Bukti Pemerintah Tak Pernah Halangi Habib Rizieq Shihab

JAKARTA - Kepulangan Habib Rizieq Shihab (HRS) dinilai menjadi bukti bahwa Negara tidak pernah menghalangi hak warganya. Sehingga, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI ) itu diharapkan bisa membawa kesejukan setibanya di tanah air.

(Baca juga: Menristek Siapkan Rp300 Miliar untuk Uji Klinis Vaksin Merah Putih)

"Kepulangan itu islah yang membawa kesejukan dan stabilitas politik ke depannya. Jadi, jangan lagi ada menuding-menuding yang macam-macam," ujar Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin kepada wartawan, Sabtu (7/11/2020).

(Baca juga: Masuk Zona Resesi, Indonesia Optimis Ekonomi Segera Bangkit)

Sekadar diketahui, sekitar 3,5 tahun Habib Rizieq menetap di Arab Saudi. Dia dikabarkan akan tiba di tanah air pada Selasa 10 November 2020. Ada banyak isu yang ditunjukkan ke pemerintah selama Rizieq di Saudi, seperti pemerintah mencekal Rizieq, pemerintah tidak ingin Rizieq pulang, dan lainnya.

Ujang berpendapat, tudingan tersebut tidak pernah terbukti. "Sedari awal pemerintah beberapa kali mengatakan tidak pernah menghalang-halangi kepulangan Habib Rizieq ini. Sehingga itu sudah dibantah oleh pemerintah," imbuhnya.

Selain itu, dia mengatakan, proses penyambutan kepulangan HRS ke Indonesia jangan sampai membuat masalah baru dalam upaya mengurangi penyebaran Covid-19. Pengumpulan massa sebaiknya dihindari.

"Sejatinya semua pihak termasuk para pendukung Habib Rizieq mentaati protokol kesehatan. Itu artinya bagian dari pada ikhtiar dalam menjaga mengurangi penularan Covid-19. Momentum ini jangan sampai protokol kesehatan dilanggar," katanya.

Adapun terkait banyaknya laporan hukum terhadap HRS, Ujang percaya pihak kepolisian bakal ‎bekerja dengan mengedepankan profesionalitas dan undang-undang. Sehingga siapapun tidak bisa mengintervensi kasus HRS.

"Tapi apapun itu sebagai warga negara yang baik ketika ada persoalan hukum bisa diselesaikan dengan baik," ujarnya.

Sekadar diketahui, saat meninggalkan Indonesia, HRS terseret dalam kasus dugaan chat pornografinya. Berdasarkan hasil penyidikan, penyidik Polda Metro Jaya menjadikan HRS sebagai tersangka, namun kemudian proses hukum kasus ini dihentikan.

Selain itu, HRS juga sempat menjadi tersangka kasus dugaan penodaan Pancasila, namun prosesnya dihentikan oleh Polda Jawa Barat. ‎Pada November 2015, Angkatan Muda Siliwangi mengadukan Rizieq ke Polda Jawa Barat karena memplesetkan salam Sunda 'sampurasun'‎‎.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD meminta massa yang hendak menjemput HRS agar tertib. Dia berpendapat, penegak hukum tidak akan segan memberikan tindakan hukum bagi mereka yang berbuat anarkis apalagi sampai merusak fasilitas umum.

"Yang penting jangan membuat kerusuhan. Habib Rizieq itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Kita sikat kalau bikin kerusuhan," ujar Mahfud.

Mahfud menuturkan, pengikut HRS harus tertib karena pemerintah tengah gencar mengampanyekan protokol kesehatan. Semua pihak harus mendukung upaya tersebut.

"Rizieq sendiri mau pulang ya, kita tidak pernah menghalangi. Bahwa dia terhalang pulang itu urusan dia dengan pemerintah Arab Saudi dan kita sudah tahu masalahnya. Sekarang sudah selesai, ya pulang saja," imbuhnya.