Golkar, Gerindra dan PAN Minta Draf RUU Pemilu Dikembalikan
Kamis, 19 November 2020 - 20:25 WIB
loading...
Baleg DPR menyatakan RUU Pemilu belum memenuhi ketentuan pembentukan perundang-undangan yaitu dalam UU Nomor 15 Tahun 2019. Foto/ilustrasi.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Draf Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilu ( RUU Pemilu ) tengah masuk tahapan harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR . Namun, 3 fraksi yakni Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, dan PAN di Baleg DPR RI meminta draf RUU itu dikembalikan ke Komisi II DPR untuk disempurnakan.
Anggota Baleg DPR dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo menyatakan RUU Pemilu sebaiknya dikembalikan ke Komisi II DPR sebagai pengusul untuk dilakukan penyempurnaan. Menurutnya, draf RUU Pemilu yang disampaikan Komisi II DPR belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
“Lazimnya, itu kita kembalikan kepada pengusul, karena kalau ini kita lanjutkan pembacaan isi maka Baleg melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita harus taat azas, apalagi UU ini sangat sensitif karena ini penyelenggaraan pemilu,” kata Firman dalam rapat di Baleg DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (19/11/2020).
(Baca: RUU Pemilu, PKS Usulkan Dapil Nasional untuk Elite Parpol)
Anggota Baleg DPR dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan mengatakan, fraksinya belum bisa melihat arah yang hendak dituju dari RUU Pemilu. Menurutnya, RUU Pemilu yang telah disampaikan Komisi II DPR pun telah melebar dari azas pembentukan sebuah regulasi.
Anggota Baleg DPR dari Fraksi Golkar Firman Soebagyo menyatakan RUU Pemilu sebaiknya dikembalikan ke Komisi II DPR sebagai pengusul untuk dilakukan penyempurnaan. Menurutnya, draf RUU Pemilu yang disampaikan Komisi II DPR belum memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan.
“Lazimnya, itu kita kembalikan kepada pengusul, karena kalau ini kita lanjutkan pembacaan isi maka Baleg melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita harus taat azas, apalagi UU ini sangat sensitif karena ini penyelenggaraan pemilu,” kata Firman dalam rapat di Baleg DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (19/11/2020).
(Baca: RUU Pemilu, PKS Usulkan Dapil Nasional untuk Elite Parpol)
Anggota Baleg DPR dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan mengatakan, fraksinya belum bisa melihat arah yang hendak dituju dari RUU Pemilu. Menurutnya, RUU Pemilu yang telah disampaikan Komisi II DPR pun telah melebar dari azas pembentukan sebuah regulasi.
Lihat Juga :
