Gotong Royong dan Kewirausahaan Dinilai Penguat Rakyat di Tengah Pandemi
Rabu, 25 November 2020 - 12:44 WIB
loading...
A
A
A
Teten melanjutkan, langkah tersebut tidak mudah. Alasannya, rasio kewirausahaan di Indonesia masih rendah berkisar 3,47%. Angka tersebut masih di bawah Singapura (8,76 %), Malaysia, bahkan Thailand.
Oleh karena itu, pihaknya mencoba meningkatkan rasio kewirausahaan melalui jalur perguruan tinggi melalui berbagai langkah. Diantaranya, memasukkan kewirausahaan ke dalam semua kurikulum bidang studi, mendirikan inkubator wirausaha, mengadakan event kewirausahaan bagi mahasiswa, kemitraan dengan swasta dan pemerintah dalam pengembangan kewirausahaan.
"Adapun Program Studi Magister Manajemen Keuangan FEB Unpad juga dapat mendukung penguatan K-UMKM khususnya dengan memberikan masukan yang konstruktif berkenaan model dan skema pembiayaan UMKM yang lebih efektif ke depannya," tuturnya.
Dalam sambutan pembukaan pada Webinar tersebut Ketua Prodi MMKmt Unpad, Arief Helmi menegaskan pandemik yang terjadi saat ini menjadi tantangan bagi semua pihak untuk kreatif menangkapnya sebagai momen untuk mengembalikan bahkan menguatkan UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian negara.
Sementara itu, Hanung dalam paparannya mengatakan hampir 99% usaha di Indonesia merupakan UMKM dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Namun demikian, akibat pandemi UMKM menghadapi tekanan yang luar biasa.
Dari pendataan yang dilakukan terhadap 235.928 UMKM, ada tiga masalah utama yang dihadapi, yakni terganggunya permintaan (22,9%), gangguan distribusi (20%) dan persoalan permodalan (19,93%). Adapun, sector usaha yang paling banyak terkena dampaknya adalah perdagangan (40,92%), akomodasi (26,86) dan industry pengolahan (14,25%).
Merespons tekanan yang terjadi, sejumlah upaya dilakukan untuk bisa bertahan. Diantaranya dengan mengurangi jam kerja (40%), mengurangi produksi (38%) dan melakukan pemasaran digital (25,6%). Selain itu sekitar 7% melakukan pengurangan pekerja.
"Pemerintah konsen terhadap UMKM dengan mengeluarkan sejumlah langkah dan stimulus. Salah satunya melalui omnibus law, dengan mendorong subcontracting bagi UMKM. Untuk UMKM ada keringanan, tidak harus mengikuti standar aturan tenaga kerja yang ada," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya mencoba meningkatkan rasio kewirausahaan melalui jalur perguruan tinggi melalui berbagai langkah. Diantaranya, memasukkan kewirausahaan ke dalam semua kurikulum bidang studi, mendirikan inkubator wirausaha, mengadakan event kewirausahaan bagi mahasiswa, kemitraan dengan swasta dan pemerintah dalam pengembangan kewirausahaan.
"Adapun Program Studi Magister Manajemen Keuangan FEB Unpad juga dapat mendukung penguatan K-UMKM khususnya dengan memberikan masukan yang konstruktif berkenaan model dan skema pembiayaan UMKM yang lebih efektif ke depannya," tuturnya.
Dalam sambutan pembukaan pada Webinar tersebut Ketua Prodi MMKmt Unpad, Arief Helmi menegaskan pandemik yang terjadi saat ini menjadi tantangan bagi semua pihak untuk kreatif menangkapnya sebagai momen untuk mengembalikan bahkan menguatkan UMKM sebagai salah satu pilar perekonomian negara.
Sementara itu, Hanung dalam paparannya mengatakan hampir 99% usaha di Indonesia merupakan UMKM dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. Namun demikian, akibat pandemi UMKM menghadapi tekanan yang luar biasa.
Dari pendataan yang dilakukan terhadap 235.928 UMKM, ada tiga masalah utama yang dihadapi, yakni terganggunya permintaan (22,9%), gangguan distribusi (20%) dan persoalan permodalan (19,93%). Adapun, sector usaha yang paling banyak terkena dampaknya adalah perdagangan (40,92%), akomodasi (26,86) dan industry pengolahan (14,25%).
Merespons tekanan yang terjadi, sejumlah upaya dilakukan untuk bisa bertahan. Diantaranya dengan mengurangi jam kerja (40%), mengurangi produksi (38%) dan melakukan pemasaran digital (25,6%). Selain itu sekitar 7% melakukan pengurangan pekerja.
"Pemerintah konsen terhadap UMKM dengan mengeluarkan sejumlah langkah dan stimulus. Salah satunya melalui omnibus law, dengan mendorong subcontracting bagi UMKM. Untuk UMKM ada keringanan, tidak harus mengikuti standar aturan tenaga kerja yang ada," katanya.
Lihat Juga :
