Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi dan Masyarakat

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani angkat bicara terkait penetapan tersangka mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) dan mantan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra, Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster (benur).

(Baca juga: Wali Kota Cimahi Ditangkap KPK terkait Suap RS Cimahi)

Hal ini disampaikan Muzani melalui Gerindra TV yang tersebar di kalangan media, sekira pukul 18.00 WIB.
(Baca juga: Sudah Ada Tersangka, 5 Pejabat Swasta Diperiksa KPK Terkait Korupsi Stadion Mandala)

"Menanggapi peristiwa Rabu, 25 November 2020 di Bandara Soetta yang menimpa Edhy Prabowo, maka DPP Gerindra merasa perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut," kata Muzani dalam video keterangannya, Jumat (27/11/2020).

Muzani menyampaikan, Gerindra menghormati sepenuhnya proses hukum yang dilakukan KPK terhadap dugaan yang dilakukan Edhy Prabowo, karena itu Gerindra percaya sepenuhnya dalam menangani masalah ini kepada KPK.

"Persoalan ini akan ditangani secara transparan, baik, cepat, dan pada akhirnya masyarakat akan dapat mengetahui masalah ini secara jelas duduk masalahnya," ujarnya.

"Namun demikian kami juga berharap agar asas hukum praduga tak bersalah tetap dihormati, tetap dinjunjung tinggi karena itu upaya untuk menyediakan bantuan hukum terhadap Edhy Prabowo harus dihormati sebagai upaya untuk menjernihkan persoalan-persoalan yang dituduhkannya," tambahnya.

Wakil Ketua MPR RI ini juga menyampaikan maaf kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin, dan jajaran Kabinet Indonesia Maju. Pihaknya percaya bahwa kejadian ini tidak akan mengganggu proses pemerintahan Jokowi-Maruf

"Kepada yang terhormat Presiden RI Joko Widodo, yang terhormat Wapres Maruf Amin, serta seluruh kabinet Indonesia maju, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesarnya atas kejadian ini," ucap Muzani.

"Kami percaya sepenuhnya kejadian ini tidak akan mengganggu proses pemerintahan Jokowi-Maruf, kami berharap seluruh kegiatan pemerintahn tetap berjalan sebagaimana biasa, pelayanan terhadap masyarakat, pembangunan seperti arahan Presiden tetap berjalan sebagaimana yang direncanakan sebelumnya," sambungnya.