Pemerintah Bakal Andalkan TI, Muncul Usulan PNS Gaptek Dipensiunkan Dini

loading...
Pemerintah Bakal Andalkan TI, Muncul Usulan PNS Gaptek Dipensiunkan Dini
Pengamat kebijakan public Trubus Rahadiansyah mengusulkan PNS yang gagap teknologi dipensiunkan dini untuk mempercepat transformasi pelayanan publik secara digital. Foto/dok.SINDOnews
A+ A-
JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpanrb) untuk mengurangi jumlah pegawai negeri sipil (PNS). Pemerintah akan beralih mengandalkan teknologi informasi (TI) untuk meningkatkan pelayanan publik.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan sebenarnya hal itu merupakan wacana lama. Bahkan selama pandemi Covid-19, semua pekerja dan PNS telah mulai membiasakan diri bekerja dari rumah dengan memanfaatkan TI.

“Oleh karena itu, kebijakan pengurangan PNS ini sangat tepat dimulai sekarang. Kalau bisa, bukan hanya di kementerian dan lembaga. Akan tetapi, di daerah juga karena PNS banyak di sana,” ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Jumat (20/11/2020).

(Baca: Anggaran Siap, Rekrutmen 1 Juta CPNS Segera Dibuka)



Menpanrb Tjahjo Kumolo sebelumnya menjelaskan skema pengurangan PNS dilakukan dengan tidak menambah banyak kuota penerimaan PNS. Misalnya, yang pensiun 10 orang, maka penambahannya tidak akan sampai sebanyak itu.

Trubus memberikan usul yang lebih ekstrem untuk mengurangi PNS, yakni program pensiun dini. Karena sekarang pekerjaan mengandalkan TI, para PNS yang gagap teknologi (gaptek) dipensiunkan dini.

“Jadi tidak bisa langsung. Bertahap, golongan apa dulu, misalnya, II-III. Dilihat, kalau dia enggak (paham TI) dipensiunkan dini,” tuturnya.



(Baca: Bantuan Subsidi Upah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS Diapresiasi)

Dosen Universitas Trisakti itu menegaskan saat ini dan di masa depan, layanan publik sangat menuntut kemampuan penguasaan digital. Ini tentu membutuhkan orang-orang yang bisa beradaptasi dengan TI.

Kemenpanrb ingin mencontoh Singapura, Korea Selatan, dan Malaysia, yang beberapa pekerjaan PNS diganti dengan TI. Trubus menyatakan itu bisa, tetapi harus bertahap. Kemudian, pemenuhan untuk tenaga tertentu dilakukan dengan mekanisme pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
(muh)
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top