Jelang 1 Desember, Fadli Zon Sarankan Panglima TNI Berkantor di Papua
loading...
Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon menyarankan agar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk berkantor di Papua. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon menyarankan agar Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto untuk berkantor di Papua. Saran tersebut disampaikan Fadli menyikapi kemungkinan adanya aksi Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1 Desember.
Dengan berkantor di sana, kata Fadli, Panglima TNI dapat memantau langsung dan mengendalikan situasi di Papua. Hal tersebut disampaikan Fadli Zon melalui akun Twitternya, @fadlizon, Senin (30/11/2020).
"Biasanya pada 1 Desember ada peringatan OPM mereka dan yang menginginkan Papua merdeka. Saya sarankan Panglima TNI ke Papua dan memantau langsung dan mengendalikan situasi di sana. Kalau perlu berkantor sementara di sana. Ini kalau serius “NKRI Harga Mati”," kata Fadli.( )
Seperti diketahui, selama ini tanggal 1 Desember disebut sebagai ulang tahun OPM, meskipun kerap dibantah oleh mereka sendiri.
(Baca juga : Terungkap! Begini Cara Pemerintah Mengembalikan Utang Luar Negeri yang Terus Numpuk )
Diberitakan sebelumnya, Tim gabungan TNI-Polriakan melakukan patroli besar-besaran menjelang HUT OPMtanggal 1 Desember. Patroli tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di tanah Papua.
“TNI bersama Polri akan melaksanakan patroli besar untuk mengantisipasi, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan," kata Kepala Biro Peerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Senin 23 November 2020.
(Baca juga : Lihat Tingkah Aneh Istrinya, Sule Curiga Nathalie Holcher Hamil )
Awi menuturkan, TNI-Polri juga akan menggalang tokoh agama hingga tokoh adat untuk menstabilkan kondisi di sana. Awi menyampaikan, hal itu dilakukan agar suasana kondusif tetap terjaga dan masyarakat dapat tenang melaksanakan aktivitas sehari-hari.
"Kemudian Polri bersama TNI juga melakukan penggalangan-penggalangan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh suku, sehingga masyarakat di sana bisa secara kondusif melaksanakan kehidupan sehari-hari di bawah naungan NKRI," tuturnya.( )
Awi berharap tidak ada pihak-pihak yang menggelar kegiatan atau acara pada 1 Desember mendatang. Sebab Awi menyampaikan bahwa OPM bertentangan degan undang-undang.
Dengan berkantor di sana, kata Fadli, Panglima TNI dapat memantau langsung dan mengendalikan situasi di Papua. Hal tersebut disampaikan Fadli Zon melalui akun Twitternya, @fadlizon, Senin (30/11/2020).
"Biasanya pada 1 Desember ada peringatan OPM mereka dan yang menginginkan Papua merdeka. Saya sarankan Panglima TNI ke Papua dan memantau langsung dan mengendalikan situasi di sana. Kalau perlu berkantor sementara di sana. Ini kalau serius “NKRI Harga Mati”," kata Fadli.( )
Seperti diketahui, selama ini tanggal 1 Desember disebut sebagai ulang tahun OPM, meskipun kerap dibantah oleh mereka sendiri.
(Baca juga : Terungkap! Begini Cara Pemerintah Mengembalikan Utang Luar Negeri yang Terus Numpuk )
Diberitakan sebelumnya, Tim gabungan TNI-Polriakan melakukan patroli besar-besaran menjelang HUT OPMtanggal 1 Desember. Patroli tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di tanah Papua.
“TNI bersama Polri akan melaksanakan patroli besar untuk mengantisipasi, mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan," kata Kepala Biro Peerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono, Senin 23 November 2020.
(Baca juga : Lihat Tingkah Aneh Istrinya, Sule Curiga Nathalie Holcher Hamil )
Awi menuturkan, TNI-Polri juga akan menggalang tokoh agama hingga tokoh adat untuk menstabilkan kondisi di sana. Awi menyampaikan, hal itu dilakukan agar suasana kondusif tetap terjaga dan masyarakat dapat tenang melaksanakan aktivitas sehari-hari.
"Kemudian Polri bersama TNI juga melakukan penggalangan-penggalangan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh suku, sehingga masyarakat di sana bisa secara kondusif melaksanakan kehidupan sehari-hari di bawah naungan NKRI," tuturnya.( )
Awi berharap tidak ada pihak-pihak yang menggelar kegiatan atau acara pada 1 Desember mendatang. Sebab Awi menyampaikan bahwa OPM bertentangan degan undang-undang.
(dam)
Lihat Juga :
