Tiga Ibu dari Anak Penderita Lumpuh Otak Gugat UU Narkotika ke MK
Kamis, 19 November 2020 - 17:15 WIB
loading...
Koalisi Masyarakat Sipil Advokasi Narkotika untuk Pelayanan Kesehatan saat mendaftarkan gugatan ke MK. FOTO/DOK.KOALISI MASYARAKAT SIPIL
A
A
A
JAKARTA - Tiga orang ibu dari anak penderita cerebral palsy atau penyakit lumpuh otak yang mengakibatkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang (UU) Narkotika ke Mahkamah Konstitusi (MK) .
Tiga orang ibu tersebut yakni Dwi Pertiwi, ibu dari Musa IBN Hassan Pedersen (16 Tahun); Santi Warastuti, ibu dari Pika Sasikirana alias Pika (12 Tahun); dan Nafiah Murhayanti, ibu dari Masayu Keynan Almeera P alias Keynan (10 Tahun). Gugatan diajukan ketiganya bersama Koalisi Masyarakat Sipil "Advokasi Narkotika untuk Pelayanan Kesehatan" sebagai pemohon.
Koalisi terdiri atas Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Rumah Cemara, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Yayasan Kesehatan Bali (Yakeba), Empowerment and Justice Action (EJA), dan Lingkar Ganja Nusantara (LGN). (Baca juga: 2 Kurir Dibekuk Saat Selundupkan 2.297 Butir Pil Happy Five dan 26 Kg Ganja )
Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Abraham Todo Napitupulu menyatakan, narkotika golongan I yang salah satunya meliputi ganja telah terbukti dalam berbagai penelitian internasional mengandung manfaat kesehatan dan juga telah digunakan secara legal untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan di banyak negara. Bahkan, kata Erasmus, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam rekomendasinya pada 2018 menyatakan agar mempertimbangkan kembali posisi senyawa ganja dalam pengaturan konvensi internasional narkotika (Konvensi 1961). WHO juga merekomendasikan beberapa senyawa ganja dikeluarkan dalam pengaturan konvensi tersebut.
"Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional, Koalisi Masyarakat Sipil bersama-sama dengan 3 orang ibu dari anak-anak dengan Cerebral Palsy, yakni penyakit lumpuh otak yang mengakibatkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh, telah mengajukan permohonan Uji Materi UU Narkotika ke Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Kamis, 19 November 2020," kata Erasmus melalui siaran pers kepada SINDOnews, di Jakarta, Kamis (19/11/2020) sore.
Secara spesifik, tutur Erasmus, ketentuan pasal yang diujikan yakni penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika terhadap UUD 1945. Para pemohon, kata dia, mendalilkan bahwa pelarangan penggunaan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan melalui ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika telah bertentangan dengan UUD 1945. (Baca juga: P engacara Sebut Sayimah Salsabilah Konsumsi Ganja untuk Kesehatan )
Tiga orang ibu tersebut yakni Dwi Pertiwi, ibu dari Musa IBN Hassan Pedersen (16 Tahun); Santi Warastuti, ibu dari Pika Sasikirana alias Pika (12 Tahun); dan Nafiah Murhayanti, ibu dari Masayu Keynan Almeera P alias Keynan (10 Tahun). Gugatan diajukan ketiganya bersama Koalisi Masyarakat Sipil "Advokasi Narkotika untuk Pelayanan Kesehatan" sebagai pemohon.
Koalisi terdiri atas Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Rumah Cemara, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat, Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Yayasan Kesehatan Bali (Yakeba), Empowerment and Justice Action (EJA), dan Lingkar Ganja Nusantara (LGN). (Baca juga: 2 Kurir Dibekuk Saat Selundupkan 2.297 Butir Pil Happy Five dan 26 Kg Ganja )
Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Abraham Todo Napitupulu menyatakan, narkotika golongan I yang salah satunya meliputi ganja telah terbukti dalam berbagai penelitian internasional mengandung manfaat kesehatan dan juga telah digunakan secara legal untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan di banyak negara. Bahkan, kata Erasmus, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam rekomendasinya pada 2018 menyatakan agar mempertimbangkan kembali posisi senyawa ganja dalam pengaturan konvensi internasional narkotika (Konvensi 1961). WHO juga merekomendasikan beberapa senyawa ganja dikeluarkan dalam pengaturan konvensi tersebut.
"Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional, Koalisi Masyarakat Sipil bersama-sama dengan 3 orang ibu dari anak-anak dengan Cerebral Palsy, yakni penyakit lumpuh otak yang mengakibatkan gangguan pada gerakan dan koordinasi tubuh, telah mengajukan permohonan Uji Materi UU Narkotika ke Mahkamah Konstitusi pada hari ini, Kamis, 19 November 2020," kata Erasmus melalui siaran pers kepada SINDOnews, di Jakarta, Kamis (19/11/2020) sore.
Secara spesifik, tutur Erasmus, ketentuan pasal yang diujikan yakni penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika terhadap UUD 1945. Para pemohon, kata dia, mendalilkan bahwa pelarangan penggunaan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan melalui ketentuan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) UU Narkotika telah bertentangan dengan UUD 1945. (Baca juga: P engacara Sebut Sayimah Salsabilah Konsumsi Ganja untuk Kesehatan )
Lihat Juga :
