Pengamat Ini Sarankan Rangkul Tokoh Kritis, Gelar Dialog Kebangsaan untuk Dinginkan Suasana
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, untuk mendinginkan situasi saat ini diperlukan dialog kebangsaan . Dialog terkait arah membangun Indonesia.
"Saya berpendapat komunikasi kebangsaan saja. Dialog kebangsaan . Dialog bersama-sama. Lepaskan kepentingan-kepentingan politik sempit dan identitas," katanya saat dihubungi, Jumat (20/11/2020).
Dia mengatakan, bisa saja dialog ini dilaksanakan di Gedung MPR dengan melibatkan banyak tokoh dari berbagai elemen masyarakat. "Para tokoh bangsa bisa itu sesepuh tokoh agama, sesepuh di organisasi masyarakat, ketua partai, ketua organisasi, pimpinan lembaga negara. Kumpullah bersama. Dibentuklah suatu forum komunikasi kebangsaan. Bila perlu kumpul di Gedung MPR. Semacam dialog. Duduk bersama tidak saling membiarkan kondisi saat ini," paparnya.
Menurutnya, hal ini harus diinisiasi oleh tokoh yang bisa merangkul semua golongan. Termasuk kelompok yang saling berseberangan.
( ).
"Bersilaturahmilah. Bermusyawarah. Tokoh yang memang sering memberikan kritik ajak saja rangkul saja. Jadi dengan demikian ada kesepakatan nasional yang boleh jadi diusung rumusan-rumusan itu kepada DPR atau MPR kita menjadi suatu kesepakatan nasional menjadi legal aspek," jelasnya.
Ditanyakan perlukah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pernyataan terkait situasi terkini, Emrus mengatakan bahwa hal itu tergantung presiden. Dia berpendapat bahwa menyampaikan pernyataan di situasi sekarang sangat mudah disalahpahami meskipun tujuannya baik.
( ).
"Saya berpendapat bahwa setiap pesan yang disampaikan Bapak Presiden adalah pesan yang harus hati-hati saat disampaikan. Harus sangat hati-hati. Boleh jadi kalimat bermakna positif, bertujuan positif, susunan kalimat positif, tapi bisa dimaknai berbeda oleh orang lain. Ini menjadi dilema," pungkasnya.
"Saya berpendapat komunikasi kebangsaan saja. Dialog kebangsaan . Dialog bersama-sama. Lepaskan kepentingan-kepentingan politik sempit dan identitas," katanya saat dihubungi, Jumat (20/11/2020).
Dia mengatakan, bisa saja dialog ini dilaksanakan di Gedung MPR dengan melibatkan banyak tokoh dari berbagai elemen masyarakat. "Para tokoh bangsa bisa itu sesepuh tokoh agama, sesepuh di organisasi masyarakat, ketua partai, ketua organisasi, pimpinan lembaga negara. Kumpullah bersama. Dibentuklah suatu forum komunikasi kebangsaan. Bila perlu kumpul di Gedung MPR. Semacam dialog. Duduk bersama tidak saling membiarkan kondisi saat ini," paparnya.
Menurutnya, hal ini harus diinisiasi oleh tokoh yang bisa merangkul semua golongan. Termasuk kelompok yang saling berseberangan.
( ).
"Bersilaturahmilah. Bermusyawarah. Tokoh yang memang sering memberikan kritik ajak saja rangkul saja. Jadi dengan demikian ada kesepakatan nasional yang boleh jadi diusung rumusan-rumusan itu kepada DPR atau MPR kita menjadi suatu kesepakatan nasional menjadi legal aspek," jelasnya.
Ditanyakan perlukah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pernyataan terkait situasi terkini, Emrus mengatakan bahwa hal itu tergantung presiden. Dia berpendapat bahwa menyampaikan pernyataan di situasi sekarang sangat mudah disalahpahami meskipun tujuannya baik.
( ).
"Saya berpendapat bahwa setiap pesan yang disampaikan Bapak Presiden adalah pesan yang harus hati-hati saat disampaikan. Harus sangat hati-hati. Boleh jadi kalimat bermakna positif, bertujuan positif, susunan kalimat positif, tapi bisa dimaknai berbeda oleh orang lain. Ini menjadi dilema," pungkasnya.
(zik)