MA Putuskan Maman Sudirman Bukan Ketua DPC PPP Lebak yang Sah
Senin, 16 November 2020 - 01:35 WIB
loading...
A
A
A
Majelis hakim menggariskan, judex juris telah menunjukkan kekhilafan yang nyata dalam putusannya. Musababnya, sebagaimana Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang (UU) Partai Politik, jika terjadi perselisihan partai politik maka diselesaikan oleh internal partai politik. Penyelesaian internal tersebut merujuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yakni dilakukan oleh Mahkamah Partai.
Majelis hakim menegaskan, ternyata perselisihan partai politik dalam perkara a quo adalah terkait dengan kepengurusan DPC PPP Kabupaten Lebak periode 2016-2021. Secara faktual, perselisihan itu telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai DPP PPP sebagaimana Putusan Nomor: 01/Per-MP-DPP-PPP tertanggal 25 September 2017. Bagi majelis hakim, putusan Mahkamah Partai itu bersifat final dan mengikat secara internal (vide Pasal 32 ayat (5)).
Majelis hakim melanjutkan, dengan telah diselesaikannya perselisihan tersebut melalui Mahkamah Partai DPP PPP, maka menjadikan kewajiban hukum para pihak untuk menghormati dan menaatinya. Sehingga pengajuan gugatan penggugat dalam hal ini Maman Sudirman melalui Pengadilan Negeri (PN) Serang, Banten sebelumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Baca juga: Presiden hingga Menteri Dijadwalkan Hadir di Muktamar IX PPP di Makassar )
"Mengadili, satu, mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Mahkamah Partai DPP PPP tersebut. Dua, membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 742 K/Pdt.Sus-Parpol/2018 tanggal 19 September 2018," tegas Ketua Majelis Hakim Agung PK Sunarto saat pengucapan putusan, sebagaimana dikutip SINDOnews di Jakarta, Minggu (15/11/2020) sore.
Sunarto melanjutkan, majelis hakim agung PK juga mengadili kembali dua hal di tahap PK. Satu, menyatakan gugatan penggugat dalam hal ini Maman Sudirman di tahap PN Serang tidak dapat diterima. Dua, menghukum para termohon PK untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan hingga pemeriksaan PK.
"Yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000," ujarnya.
Majelis hakim menegaskan, ternyata perselisihan partai politik dalam perkara a quo adalah terkait dengan kepengurusan DPC PPP Kabupaten Lebak periode 2016-2021. Secara faktual, perselisihan itu telah diselesaikan oleh Mahkamah Partai DPP PPP sebagaimana Putusan Nomor: 01/Per-MP-DPP-PPP tertanggal 25 September 2017. Bagi majelis hakim, putusan Mahkamah Partai itu bersifat final dan mengikat secara internal (vide Pasal 32 ayat (5)).
Majelis hakim melanjutkan, dengan telah diselesaikannya perselisihan tersebut melalui Mahkamah Partai DPP PPP, maka menjadikan kewajiban hukum para pihak untuk menghormati dan menaatinya. Sehingga pengajuan gugatan penggugat dalam hal ini Maman Sudirman melalui Pengadilan Negeri (PN) Serang, Banten sebelumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Baca juga: Presiden hingga Menteri Dijadwalkan Hadir di Muktamar IX PPP di Makassar )
"Mengadili, satu, mengabulkan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Mahkamah Partai DPP PPP tersebut. Dua, membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 742 K/Pdt.Sus-Parpol/2018 tanggal 19 September 2018," tegas Ketua Majelis Hakim Agung PK Sunarto saat pengucapan putusan, sebagaimana dikutip SINDOnews di Jakarta, Minggu (15/11/2020) sore.
Sunarto melanjutkan, majelis hakim agung PK juga mengadili kembali dua hal di tahap PK. Satu, menyatakan gugatan penggugat dalam hal ini Maman Sudirman di tahap PN Serang tidak dapat diterima. Dua, menghukum para termohon PK untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan hingga pemeriksaan PK.
"Yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sejumlah Rp2.500.000," ujarnya.
Lihat Juga :
