Ketua DPR Desak Pemerintah Hadir: Jangan Biarkan Korban PHK Berjuang Sendiri
Selasa, 06 Mei 2025 - 08:21 WIB
loading...
Ketua DPR Puan Maharani mendesak pemerintah membantu pembukaan lapangan pekerjaan baru dan pemberian bantuan sosial (bansos) untuk mengatasi badai PHK. FOTO/DOK.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti fenomena maraknya pemutusan hubungan kerja ( PHK ) di Indonesia. Ia mendesak pemerintah memberikan perhatian serius untuk pekerja formal yang beralih ke sektor informal usai di-PHK.
"Tidak sebandingnya antara lapangan pekerjaan dengan angkatan kerja yang terus bertambah memaksa para pekerja beralih ke sektor informal. Negara harus hadir mendampingi rakyatnya yang tengah berjuang bertahan dari kerasnya hidup, termasuk mereka yang di-PHK," kata Puan dalam keterangan tertulis yabg dikutip, Selasa (6/5/2025).
Berdasarkan laporan Menaker Yassierli kepada Komisi IX DPR, angka PHK di Indonesia untuk periode Januari sampai 23 April 2025 tembus sampai di angka 24.036 orang. Menurutnya, jumlah PHK pada awal tahun 2025 sudah mencakup sepertiga jumlah PHK tahun 2024 atau terjadi kenaikan dibanding periode yang sama tahun lalu.
Adapun Kemenaker mencatat angka PHK tahun lalu mencapai 77.965 orang. Tiga provinsi dengan angka PHK terbesar yakni Jawa Tengah, Jakarta dan Riau. Sementara sektor dengan PHK terbanyak adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya.
"Tidak sebandingnya antara lapangan pekerjaan dengan angkatan kerja yang terus bertambah memaksa para pekerja beralih ke sektor informal. Negara harus hadir mendampingi rakyatnya yang tengah berjuang bertahan dari kerasnya hidup, termasuk mereka yang di-PHK," kata Puan dalam keterangan tertulis yabg dikutip, Selasa (6/5/2025).
Berdasarkan laporan Menaker Yassierli kepada Komisi IX DPR, angka PHK di Indonesia untuk periode Januari sampai 23 April 2025 tembus sampai di angka 24.036 orang. Menurutnya, jumlah PHK pada awal tahun 2025 sudah mencakup sepertiga jumlah PHK tahun 2024 atau terjadi kenaikan dibanding periode yang sama tahun lalu.
Adapun Kemenaker mencatat angka PHK tahun lalu mencapai 77.965 orang. Tiga provinsi dengan angka PHK terbesar yakni Jawa Tengah, Jakarta dan Riau. Sementara sektor dengan PHK terbanyak adalah industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta aktivitas jasa lainnya.
Lihat Juga :
