Mendagri Ancam Copot Kepala Daerah, DPR: Nggak Bisa Sepihak Begitu
loading...
Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengingatkan bahwa pencopotan kepala daerah tidak bisa dilakukan sepihak oleh mendagri karena mereka dipilih langsung oleh rakyat.
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengapresiasi langkah yang dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang membuat instruksi terkait dengan penegakkan protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Karena, ini menyangkut keselamatan jiwa masyarakat yang harus dilindungi.
“Karena ini kan menyangkut soal jiwa masyarakat ya dan itu harus dilindungi. Dan salah satu sumpah janji dari para kepala daerah itu kan menjamin keamanan dan keselamatan warganya,” kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2020).
(Baca: Pusako: Awas, UU Karantina Kesehatan juga Bisa Menjerat Mendagri)
Tapi, Saan menjelaskan bahwa untuk melakukan pemberhentian tidak mudah juga. Karena, Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Mengingat kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, maka mekanisme untuk memakzulkan kepala daerah lewat DPRD.
“Dan DPRD (memutuskan) memakzulkan dikirim nanti ke Mendagri. Jadi kalau Mendagri mau memberikan sanksi itu tentu, mekanisme-mekanisme undang-undang kan harus ditempuh,” ujarnya.
Oleh karena itu, Saan ini menegaskan bahwa keputusan pencopotan kepala daerah itu harus melalui mekanisme DPRD, karena kepala daerah merupakan jabatan politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat. “Enggak bisa sepihak begitu saja kan,” tegas dia.
Menurut Saan, instruksi tersebut memang bisa diimplementasikan, tetapi mekanisme tetap harus ditempuh. Pemakzulan diputuskan DPRD lalu diajukan untuk mendapatkan persetujuan mendagri. Dari sini, Mendari baru bisa melakukan pencopotan karena mekanismenya telah ditempuh.
“Karena ini kan menyangkut soal jiwa masyarakat ya dan itu harus dilindungi. Dan salah satu sumpah janji dari para kepala daerah itu kan menjamin keamanan dan keselamatan warganya,” kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2020).
(Baca: Pusako: Awas, UU Karantina Kesehatan juga Bisa Menjerat Mendagri)
Tapi, Saan menjelaskan bahwa untuk melakukan pemberhentian tidak mudah juga. Karena, Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Mengingat kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, maka mekanisme untuk memakzulkan kepala daerah lewat DPRD.
“Dan DPRD (memutuskan) memakzulkan dikirim nanti ke Mendagri. Jadi kalau Mendagri mau memberikan sanksi itu tentu, mekanisme-mekanisme undang-undang kan harus ditempuh,” ujarnya.
Oleh karena itu, Saan ini menegaskan bahwa keputusan pencopotan kepala daerah itu harus melalui mekanisme DPRD, karena kepala daerah merupakan jabatan politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat. “Enggak bisa sepihak begitu saja kan,” tegas dia.
Menurut Saan, instruksi tersebut memang bisa diimplementasikan, tetapi mekanisme tetap harus ditempuh. Pemakzulan diputuskan DPRD lalu diajukan untuk mendapatkan persetujuan mendagri. Dari sini, Mendari baru bisa melakukan pencopotan karena mekanismenya telah ditempuh.
Lihat Juga :
