Selain Nikahan Putri Habib Rizieq, Berikut 5 Kerumunan Massa di Tengah Pandemi

JAKARTA - Kerumunan massa di acara Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pernikahan putri Habib Rizieq Shihab menuai sorotan banyak pihak. Kegiatan tersebut bahkan berujung pada pencopotan dua kapolda dan pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Polda Metro Jaya.

Jika ditilik ke belakang, maka kerumunan massa dalam skala besar tidak hanya terjadi di acara Habib Rizieq. Banyak kerumunan lainnya yang juga cenderung mengabaikan protokol kesehatan. Berikut lima kerumunan massa yang terang-terangan digelar di tengah pandemi:

1. Demo UU Omnibus Law


Penetapan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau yang lebih dikenal Omnibus Law memantik perhatian publik dari semua kalangan, terutama kaum buruh. Pro dan kontra tak dapat dihindari, baik yang mengerti substansi maupun tidak. Demonstrasi yang berlangsung sepanjang Agustus sampai Oktober, berkembang pesat di berbagai daerah, mulai kalangan buruh hingga mahasiswa. Gelombang massa yang memicu kerumunan dikhawatirkan memicu penularan COVID-19 pun terbukti. Setelah diamankan oleh pihak kepolisian dan di-swab, ada puluhan pendemo yang diketahui positif COVID-19. ( )

2. Deklarasi KAMI

Ribuan massa Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) saat deklarasi di Tugu Proklamasi, Jakarta, pada Selasa, 18 Agustus 2020, memaksa aparat kepolisian dan TNI mengambil tindakan tegas. Tidak hanya di Ibu Kota, deklarasi KAMI di sejumlah daerah juga dibubarkan.

Pembubaran dilakukan karena massa yang digawangi sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, ekonom dan budayawan ini tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Selain menimbulkan kerumunan, banyak orang yang datang tidak menggunakan masker dan menjaga jarak, sehingga dikhawatirkan menularkan virus corona.

3. Pilkada Serentak 2020

Meski peraturan KPU tentang pelaksanaan pemilihan serentak di era pandemi COVID-19 telah ditetapkan, tapi ternyata masih ada yang mengabaikan peraturan ini. Selama 40 hari kegiatan kampanye Pilkada serentak 2020, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) banyak menemukan pelanggaran terkait protokol kesehatan.

Bahkan, masih banyak yang mendatangkan kerumunan massa dalam kampanye pertemuan tatap muka secara langsung. Bawaslu sendiri menemukan 1.315 kasus dari 16.574 kegiatan kampanye tatap muka dan/atau pertemuan terbatas yang diselenggarakan pada periode 10, hari keempat kampanye. ( )