Jurus KADIN Mewujudkan Ketahanan Pangan, Dampingi Jutaan Petani
Kamis, 19 November 2020 - 07:30 WIB
loading...
Penyelenggaraan JFFS-5
A
A
A
JAKARTA - Dunia masih dilanda pandemi Covid 19. Meski vaksin corona sudah ditemukan, bukan berarti ancaman virus yang mematikan ini akan sirna seketika. Ancaman pandemi belum berakhir, masih sulit untuk memastikan kapan pandemi ini akan berakhir.
Menghadapi itu semua hampir semua negara memperkuat kondisi di dalam negeri masing-masing. Salah satunya adalah menjaga stok kesediaan pangan bagi masayrakatnya. Terlebih lagi, Badan Pangan Dunia (FAO) sudah memperingatkan kemungkinan terjadinya krisis pangan dunia akibat Covid-19.
Selain berdampak bagi kesehatan manusia, pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian negara-negara di dunia dan memicu resesi ekonomi dunia. Ketahanan pangan pun kini jadi fokus semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Itu sebabnya, saat pandemi mulai merebak di Indonesia Program ketahanan pangan mulai diintensifkan kembali.
Indonesia tidak bisa lagi bergantung kepada negara lain dalam menjaga stok bahan pangan di dalam negeri. Sebab, semua negara juga akan lebih memprioritaskan stok bahan pangan masing-masing. Sehingga negara-negara produsen utama pangan dunia akan mengurangi ekspor bahan pangannya ke negara-negara lain.
Di sisi lain, sektor pangan dapat menjadi bagian dari upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sektor ini punyan peran yang amat prnting, karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tak tergantikan, meskipun ekonomi sedang krisis.
Bahkan, dalam situasi sekarang, posisi sektor pangan semakin strategis, di mana kebutuhan pangan yang tidak tercukupi dapat memicu krisis pangan, yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan politik.
Dalam mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Ketahanan Pangan, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia , menggelar Jakarta Food Security Summit (JFSS) secara virtual, pada 18-19 November 2020.
Ketua Pelaksana JFSS-5 Juan Permata Adoe mengatakan dalam penyelenggaraan JFSS yang kelima ini bertujuan untuk menggerakkan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Tema yang diusung dalam JFSS kali ini adalah 'Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Mendukung Ketahanan Pangan & Gizi, Serta Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak, Nelayan & Industri Pengolahan.
Acara JFSS dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju yang sekaligus menjadi pembicara. Selama dua hari, ada empat tema besar yang akan dibahas dalam JFSS-5. Yaitu,Momentum untuk Mendukung Petani, Peternak, dan Nelayan. Memaksimalkan Potensi Pasar Domestik. Strategi Ekspor Indonesia di masa Pandemi dan pasca Pandemi, dan Menyusun Strategi Baru Pasca Pandemi. Baca juga: Jokowi Tagih Komitmen Kadin Dampingi 2 Juta Petani Swadaya
Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan, sektor pertanian perlu terus dikembangkan karena masih bertumbuh positif di saat sektor lain justru mengalami kontraksi. Kebijakan dan kemitraan yang berpihak kepada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan yang mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, perlu terus didorong.
Baca juga :Di Provinsi ini, Perguruan Tinggi dan Perusahaan Swasta Kompak Menjaga Ketahanan Pangan
“Kami juga berharap pemerintah mempercepat realisasi kebijakan insentif dan stimulus untuk petani, peternak, dan nelayan guna meningkatkan daya beli dan produktivitas, serta stimulus berupa modal kerja pasca Covid-19,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan, Franky O. Widjaja mengatakan, saat membuka JFSS ketiga pada 2015 lalu Presiden Joko Widodo memberi target kepada KADIN untuk memberi pendampingan kepada satu juta petani dari sebelumnya 200 ribuan petani.
Tantangan itu pun diterima oleh KADIN, dan di awal 2020 KADIN Indonesia bersama dengan Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture (PISAgro) telah berhasil mewujudkan target tersebut. Selanjutnya, KADIN bersama PISAgro, bertekad untuk meningkatkan pendampingan kepada dua juta petani pada 2023.
Menurut Franky, meningkatkan produktivitas petani untuk mencapai ketahanan pangan tidaklah mudah. Sejumlah kendala yang harus dihadapi. Seperti ketersediaan lahan, benih unggul, pupuk, pembiayaan, pemasaran, irigasi, sarana penyimpanan hasil pertanian dan saranaprasarana lainnya, serta kelembagaan. Kendala lainnya yang juga harus dihadapi petani, kebijakan pemerintah menyangkut bibit dan bahan baku peternakan sapi penggemukan.
Kerjasama Inclusive Closed Loop
Ditengah kendala yang begitu banyak yang dihadapi petani, KADIN optimistis hal tersebut dapat diatasi dengan mengembangkan pola kemitraan yang dilandasi prinsip saling menguntungkan antara pemerintah, pengusaha, perbankan, petani melalui koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Optimisme tersebut dilandasi karena KADIN telah menggagas model kerja sama dengan petani yang disebut Inclusive Closed Loop. Model kemitraan ini, kata Franky, merupakan sebuah skema kemitraan yang saling menguntungkan dari hulu ke hilir, yang memungkinkan keberlanjutan produksi dapat terus terjaga dan petani pun sejahtera.
Dalam sistem inclusive closed loop, ada empat unsur utama, yaitu Petani mendapat akses untuk membeli bibit dan pupuk yang benar. Pendampingan kepada petani untuk menerapkan good practice agriculture. Kemudahan akses pemberian kredit dari lembaga keuangan. Serta, jaminan pembelian hasil petani oleh perusahaan pembina (off taker).
Skema ini sudah berhasil diterapkan terhadap komoditas kelapa sawit dan sudah mulai diikuti oleh komoditas lainnya seperti pada petani cabai di Garut, Jawa Barat. KADIN berharap model inclusive closed loop ini dikembangkan di berbagai komoditas pertanian lainnya. “Jika persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi petani, peternak dan nelayan bisa diatasi, maka pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB akan terus meningkat,” ujar Franky. Lapangan kerja di sektor pertanian juga akan meningkat, dan tentunya petani, peternak dan nelayan juga akan semakin sejahtera.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan, yang juga Ketua panita JFFS-5, Juan P. Adoe mengingatkan, akan perlunya penetapan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut UndangUndang Cipta Kerja. Contohnya, di sektor peternakan, KADIN mengusulkan ditetapkannya Peraturan Pemerintah berdasarkan asas ekonomi dan protokol kesehatan veteriner sehingga meningkatkan daya saing produk budidaya peternakan dalam negeri beserta produk ternak dan turunannya.
Sebab, budidaya peternakan saat ini menghadapi sejumlah kendala. Dia menyebutkan, pasokan bibit ternak dan ternak budidaya melalui perusahaan atau perseorangan sampai saat ini tidak ada perubahan karena belum ada ketetapan terkait Peraturan Pemerintah (PP).
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto menambahkan, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja bisa menciptakan sistem birokrasi perizinan yang jauh lebih sederhana, termasuk di sektor kelautan dan perikanan nasional. Ia mengatakan, untuk memulai dan melanjutkan usaha di sektor kelautan dan perikanan, pelaku usaha nasional mengharapkan empat hal dari pemerintah, yakni perizinan yang sederhana, ketentuan perpajakan yang jelas, kepastian usaha, dan kepastian hukum. “Perizinan usaha jadi sederhana, izin kapal juga bisa online, tidak rumit-rumit lagi. Kita memang harapkan agar Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa meningkatkan investasi di sektor kelautan dan perikanan” ujarnya.
Menghadapi itu semua hampir semua negara memperkuat kondisi di dalam negeri masing-masing. Salah satunya adalah menjaga stok kesediaan pangan bagi masayrakatnya. Terlebih lagi, Badan Pangan Dunia (FAO) sudah memperingatkan kemungkinan terjadinya krisis pangan dunia akibat Covid-19.
Selain berdampak bagi kesehatan manusia, pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian negara-negara di dunia dan memicu resesi ekonomi dunia. Ketahanan pangan pun kini jadi fokus semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Itu sebabnya, saat pandemi mulai merebak di Indonesia Program ketahanan pangan mulai diintensifkan kembali.
Indonesia tidak bisa lagi bergantung kepada negara lain dalam menjaga stok bahan pangan di dalam negeri. Sebab, semua negara juga akan lebih memprioritaskan stok bahan pangan masing-masing. Sehingga negara-negara produsen utama pangan dunia akan mengurangi ekspor bahan pangannya ke negara-negara lain.
Di sisi lain, sektor pangan dapat menjadi bagian dari upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional. Sektor ini punyan peran yang amat prnting, karena pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tak tergantikan, meskipun ekonomi sedang krisis.
Bahkan, dalam situasi sekarang, posisi sektor pangan semakin strategis, di mana kebutuhan pangan yang tidak tercukupi dapat memicu krisis pangan, yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan politik.
Dalam mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Ketahanan Pangan, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia , menggelar Jakarta Food Security Summit (JFSS) secara virtual, pada 18-19 November 2020.
Ketua Pelaksana JFSS-5 Juan Permata Adoe mengatakan dalam penyelenggaraan JFSS yang kelima ini bertujuan untuk menggerakkan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Tema yang diusung dalam JFSS kali ini adalah 'Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Mendukung Ketahanan Pangan & Gizi, Serta Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak, Nelayan & Industri Pengolahan.
Acara JFSS dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri oleh beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju yang sekaligus menjadi pembicara. Selama dua hari, ada empat tema besar yang akan dibahas dalam JFSS-5. Yaitu,Momentum untuk Mendukung Petani, Peternak, dan Nelayan. Memaksimalkan Potensi Pasar Domestik. Strategi Ekspor Indonesia di masa Pandemi dan pasca Pandemi, dan Menyusun Strategi Baru Pasca Pandemi. Baca juga: Jokowi Tagih Komitmen Kadin Dampingi 2 Juta Petani Swadaya
Ketua Umum KADIN Indonesia Rosan P. Roeslani mengatakan, sektor pertanian perlu terus dikembangkan karena masih bertumbuh positif di saat sektor lain justru mengalami kontraksi. Kebijakan dan kemitraan yang berpihak kepada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan yang mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan, perlu terus didorong.
Baca juga :Di Provinsi ini, Perguruan Tinggi dan Perusahaan Swasta Kompak Menjaga Ketahanan Pangan
“Kami juga berharap pemerintah mempercepat realisasi kebijakan insentif dan stimulus untuk petani, peternak, dan nelayan guna meningkatkan daya beli dan produktivitas, serta stimulus berupa modal kerja pasca Covid-19,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan, Franky O. Widjaja mengatakan, saat membuka JFSS ketiga pada 2015 lalu Presiden Joko Widodo memberi target kepada KADIN untuk memberi pendampingan kepada satu juta petani dari sebelumnya 200 ribuan petani.
Tantangan itu pun diterima oleh KADIN, dan di awal 2020 KADIN Indonesia bersama dengan Partnership for Indonesia’s Sustainable Agriculture (PISAgro) telah berhasil mewujudkan target tersebut. Selanjutnya, KADIN bersama PISAgro, bertekad untuk meningkatkan pendampingan kepada dua juta petani pada 2023.
Menurut Franky, meningkatkan produktivitas petani untuk mencapai ketahanan pangan tidaklah mudah. Sejumlah kendala yang harus dihadapi. Seperti ketersediaan lahan, benih unggul, pupuk, pembiayaan, pemasaran, irigasi, sarana penyimpanan hasil pertanian dan saranaprasarana lainnya, serta kelembagaan. Kendala lainnya yang juga harus dihadapi petani, kebijakan pemerintah menyangkut bibit dan bahan baku peternakan sapi penggemukan.
Kerjasama Inclusive Closed Loop
Ditengah kendala yang begitu banyak yang dihadapi petani, KADIN optimistis hal tersebut dapat diatasi dengan mengembangkan pola kemitraan yang dilandasi prinsip saling menguntungkan antara pemerintah, pengusaha, perbankan, petani melalui koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya.
Optimisme tersebut dilandasi karena KADIN telah menggagas model kerja sama dengan petani yang disebut Inclusive Closed Loop. Model kemitraan ini, kata Franky, merupakan sebuah skema kemitraan yang saling menguntungkan dari hulu ke hilir, yang memungkinkan keberlanjutan produksi dapat terus terjaga dan petani pun sejahtera.
Dalam sistem inclusive closed loop, ada empat unsur utama, yaitu Petani mendapat akses untuk membeli bibit dan pupuk yang benar. Pendampingan kepada petani untuk menerapkan good practice agriculture. Kemudahan akses pemberian kredit dari lembaga keuangan. Serta, jaminan pembelian hasil petani oleh perusahaan pembina (off taker).
Skema ini sudah berhasil diterapkan terhadap komoditas kelapa sawit dan sudah mulai diikuti oleh komoditas lainnya seperti pada petani cabai di Garut, Jawa Barat. KADIN berharap model inclusive closed loop ini dikembangkan di berbagai komoditas pertanian lainnya. “Jika persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi petani, peternak dan nelayan bisa diatasi, maka pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB akan terus meningkat,” ujar Franky. Lapangan kerja di sektor pertanian juga akan meningkat, dan tentunya petani, peternak dan nelayan juga akan semakin sejahtera.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan, yang juga Ketua panita JFFS-5, Juan P. Adoe mengingatkan, akan perlunya penetapan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut UndangUndang Cipta Kerja. Contohnya, di sektor peternakan, KADIN mengusulkan ditetapkannya Peraturan Pemerintah berdasarkan asas ekonomi dan protokol kesehatan veteriner sehingga meningkatkan daya saing produk budidaya peternakan dalam negeri beserta produk ternak dan turunannya.
Sebab, budidaya peternakan saat ini menghadapi sejumlah kendala. Dia menyebutkan, pasokan bibit ternak dan ternak budidaya melalui perusahaan atau perseorangan sampai saat ini tidak ada perubahan karena belum ada ketetapan terkait Peraturan Pemerintah (PP).
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto menambahkan, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja bisa menciptakan sistem birokrasi perizinan yang jauh lebih sederhana, termasuk di sektor kelautan dan perikanan nasional. Ia mengatakan, untuk memulai dan melanjutkan usaha di sektor kelautan dan perikanan, pelaku usaha nasional mengharapkan empat hal dari pemerintah, yakni perizinan yang sederhana, ketentuan perpajakan yang jelas, kepastian usaha, dan kepastian hukum. “Perizinan usaha jadi sederhana, izin kapal juga bisa online, tidak rumit-rumit lagi. Kita memang harapkan agar Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa meningkatkan investasi di sektor kelautan dan perikanan” ujarnya.
(eko)
Lihat Juga :
