Kader Terlilit Korupsi, Prabowo dan Gerindra Diyakini Tetap Kuat di 2024

"Bagaimanapun toh Partai Demokrat masih tetap lolos di sepuluh besar parpol yang lolos ambang batas parlemen di Senayan. Tetapi semakin banyak ekpose kasus korupsi, maka semakin besar juga peluang turunnya elektabiltas dari parpol yang bersangkutan," katanya.

Untuk itu, dia menilai sebuah partai politik perlu tegas dan keras kepada seluruh kadernya yang menonjol di publik agar tidak ada perbuatan korupsi atau muncul ekpose kasus korupsi lagi. Menurut dia, dalam kasus korupsi, elektabilitas individu selaku kader partai sangat berbeda dengan elektabilitas partai politiknya.

"Sekali kader politik melakukan tindak pidana korupsi dan terekpose oleh media, maka habislah sudah elektabilitas dan kredibilitasnya sebagai figur politik. Namun belum tentu partai politiknya juga mengalami penurunan elektabilitas, karena ada spiral of silence yang dipercaya bahwa tidak semua kader parpol suka korupsi, bahkan sebenarnya banyak juga yang antikorupsi," imbuhnya.

Dia melanjutkan, kecuali jika masyarakat akhirnya jenuh dan mual saat melihat efek demonstrasi adanya satu partai politik yang kadernya selalu muncul terjerat kasus korupsi dan terekspose terus di media.

"Nah sekarang apakah kasus OTT Menteri KKP Edhy Prabowo akan mempengaruhi dukungan publik untuk Partai Gerindra, misalnya terkait dalam perhelatan Pilkada 9 Desember 2020 yang sudah di depan mata? Belum tentu. Lihat saja nanti faktanya," ujarnya.

Dia menuturkan, KPK sudah menyebut penangkapan Edhy Prabowo terkait dugaan korupsi izin ekspor benih lobster. Kata dia, setiap orang bisa saja berdalih atau berargumentasi di medsos. "Tetapi secara riil politik kasus korupsi akan dipersepsikan oleh publik atau pemilih (votter) sebagai urusan dan proyek pribadi, tidak ada hubungan yang signifikan dengan muara partai politiknya," ucapnya.

Dia pun mengingatkan bahwa berita negatif malah bisa menjadi berita positif, tergantung bagaimana situasi darurat tersebut disikapi. Dia berpendapat, jika Prabowo dan Gerindra merespons dengan konsisten dan sikap tegas terhadap kader partai yang korupsi, maka publik pasti akan mengapresiasi.

"Jika Prabowo dan Gerindra legowo KPK memeroses hukum kader partainya yang terkena OTT itu juga akan menuai simpati masyarakat, sekaligus bisa menjadi contoh yang baik bagi dunia politik di Indonesia. Kasus OTT Menteri KKP tidak ada kaitan sama sekali dengan Prabowo, tetapi murni masalah dari salah satu kadernya saja. Publik akan bisa melihatnya. Simpe;," katanya.

Dia menilai Prabowo justru bisa menjadikan peristiwa kasus Edhy Prabowo sebagai momentum memulihkan citra (image restoration) sekaligus mempertahankan kredibilitas Gerindra dengan tetap menunjukkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

"Faktanya, Edhy Prabowo juga tidak bertele-tele menyatakan maaf dan mundur, baik itu sebagai Menteri KKP, ataupun sebagai kader dan pengurus Partai Gerindra. Ini respons yang baik dan positif," katanya.