MenkopUKM: Peran Koperasi Syariah Strategis Dalam Pengembangan Ekonomi Umat
Sabtu, 28 November 2020 - 16:49 WIB
loading...
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada acara Webinar Series Indonesia Islamic Festival (IIFEST) 2020, Jumat (27/11).
A
A
A
JAKARTA - Posisioning Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Unit Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS), menjadi sangat strategis pada saat pandemi dalam pengembangan ekonomi umat yang bersumber dari Zakat Infak Sedekah dan Wakaf (ZISWAF).
Hal itu dikatakan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada acara Webinar Series Indonesia Islamic Festival (IIFEST) 2020, Jumat (27/11).
Menurut Teten, KSPPS dimungkin menjadi nadzir wakaf, dengan izin dari Badan Wakaf Indonesia. KSPPS juga dimungkinkan menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan izin BAZNAS.
Potensi ZIZWAF sangat luar biasa (Rp233,8 triliun) sumber BASNAZ tahun 2019, namun terealisasi baru 3,5 persen atau sekitar Rp8 trilliun.
"Potensi ini apabila dioptimalkan pada saat pandemi ini, terutama zakat profesi atau wakaf tunai atau wakaf melalui uang, akan mampu membantu masyarakat yang kena PHK dan usahanya bangkrut dan gulung tikar. Mereka berhak mendapatkan dana ZISWAF, karena sudah masuk salah satu dari 8 aznaf, yakni fakir dan miskin," papar MenkopUKM.
Terlebih lagi, KSPPS salah satu misinya adalah mengentaskan kemiskinan melalui pemberian bantuan permodalan kepada kaum mustahiq.
"Dan targetnya adalah merubah kaum mustahiq (penerima zakat) menjadi muzaki (pembayar zakat), dan KSPPS sudah punya skema pembiayaan melalui ZISWAF tersebut," tukas Teten.
Bagi Teten, terbentuknya Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) yang merupakan representasi pemerintah dalam misi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, membuktikan pemerintahan Presiden Jokowi juga serius dalam ekonomi dan keuangan syariah.
Lihat saja, pemerintah melalui OJK membentuk Bank Wakaf, sebagai lembaga keuangan mikro syariah untuk memberikan bantuan pembiayaan kepada masyarakat.
"Pembentukan bank wakaf masif dilakukan OJK bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk LKM yang memilih badan hukum koperasi," pungkas MenkopUKM. (adv)
Hal itu dikatakan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada acara Webinar Series Indonesia Islamic Festival (IIFEST) 2020, Jumat (27/11).
Menurut Teten, KSPPS dimungkin menjadi nadzir wakaf, dengan izin dari Badan Wakaf Indonesia. KSPPS juga dimungkinkan menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dengan izin BAZNAS.
Potensi ZIZWAF sangat luar biasa (Rp233,8 triliun) sumber BASNAZ tahun 2019, namun terealisasi baru 3,5 persen atau sekitar Rp8 trilliun.
"Potensi ini apabila dioptimalkan pada saat pandemi ini, terutama zakat profesi atau wakaf tunai atau wakaf melalui uang, akan mampu membantu masyarakat yang kena PHK dan usahanya bangkrut dan gulung tikar. Mereka berhak mendapatkan dana ZISWAF, karena sudah masuk salah satu dari 8 aznaf, yakni fakir dan miskin," papar MenkopUKM.
Terlebih lagi, KSPPS salah satu misinya adalah mengentaskan kemiskinan melalui pemberian bantuan permodalan kepada kaum mustahiq.
"Dan targetnya adalah merubah kaum mustahiq (penerima zakat) menjadi muzaki (pembayar zakat), dan KSPPS sudah punya skema pembiayaan melalui ZISWAF tersebut," tukas Teten.
Bagi Teten, terbentuknya Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) yang merupakan representasi pemerintah dalam misi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, membuktikan pemerintahan Presiden Jokowi juga serius dalam ekonomi dan keuangan syariah.
Lihat saja, pemerintah melalui OJK membentuk Bank Wakaf, sebagai lembaga keuangan mikro syariah untuk memberikan bantuan pembiayaan kepada masyarakat.
"Pembentukan bank wakaf masif dilakukan OJK bersinergi dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk LKM yang memilih badan hukum koperasi," pungkas MenkopUKM. (adv)
(srf)
Lihat Juga :
