Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Mendagri Sebut Tinggal 0,88% Pemilih Pilkada 2020 Belum Rekam E-KTP
loading...
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian memaparkan soal perkembangan perekaman KTP elektronik (e-KTP/KTP-el) bagi daftar pemilih pada Pilkada Serentak 2020. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri), Tito Karnavian memaparkan soal perkembangan perekaman KTP elektronik ( e-KTP/KTP-el ) bagi daftar pemilih pada Pilkada Serentak 2020 . Menurut dia, dari 1.754.751 pemilih yang belum merekam, sekarang hanya tinggal 884.904 atau 0,88% dari total 101.613.980 daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada 2020.
“Dua minggu lalu kami mendapat informasi bahwa dari 100 juta lebih pemili ada 1.754.751 yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Oleh karen itu, dari Kemendagri sudah berkoordinasi dengan KPU untuk melakukan rekonsiliasi dan sinkoronaisasi data SIAK (sistem informasi dan administrasi kependudukan),” ujar Tito dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2020). (Baca juga: Satgas Covid-19 Pantau Penyelenggaraan Pilkada Guna Cegah Penularan)
“Sehingga hasil sinkronisasi sampai dengan tanggal 25 November 2020 data belum rekam turun menjadi sebesar 884.904 atau 0,88% dari DPT. Sedangkan jumlah yang sudah merekam naik menjadi 99.474.248,” sambungnya.
Mantan Kapolri ini menjelaskan dalam menghadapi situasi ini, pihaknya berusaha melakukan evaluasi pada Senin 23 November lalu dengan beberapa kegiatan. Pertama, melakukan rapat di tingkat pimpinan, ia sendiri yang memimpin langsung dengan jajaran Kependudukan dan Pencetatan Sipil (Dukcapil), Ketua KPU dan jajaran daerah dan Ketua Bawaslu dan jajarannya soal dokumen apa yang dipegang pemilih saat memberikan hak pilihnya.
“Disepakati KTP elektronik dan surat keterangan bukti perekaman,” imbuhnya.
Kemudian, lanjut dia, melakukan rapat yang langsung dipimpin Menko Polhukam, Mendagri, KPU dan jajarannya, Bawaslu dan jajarannya, Ketua Satgas COVID-19 dan seluruh kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada, jajaran TNI, jajaran Polri dan jajaran kejaksaan untuk melakukan rapat evaluasi, termasuk disinggung masalah daftar pemilih. (Baca juga:Bawaslu Kembali Temukan 373 Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada 2020)
“Selasa kami melakukan rapat seluruh jajaran KPU daerah, seluruh jajaran Bawaslu daerah dan seluruh jajaran Dukcapil. Sosialisasi agar menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik dan suket, ada daerah yang sudah merekam tapi overload,” terang Tito.
“Dua minggu lalu kami mendapat informasi bahwa dari 100 juta lebih pemili ada 1.754.751 yang belum melakukan perekaman KTP elektronik. Oleh karen itu, dari Kemendagri sudah berkoordinasi dengan KPU untuk melakukan rekonsiliasi dan sinkoronaisasi data SIAK (sistem informasi dan administrasi kependudukan),” ujar Tito dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR dengan KPU dan Bawaslu di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2020). (Baca juga: Satgas Covid-19 Pantau Penyelenggaraan Pilkada Guna Cegah Penularan)
“Sehingga hasil sinkronisasi sampai dengan tanggal 25 November 2020 data belum rekam turun menjadi sebesar 884.904 atau 0,88% dari DPT. Sedangkan jumlah yang sudah merekam naik menjadi 99.474.248,” sambungnya.
Mantan Kapolri ini menjelaskan dalam menghadapi situasi ini, pihaknya berusaha melakukan evaluasi pada Senin 23 November lalu dengan beberapa kegiatan. Pertama, melakukan rapat di tingkat pimpinan, ia sendiri yang memimpin langsung dengan jajaran Kependudukan dan Pencetatan Sipil (Dukcapil), Ketua KPU dan jajaran daerah dan Ketua Bawaslu dan jajarannya soal dokumen apa yang dipegang pemilih saat memberikan hak pilihnya.
“Disepakati KTP elektronik dan surat keterangan bukti perekaman,” imbuhnya.
Kemudian, lanjut dia, melakukan rapat yang langsung dipimpin Menko Polhukam, Mendagri, KPU dan jajarannya, Bawaslu dan jajarannya, Ketua Satgas COVID-19 dan seluruh kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada, jajaran TNI, jajaran Polri dan jajaran kejaksaan untuk melakukan rapat evaluasi, termasuk disinggung masalah daftar pemilih. (Baca juga:Bawaslu Kembali Temukan 373 Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada 2020)
“Selasa kami melakukan rapat seluruh jajaran KPU daerah, seluruh jajaran Bawaslu daerah dan seluruh jajaran Dukcapil. Sosialisasi agar menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik dan suket, ada daerah yang sudah merekam tapi overload,” terang Tito.
(kri)
Explore More