BNPP Mantapkan Program Prioritas Pengelolaan Perbatasan Tahun 2021
loading...
A
A
A
Hingga saat ini Kemenkop UKM telah melaksanakan pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah di wilayah perbatasan dan terpencil di seluruh penjuru Indonesia. “Kami mendukung dan siap bersinergi untuk pembangunan wilayah perbatasan. Pada 2020 sampai 2024 ini pengembangan Koperasi dan UKM akan diteruskan di wilayah perbatasan,” kata Arif.
(Baca Juga: BNPP Sebut Ada 29 Titik Tak Resmi di Lintas Batas Indonesia-Malaysia)
Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha Kemenparekraf Dadang Rizki Ratman juga mendukung pengembanga wilayah perbatasan, khususnya pada sektor pariwisata. Menurut dia, pengembangan pariwisata di wilayah perbatasan harus lebih memerhatikan masyarakat sekitar yang bertindak sebagai pelaku usaha untuk mendukung kegiatan wisata.
“Dalam pemasaran dan pengembangan destinasi wisata di daerah harus memerhatikan 3A di antaranya akses transportasi, kemudian atraksinya apa, wisata alam, budaya, buatan. Selanjutnya, amenitas (fasilitas pendukung) seperti sarana prasarana, bagaimana apakah ada listrik, air minum, dan lain-lain. Dari kesemua hal itu apa dulu yang harus disiapkan? Menurut saya, SDM lebih penting, kita punya tempat bagus , tapi kalau SDM tidak mengelola, sayang,” ujar Dadang.
(Baca Juga: BNPP Gagas Pembentukan 'New Border Town' di Perbatasan Negara)
Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Gunawan turut mendukung pembangunan wilayah perbatasan, khususnya dalam hal pembangunan kawasan ekonomi. Kementan berharap dengan rencana pengembangan ini dapat menjadikan wilayah perbatasan di penjuru Tanah Air sebagai lumbung pangan dan ekonomi bagi bangsa Indonesia.
Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan Frida Adiati juga memberikan dukungannya melalui berbagai program kinerja Kemendag pada Tahun Anggaran 2020, di antaranya melalui pembangunan sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang non-SRG.
(Baca Juga: BNPP Sebut Ada 29 Titik Tak Resmi di Lintas Batas Indonesia-Malaysia)
Staf Ahli Bidang Pengembangan Usaha Kemenparekraf Dadang Rizki Ratman juga mendukung pengembanga wilayah perbatasan, khususnya pada sektor pariwisata. Menurut dia, pengembangan pariwisata di wilayah perbatasan harus lebih memerhatikan masyarakat sekitar yang bertindak sebagai pelaku usaha untuk mendukung kegiatan wisata.
“Dalam pemasaran dan pengembangan destinasi wisata di daerah harus memerhatikan 3A di antaranya akses transportasi, kemudian atraksinya apa, wisata alam, budaya, buatan. Selanjutnya, amenitas (fasilitas pendukung) seperti sarana prasarana, bagaimana apakah ada listrik, air minum, dan lain-lain. Dari kesemua hal itu apa dulu yang harus disiapkan? Menurut saya, SDM lebih penting, kita punya tempat bagus , tapi kalau SDM tidak mengelola, sayang,” ujar Dadang.
(Baca Juga: BNPP Gagas Pembentukan 'New Border Town' di Perbatasan Negara)
Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Gunawan turut mendukung pembangunan wilayah perbatasan, khususnya dalam hal pembangunan kawasan ekonomi. Kementan berharap dengan rencana pengembangan ini dapat menjadikan wilayah perbatasan di penjuru Tanah Air sebagai lumbung pangan dan ekonomi bagi bangsa Indonesia.
Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan Frida Adiati juga memberikan dukungannya melalui berbagai program kinerja Kemendag pada Tahun Anggaran 2020, di antaranya melalui pembangunan sarana perdagangan berupa pasar rakyat dan gudang non-SRG.
(ymn)
Explore More