Jurus KADIN Mewujudkan Ketahanan Pangan, Dampingi Jutaan Petani

Ditengah kendala yang begitu banyak yang dihadapi petani, KADIN optimistis hal tersebut dapat diatasi dengan mengembangkan pola kemitraan yang dilandasi prinsip saling menguntungkan antara pemerintah, pengusaha, perbankan, petani melalui koperasi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Optimisme tersebut dilandasi karena KADIN telah menggagas model kerja sama dengan petani yang disebut Inclusive Closed Loop. Model kemitraan ini, kata Franky, merupakan sebuah skema kemitraan yang saling menguntungkan dari hulu ke hilir, yang memungkinkan keberlanjutan produksi dapat terus terjaga dan petani pun sejahtera.

Dalam sistem inclusive closed loop, ada empat unsur utama, yaitu Petani mendapat akses untuk membeli bibit dan pupuk yang benar. Pendampingan kepada petani untuk menerapkan good practice agriculture. Kemudahan akses pemberian kredit dari lembaga keuangan. Serta, jaminan pembelian hasil petani oleh perusahaan pembina (off taker).

Skema ini sudah berhasil diterapkan terhadap komoditas kelapa sawit dan sudah mulai diikuti oleh komoditas lainnya seperti pada petani cabai di Garut, Jawa Barat. KADIN berharap model inclusive closed loop ini dikembangkan di berbagai komoditas pertanian lainnya. “Jika persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi petani, peternak dan nelayan bisa diatasi, maka pertumbuhan dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB akan terus meningkat,” ujar Franky. Lapangan kerja di sektor pertanian juga akan meningkat, dan tentunya petani, peternak dan nelayan juga akan semakin sejahtera.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengolahan Makanan dan Industri Peternakan, yang juga Ketua panita JFFS-5, Juan P. Adoe mengingatkan, akan perlunya penetapan Peraturan Pemerintah sebagai tindak lanjut UndangUndang Cipta Kerja. Contohnya, di sektor peternakan, KADIN mengusulkan ditetapkannya Peraturan Pemerintah berdasarkan asas ekonomi dan protokol kesehatan veteriner sehingga meningkatkan daya saing produk budidaya peternakan dalam negeri beserta produk ternak dan turunannya.

Sebab, budidaya peternakan saat ini menghadapi sejumlah kendala. Dia menyebutkan, pasokan bibit ternak dan ternak budidaya melalui perusahaan atau perseorangan sampai saat ini tidak ada perubahan karena belum ada ketetapan terkait Peraturan Pemerintah (PP).

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan, Yugi Prayanto menambahkan, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja bisa menciptakan sistem birokrasi perizinan yang jauh lebih sederhana, termasuk di sektor kelautan dan perikanan nasional. Ia mengatakan, untuk memulai dan melanjutkan usaha di sektor kelautan dan perikanan, pelaku usaha nasional mengharapkan empat hal dari pemerintah, yakni perizinan yang sederhana, ketentuan perpajakan yang jelas, kepastian usaha, dan kepastian hukum. “Perizinan usaha jadi sederhana, izin kapal juga bisa online, tidak rumit-rumit lagi. Kita memang harapkan agar Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa meningkatkan investasi di sektor kelautan dan perikanan” ujarnya.