Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Setelah Pilkada dan Libur Akhir Tahun
Rabu, 02 Desember 2020 - 08:59 WIB
loading...
Antisipasi lonjakan kasus Covid-19 setelah pilkada. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Tren kasus positif virus corona ( Covid-19 ) di Indonesia terus melonjak. Hingga 1 Desember 2020, jumlahnya mencapai 543.975 orang yang telah terinfeksi Covid-19 .
Kekecewaan sekaligus rasa prihatin pun muncul. Termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melihat kasus aktif terus meningkat dibandingkan tren kesembuhan yang cenderung menurun dalam sepekan terakhir.
Kondisi itu membuat pemerintah langsung sigap merespons. Mulai dari mewanti-wanti jajaran daerah dalam pengawasan selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember nanti hingga memangkas hari libur di akhir tahun.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengingatkan pemerintah agar meningkatkan kewaspadaan hingga ke seluruh daerah. Apalagi, mengingat perhelatan Pilkada Serentak 2020 tinggal beberapa hari lagi dan momen libur di akhir tahun.
"Kewaspadaan harus terus ditingkatkan. Momentum pilkada dengan potensi kerumunan massa serta mobilitas masyarakat saat liburan ke tempat wisata berpotensi menjadi lonjakan kasus jika tidak dilakukan langkah antisipasi," ujar Netty kepada SINDOnews, Selasa malam (1/12/2020).
(Baca juga: Satgas Sebut Zona Merah Corona Bertambah Hampir 2 Kali Lipat ).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta pemerintah harus menerapkan pengawasan protokol kesehatan (prokes) semakin ketat. Menurutnya, masyarakat harus diajarkan untuk berdisiplin dengan prokes, di mana pun dan kapan pun.
Demikian juga bagi para pejabat dan tokoh publik. Netty menekankan harus bisa menjadi contoh atau role model yang baik bagi masyarakat. "Jika terjadi pelanggaran, sanksi harus tegas ditegakkan tanpa diskriminasi. Kebijakan pengetatan prokes ini harus dilakukan sambil menunggu hadirnya vaksin di Tanah Air," pintanya.
Di sisi yang lain, pemerintah juga harus meningkatkan kemampuannya melakukan testing, tracing, dan treatment (3T). Utamanya yaitu meningkatkan pemeriksaan (testing) hingga sesuai standar WHO. Berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 267 juta jiwa, diperlukan testing sebanyak 267 ribu orang per pekan. Pada minggu ketiga November 2020, testing yang dilakukan baru mencapai sekitar 239 ribu atau 88,6 persen.
(Baca juga: Epidemiolog Minta Pemerintah Lakukan Perubahan Mendasar Penanganan Covid-19 ).
Netty memahami situasi sulit yang sedang dihadapi pemerintah. Jika pemerintah kesal dengan kurva Covid-19 yang tidak kunjung melandai dan justru cenderung naik, sepatutnya lakukan introspeksi, evaluasi komprehensif, dan segera ambil langkah penyelamatan.
"Hentikan berwacana, stop saling menyalahkan. Jangan jadikan pandemi sebagai cover politis," tegas lulusan program doktoral Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjajaran, Bandung tersebut.
( Untuk mengisi survei calon Presiden 2024 pilihan Anda, silakan klik di sini ).
Kekecewaan sekaligus rasa prihatin pun muncul. Termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melihat kasus aktif terus meningkat dibandingkan tren kesembuhan yang cenderung menurun dalam sepekan terakhir.
Kondisi itu membuat pemerintah langsung sigap merespons. Mulai dari mewanti-wanti jajaran daerah dalam pengawasan selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember nanti hingga memangkas hari libur di akhir tahun.
Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengingatkan pemerintah agar meningkatkan kewaspadaan hingga ke seluruh daerah. Apalagi, mengingat perhelatan Pilkada Serentak 2020 tinggal beberapa hari lagi dan momen libur di akhir tahun.
"Kewaspadaan harus terus ditingkatkan. Momentum pilkada dengan potensi kerumunan massa serta mobilitas masyarakat saat liburan ke tempat wisata berpotensi menjadi lonjakan kasus jika tidak dilakukan langkah antisipasi," ujar Netty kepada SINDOnews, Selasa malam (1/12/2020).
(Baca juga: Satgas Sebut Zona Merah Corona Bertambah Hampir 2 Kali Lipat ).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta pemerintah harus menerapkan pengawasan protokol kesehatan (prokes) semakin ketat. Menurutnya, masyarakat harus diajarkan untuk berdisiplin dengan prokes, di mana pun dan kapan pun.
Demikian juga bagi para pejabat dan tokoh publik. Netty menekankan harus bisa menjadi contoh atau role model yang baik bagi masyarakat. "Jika terjadi pelanggaran, sanksi harus tegas ditegakkan tanpa diskriminasi. Kebijakan pengetatan prokes ini harus dilakukan sambil menunggu hadirnya vaksin di Tanah Air," pintanya.
Di sisi yang lain, pemerintah juga harus meningkatkan kemampuannya melakukan testing, tracing, dan treatment (3T). Utamanya yaitu meningkatkan pemeriksaan (testing) hingga sesuai standar WHO. Berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 267 juta jiwa, diperlukan testing sebanyak 267 ribu orang per pekan. Pada minggu ketiga November 2020, testing yang dilakukan baru mencapai sekitar 239 ribu atau 88,6 persen.
(Baca juga: Epidemiolog Minta Pemerintah Lakukan Perubahan Mendasar Penanganan Covid-19 ).
Netty memahami situasi sulit yang sedang dihadapi pemerintah. Jika pemerintah kesal dengan kurva Covid-19 yang tidak kunjung melandai dan justru cenderung naik, sepatutnya lakukan introspeksi, evaluasi komprehensif, dan segera ambil langkah penyelamatan.
"Hentikan berwacana, stop saling menyalahkan. Jangan jadikan pandemi sebagai cover politis," tegas lulusan program doktoral Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjajaran, Bandung tersebut.
( Untuk mengisi survei calon Presiden 2024 pilihan Anda, silakan klik di sini ).
(zik)
Lihat Juga :
