Jelang Pencoblosan Pilkada 2020, MPR: Jangan Pilih Pemimpin karena Uang
Kamis, 19 November 2020 - 11:04 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid meminta masyarakat tidak memilih pemimpin karena uang. Foto ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sudah semakin dekat. Pada 9 Desember mendatang, rakyat Indonesia di 270 kabupaten/kota dan provinsi akan memilih kepala daerah masing-masing.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, para pendiri bangsa telah menempatkan rakyat pada kedudukan tertinggi. Sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, rakyat seharusnya memiliki hikmat dan kebijaksanaan ketika memilih. Karena itu, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan nilai keadilan sosial harus menjadi landasan dalam memilih pemimpin. (Baca juga: Bawaslu Temukan 105 Kampanye Paslon di Medsos Melanggar Aturan Pilkada)
”Di Indonesia kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak kedaulatan untuk memilih presiden, gubernur, bupati, walikota, anggota DPR, DPRD, DPD. Sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, rakyat seharusnya memiliki hikmat dan kebijaksanaan ketika memilih,” kata Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, dalam keterangan tertulis, usai Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada Karang Taruna Kurau Barat di Desa Kurau Barat, Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, Rabu, 18 November 2020. (Baca juga: Melanggar Aturan Pilkada, Bawaslu Minta 182 Konten Internet di-Take Down)
Gus Jazil mengingatkan agar dalam Pilkada Serentak 2020, rakyat jangan memilih pemimpin karena iming-iming uang. Sebab, seringkali terjadi kedaulatan yang dimiliki rakyat dipertukarkan dan ditransaksikan sehingga marak terjadi politik uang (money politics). ”Makna sila keempat adalah rakyat pemegang kedaulatan di negara ini. Kalau terjadi money politics, itu bukan salah pemimpinnya saja, tapi rakyat ikut salah,” tuturnya. (Baca juga: Tolak Politik Uang untuk Pilkada yang Bermartabat)
Dikatakan Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB itu, tugas paling berat dari menegakkan demokrasi adalah menghilangkan parasit atau penyakitnya. Salah satunya adalah money politics. Gus Jazil juga mengingatkan setiap warga negara harus mengerti rukun bernegara, terutama Pancasila. Dalam bernegara, katanya, tidak boleh melupakan Ketuhanan Yang Maha Esa. ”Semua nilai harus berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, saya mengingatkan kepada pemimpin dan calon pemimpin, ketika dia memimpin, jangan lupa bahwa nilai pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Apapun yang dilakukan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan,” tuturnya.
Gus Jazil menegaskan Pancasila telah mempersatukan Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, adat istiadat, pulau, pikiran, dan bahasa. “Itulah yang mempersatukan Indonesia. Kalau ada yang mau mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain, Indonesia pasti runtuh. Misalnya, komunisme mau mengganti Pancasila. Indonesia pasti runtuh karena Pancasila mengandung nilai-nilai yang mempersatukan,” sambungnya.
Gus Jazil menambahkan, Indonesia dibangun oleh permusyawaratan dan dialog. ”Jika Empat Pilar tidak disosialisasi, takutnya ada kelompok yang ingin benar sendiri, menang sendiri. Ini berbahaya makanya dilakukan sosialisasi Empat Pilar MPR,” tuturnya.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, para pendiri bangsa telah menempatkan rakyat pada kedudukan tertinggi. Sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, rakyat seharusnya memiliki hikmat dan kebijaksanaan ketika memilih. Karena itu, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan nilai keadilan sosial harus menjadi landasan dalam memilih pemimpin. (Baca juga: Bawaslu Temukan 105 Kampanye Paslon di Medsos Melanggar Aturan Pilkada)
”Di Indonesia kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyat memiliki hak kedaulatan untuk memilih presiden, gubernur, bupati, walikota, anggota DPR, DPRD, DPD. Sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, rakyat seharusnya memiliki hikmat dan kebijaksanaan ketika memilih,” kata Gus Jazil, sapaan Jazilul Fawaid, dalam keterangan tertulis, usai Sosialisasi Empat Pilar MPR kepada Karang Taruna Kurau Barat di Desa Kurau Barat, Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung, Rabu, 18 November 2020. (Baca juga: Melanggar Aturan Pilkada, Bawaslu Minta 182 Konten Internet di-Take Down)
Gus Jazil mengingatkan agar dalam Pilkada Serentak 2020, rakyat jangan memilih pemimpin karena iming-iming uang. Sebab, seringkali terjadi kedaulatan yang dimiliki rakyat dipertukarkan dan ditransaksikan sehingga marak terjadi politik uang (money politics). ”Makna sila keempat adalah rakyat pemegang kedaulatan di negara ini. Kalau terjadi money politics, itu bukan salah pemimpinnya saja, tapi rakyat ikut salah,” tuturnya. (Baca juga: Tolak Politik Uang untuk Pilkada yang Bermartabat)
Dikatakan Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu DPP PKB itu, tugas paling berat dari menegakkan demokrasi adalah menghilangkan parasit atau penyakitnya. Salah satunya adalah money politics. Gus Jazil juga mengingatkan setiap warga negara harus mengerti rukun bernegara, terutama Pancasila. Dalam bernegara, katanya, tidak boleh melupakan Ketuhanan Yang Maha Esa. ”Semua nilai harus berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, saya mengingatkan kepada pemimpin dan calon pemimpin, ketika dia memimpin, jangan lupa bahwa nilai pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Apapun yang dilakukan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan,” tuturnya.
Gus Jazil menegaskan Pancasila telah mempersatukan Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, adat istiadat, pulau, pikiran, dan bahasa. “Itulah yang mempersatukan Indonesia. Kalau ada yang mau mengganti Pancasila dengan ideologi yang lain, Indonesia pasti runtuh. Misalnya, komunisme mau mengganti Pancasila. Indonesia pasti runtuh karena Pancasila mengandung nilai-nilai yang mempersatukan,” sambungnya.
Gus Jazil menambahkan, Indonesia dibangun oleh permusyawaratan dan dialog. ”Jika Empat Pilar tidak disosialisasi, takutnya ada kelompok yang ingin benar sendiri, menang sendiri. Ini berbahaya makanya dilakukan sosialisasi Empat Pilar MPR,” tuturnya.
(cip)
Lihat Juga :
