Menteri Edhy Ditangkap KPK, Nama Prabowo Subianto Tercoreng

Rabu, 25 November 2020 - 10:25 WIB
loading...
Menteri Edhy Ditangkap...
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai penangkapan Edhy Prabowo itu akan mencoreng nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang digadang-gadang kembali ikut kontestasi pilpres. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) di Bandara Soekarno Hatta. Politikus Partai Gerindra itu ditangkap diduga terkait dengan eskpor benih lobster atau benur.

Terkait hal itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai penangkapan Edhy Prabowo itu akan mencoreng nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang digadang-gadang kembali ikut kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). "Ini tentu akan mencoreng nama Prabowo yang sedang siap-siap maju kembali di Pilpres 2024 nanti," ujar Ujang Komarudin kepada SINDOnews, Rabu (25/11/2020). (Baca juga: Ketua KPK Sebut Menteri KKP Edhy Prabowo Masih Jalani Pemeriksaan Intensif)
Menteri Edhy Ditangkap KPK, Nama Prabowo Subianto Tercoreng

Kata Ujang, kerugian besar bagi Prabowo Subianto dan Partai Gerindra dengan ditangkapnya Edhy Prabowo itu, orang dekat Prabowo dan salah satu pilar partai tersebut. "Ini akan menjadi amunisi bagi lawan-lawan politik Prabowo untuk menyerang dirinya. Karena lingkaran dekatnya diduga terlibat korupsi," jelasnya.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) ini mengatakan sejak muncul kasus ekspor benih lobster, Edhy Prabowo jadi bulan-bulanan media massa. "Dan kini ditangkap KPK," ucapnya. (Baca juga:Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Wakil Ketua Komisi IV DPR: Kaget Banget)

Namun, menurut dia, belum tentu penangkapan Edhy Prabowo itu menjadi pintu masuk bagi reshuffle kabinet. "Jika reshuffle belum tentu. Namun jika Edhy Prabowo diganti itu sudah pasti," pungkasnya.
(kri)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Prabowo Pimpin Ratas...
Prabowo Pimpin Ratas selama 3,5 Jam di Istana, Ini yang Dibahas
Pakar Komunikasi Nilai...
Pakar Komunikasi Nilai Kepemimpinan Prabowo Berhasil Bangun Optimisme dan Kepercayaan Publik
Prabowo: Gaji Hakim...
Prabowo: Gaji Hakim Naik Hampir 300%, Lebih Tinggi dari Singapura
Prabowo: 110 Masalah...
Prabowo: 110 Masalah Tuntas dalam 18 Bulan, Bukan Prestasi Kecil
Mensesneg Minta Jangan...
Mensesneg Minta Jangan Kaitkan Kasus Febrie Adriansyah dengan Prabowo
Prabowo Gelar Sidang...
Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna Sore Ini, Bahas Percepatan Program-Evaluasi
Kepala BGN Baru Sebut...
Kepala BGN Baru Sebut MBG Tender Politik Prabowo: Tak Bisa Dibubarkan
Apa Itu Universitas...
Apa Itu Universitas Republik Indonesia yang Dibentuk Prabowo dan Dipimpin Donny Ermawan?
Prabowo: 66,4 Juta Warga...
Prabowo: 66,4 Juta Warga RI Dapat LPG Subsidi, Lebih Banyak dari Penduduk Singapura
Rekomendasi
Lewat Buku, Saddam Permana...
Lewat Buku, Saddam Permana Bongkar Kisah Masa Lalunya
Mahasiswa Universitas...
Mahasiswa Universitas Paramadina Pelajari Investasi Syariah Bersama MNC Sekuritas
Norwegia Siap Laporkan...
Norwegia Siap Laporkan FIFA, Protes Campur Tangan Trump dalam Kasus Kartu Merah Balogun
Berita Terkini
Prabowo Pimpin Ratas...
Prabowo Pimpin Ratas selama 3,5 Jam di Istana, Ini yang Dibahas
Hakim Kabulkan Eksepsi...
Hakim Kabulkan Eksepsi Dokter Tifa, Khozinudin Sebut Tidak Ada Kejelasan tentang Ijazah Jokowi
Kejagung: Jadi Deputi...
Kejagung: Jadi Deputi di BGN, Ketut Sumedana Tak Lagi Jabat Kajati Sumsel
PSHKP Resmi Diluncurkan,...
PSHKP Resmi Diluncurkan, Siap Perkuat Tata Kelola Hukum dan Keuangan Publik
Penampakan Alphard yang...
Penampakan Alphard yang Disita KPK Terkait Kasus Bupati Lombok Barat
Eksepsi Dokter Tifa...
Eksepsi Dokter Tifa Dikabulkan, Relawan Jokowi: Jangan Salah Paham, Perkara Belum Selesai
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved