Kurva Corona Terus Naik, Anggota DPR: Pemerintah Sepatutnya Evaluasi
Rabu, 02 Desember 2020 - 04:19 WIB
loading...
A
A
A
Merespons hal itu, anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengaitkan kembali dengan pandangan para pakar epidemiologi yang berpendapat bahwa penanganan pandemi Covid-19 sudah salah sejak awal. Kesalahan fatal itu yakni terlambat bersikap, terlambat menangani, dan terlambat mengantisipasi.
"Saya sudah sampaikan bahwa pandemi adalah bencana kesehatan, maka fokus penanganannya harus berbasis pada sistem kesehatan, baru ekonomi dan lainnya. Sayangnya, pemerintah bersikap mendua dan setengah hati antara kesehatan dan ekonomi. Bahkan, tampak lebih cenderung pada pemulihan ekonomi sehingga sistem kesehatan kita nyaris luluh lantak," celetuk Netty kepada SINDOnews, Selasa malam (1/12/2020).
Di tambah lagi, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu melihat pemerintah tergesa-gesa menerapkan kampanye Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau new normal. Padahal, angka penularan masih tinggi dan masyarakat pun belum siap beradaptasi.
Di sisi yang lain, kemampuan pemerintah untuk melakukan testing, tracing, dan treatment (3T) juga masih rendah. Selain itu, kemampuan pemerintah dalam mengelola komunikasi publik pun kurang baik.
"Rakyat disuguhi kegaduhan komunikasi. Rakyat jadi bingung dan tidak optimal memberikan dukungan dalam penanganan pandemi," ujarnya.
"Saya sudah sampaikan bahwa pandemi adalah bencana kesehatan, maka fokus penanganannya harus berbasis pada sistem kesehatan, baru ekonomi dan lainnya. Sayangnya, pemerintah bersikap mendua dan setengah hati antara kesehatan dan ekonomi. Bahkan, tampak lebih cenderung pada pemulihan ekonomi sehingga sistem kesehatan kita nyaris luluh lantak," celetuk Netty kepada SINDOnews, Selasa malam (1/12/2020).
Di tambah lagi, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu melihat pemerintah tergesa-gesa menerapkan kampanye Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) atau new normal. Padahal, angka penularan masih tinggi dan masyarakat pun belum siap beradaptasi.
Di sisi yang lain, kemampuan pemerintah untuk melakukan testing, tracing, dan treatment (3T) juga masih rendah. Selain itu, kemampuan pemerintah dalam mengelola komunikasi publik pun kurang baik.
"Rakyat disuguhi kegaduhan komunikasi. Rakyat jadi bingung dan tidak optimal memberikan dukungan dalam penanganan pandemi," ujarnya.
Lihat Juga :
