dialog, maka, kedua belah pihak akan diuntungkan. Di satu sisi, anggota FPI pun akan tenang, dan pemerintah juga bisa fokus melakukan kerja-kerjanya terkait sejumlah persoalan yang mengemuka saat ini.

"Kalau dia mau berdialog dengan pemerintah, anggotanya juga tenang, dua-duanya diuntungkan, HRS bisa tetap berdakwah, pemerintah juga bisa menjalankan UU dan berkonsetrasi pada hal-hal lain seperti Papua dan masalah di Makassar," pungkasnya.
(maf)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top