Wakil Ketua Komisi X DPR: Kok Bisa SK Menkeu Menganulir Perpres?
Sabtu, 09 Mei 2020 - 22:07 WIB
loading...
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mengatakan pihaknya secara bulat menolak pemotongan anggaran kembali bagi mitra-mitra kerjanya antara lain Perpusnas serta Kemenparekraf yang diputuskan sepihak oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Foto/dpr.go.
A
A
A
JAKARTA - Komisi X DPR RI secara bulat menolak pemotongan anggaran kembali bagi mitra-mitra kerjanya antara lain Perpustakaan Nasional (Perpusnas) serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) yang diputuskan sepihak oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Sebab, landasan hukumnya dianggap bermasalah.
“Landasan hukumnya sudah bermasalah, bagaimana bisa SK Menteri kok menganulir Peraturan Presiden? Ini melanggar tata urutan perundangan,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih dalam rapat kerja antara Komisi X DPR dengan Perpustakaan Nasional dan Kemenparekraf yang digelar berturut-turut secara maraton, hingga Jumat (8/5/2020) malam.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyinggung soal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 yang sudah terbit sebelumnya dan memotong banyak anggaran Kementerian atau Lembaga untuk kepentingan darurat COVID-19. “Kita masih bahas dampak pemotongan ini bagi para mitra, tiba-tiba muncul SK Menteri Keuangan yang memotong anggaran para mitra lagi, bahkan sampai dua kali lipat dari Perpres,” tuturnya.
Dia mengatakan, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/ MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja K/L Tahun Anggaran 2020, anggaran Perpustakaan Nasional dipotong sebesar Rp204,2 miliar. Padahal sebelumnya dengan Perpres 54/2020 anggaran Perpusnas hanya dipotong Rp106,7 miliar. “Artinya dipotong lagi hampir dua kali lipat, tepatnya Rp97,5 Miliar,” kata Fikri.
Senasib dengan Perpusnas, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandrio pun mengungkapkan pemotongan anggaran bagi kementeriannya yang mencapai Rp2,045 triliun atau 38,1% dari pagu awal Kemenparekraf/Baparekraf berdasarkan Surat Menkeu Nomor S-302 itu. Padahal, Perpres 54/2020 hanya mengamanatkan pemotongan anggaran bagi Kemenparekraf sebesar Rp1.097 Triliun.
“Landasan hukumnya sudah bermasalah, bagaimana bisa SK Menteri kok menganulir Peraturan Presiden? Ini melanggar tata urutan perundangan,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih dalam rapat kerja antara Komisi X DPR dengan Perpustakaan Nasional dan Kemenparekraf yang digelar berturut-turut secara maraton, hingga Jumat (8/5/2020) malam.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyinggung soal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020 yang sudah terbit sebelumnya dan memotong banyak anggaran Kementerian atau Lembaga untuk kepentingan darurat COVID-19. “Kita masih bahas dampak pemotongan ini bagi para mitra, tiba-tiba muncul SK Menteri Keuangan yang memotong anggaran para mitra lagi, bahkan sampai dua kali lipat dari Perpres,” tuturnya.
Dia mengatakan, berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/ MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja K/L Tahun Anggaran 2020, anggaran Perpustakaan Nasional dipotong sebesar Rp204,2 miliar. Padahal sebelumnya dengan Perpres 54/2020 anggaran Perpusnas hanya dipotong Rp106,7 miliar. “Artinya dipotong lagi hampir dua kali lipat, tepatnya Rp97,5 Miliar,” kata Fikri.
Senasib dengan Perpusnas, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandrio pun mengungkapkan pemotongan anggaran bagi kementeriannya yang mencapai Rp2,045 triliun atau 38,1% dari pagu awal Kemenparekraf/Baparekraf berdasarkan Surat Menkeu Nomor S-302 itu. Padahal, Perpres 54/2020 hanya mengamanatkan pemotongan anggaran bagi Kemenparekraf sebesar Rp1.097 Triliun.
Lihat Juga :
