Kompolnas Ungkap Kriteria Ideal Kapolri Pengganti Idham Azis
Jum'at, 27 November 2020 - 04:23 WIB
loading...
Kompolnas mengungkapkan setidaknya lima kriteria calon kapolri pengganti Jenderal Pol Idham Azis di luar syarat jenjang kepangkatan. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Nama-nama kuat calon kapolri mulai mengemuka di publik, seiring dengan semakin dekatnya masa jabatan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis . Terkait calon Kapolri, Komisi Kepolisian Nasional ( Kompolnas ) memiliki sejumlah kriteria yang perlu dimiliki ataupun memilih seorang calon Kapolri.
Komisioner Kompolnas, Yusuf Warsyim berpandangan, kepolisian harus bisa mencapai sasaran yang strategis dan untuk mencapainya, ada kriteria strategis yang coba diangkat dan digali di tengah-tengah masyarakat melalui pendapat dan opini masyarakat. Serta, bagaimana pendapat para purnawirawan dan para mantan Kapolri.
“Kalau coba kita selaraskan, ada satu konsep misalnya kepolisian yang demokratis. Ini adalah strategis kepolisian yang demokratis itu sesungguhnya hal yang harus diperhatikan,” kata Yusuf dalam diskusi yang bertajuk “Siapa Calon Kapolri Pilihan Jokowi?” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2020).
(Baca: Jokowi Diyakini Sudah Kantongi Nama Calon Kapolri Pengganti Idham Azis)
Kemudian, Yusuf menyampaikan beberapa hal yang menjadi kriteria Kapolti ke depan. Yakni pertama, pelayanan publik; kedua, melakukan tugas sesuai dengan kehendak hukum. Jika ada yang melanggar hukum, harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku; ketiga, transparansi dan akuntabilitas; dan keempat, hak asasi manusia (HAM), perlindungan ekonomi, sosial dan budaya. Dalam konteks ini, bagaimana peran Polri menghidupkan masyarakat, dalam sinergitas Polri dan masyarakat
“Karena Polri ada di dalam masyarakat sebenarnya tidak diperlukan sinergitas antara Polri dan masyarakat, karena sudah ada di dalam masyarakat dalam konteks ini,” terangnya.
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang calon presiden 2024)
“Untuk mencapai sasaran yang strategis yang berbasis pelayanan maka Polri harus berada dekat di dalam masyarakat tidak berjarak. Ini yang menjadi kriteria strategis untuk calon Kapolri kita ke depan Bagaimana menjalani dengan konsep kepolisian yang demokratis,” tambah Yusuf.
Yusuf melanjutkan, hal yang harus diperhatikan dalam perjalanan karir seorang Kapolri adalah, bagaimana membangun transparansi dan membangun akuntabilitas. Sehingga, calon-calon Kapolri yang diusulkan itu harus terjamin kualitasnya.
(Baca: Melihat Peluang Calon Kapolri Pasca Pencopotan Dua Kapolda)
Oleh karena itu, sambung Yusuf, selain pendekatan dari kriteria-kriteria yang telah ia sebutkan tadi, soal jenjang kepangkatan dan karir, tentu pengumpulan bahan informasi melalui pendapat dan pandangan dari masyarakat maupun di lingkungan Polri juga perlu dilihat. Karena, setiap Kapori memiliki tantangan yang berbeda setiap zamannya.
“Yang pasti rekan-rekan sekalian, setiap Kapolri memiliki tantangan dan zamannya sendiri. Oleh karena itu calon Kapolri yang diusulkan kepada presiden melalui Kompolnas tidak bisa meninggalkan tantangan zamannya, yang kedua tidak mengecewakan nantinya,” ujarnya.
Komisioner Kompolnas, Yusuf Warsyim berpandangan, kepolisian harus bisa mencapai sasaran yang strategis dan untuk mencapainya, ada kriteria strategis yang coba diangkat dan digali di tengah-tengah masyarakat melalui pendapat dan opini masyarakat. Serta, bagaimana pendapat para purnawirawan dan para mantan Kapolri.
“Kalau coba kita selaraskan, ada satu konsep misalnya kepolisian yang demokratis. Ini adalah strategis kepolisian yang demokratis itu sesungguhnya hal yang harus diperhatikan,” kata Yusuf dalam diskusi yang bertajuk “Siapa Calon Kapolri Pilihan Jokowi?” di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2020).
(Baca: Jokowi Diyakini Sudah Kantongi Nama Calon Kapolri Pengganti Idham Azis)
Kemudian, Yusuf menyampaikan beberapa hal yang menjadi kriteria Kapolti ke depan. Yakni pertama, pelayanan publik; kedua, melakukan tugas sesuai dengan kehendak hukum. Jika ada yang melanggar hukum, harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku; ketiga, transparansi dan akuntabilitas; dan keempat, hak asasi manusia (HAM), perlindungan ekonomi, sosial dan budaya. Dalam konteks ini, bagaimana peran Polri menghidupkan masyarakat, dalam sinergitas Polri dan masyarakat
“Karena Polri ada di dalam masyarakat sebenarnya tidak diperlukan sinergitas antara Polri dan masyarakat, karena sudah ada di dalam masyarakat dalam konteks ini,” terangnya.
(Klik ini untuk ikuti survei SINDOnews tentang calon presiden 2024)
“Untuk mencapai sasaran yang strategis yang berbasis pelayanan maka Polri harus berada dekat di dalam masyarakat tidak berjarak. Ini yang menjadi kriteria strategis untuk calon Kapolri kita ke depan Bagaimana menjalani dengan konsep kepolisian yang demokratis,” tambah Yusuf.
Yusuf melanjutkan, hal yang harus diperhatikan dalam perjalanan karir seorang Kapolri adalah, bagaimana membangun transparansi dan membangun akuntabilitas. Sehingga, calon-calon Kapolri yang diusulkan itu harus terjamin kualitasnya.
(Baca: Melihat Peluang Calon Kapolri Pasca Pencopotan Dua Kapolda)
Oleh karena itu, sambung Yusuf, selain pendekatan dari kriteria-kriteria yang telah ia sebutkan tadi, soal jenjang kepangkatan dan karir, tentu pengumpulan bahan informasi melalui pendapat dan pandangan dari masyarakat maupun di lingkungan Polri juga perlu dilihat. Karena, setiap Kapori memiliki tantangan yang berbeda setiap zamannya.
“Yang pasti rekan-rekan sekalian, setiap Kapolri memiliki tantangan dan zamannya sendiri. Oleh karena itu calon Kapolri yang diusulkan kepada presiden melalui Kompolnas tidak bisa meninggalkan tantangan zamannya, yang kedua tidak mengecewakan nantinya,” ujarnya.
(muh)
Lihat Juga :
