Berdampak Positif, Kementerian LHK Percepat Distribusi Perhutanan Sosial

Kamis, 05 November 2020 - 20:14 WIB
loading...
Berdampak Positif, Kementerian...
Hutsos yang menjadi program andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian LHK, terbukti memberi dampak positif bagi masyarakat. Foto/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Perhutanan Sosial (hutsos) yang menjadi program andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), terbukti memberi dampak positif bagi masyarakat.

(Baca juga: Jumlah Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia di Bawah Rerata Dunia)

Karena itu, memasuki periode pemerintahan kedua ini, KLHK telah menyiapkan berbagai strategi baru dalam bentuk penyusunan peta jalan atau road map, untuk mempercepat distribusi akses masyarakat terhadap hutsos.

(Baca juga: Pemerintah Bantu Pulangkan 42 WNI dari Suriname)

''Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Jokowi, Saya telah menugaskan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL), Bambang Supriyanto serta jajaran terkait lainnya, menyiapkan roadmap mengejar target percepatan dengan sisa waktu empat tahun ke depan,'' kata Menteri LHK, Siti Nurbaya, di Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Hingga 2024 mendatang, target perhutanan sosial 12,7 juta ha. Akhir Desember 2020 ditargetkan realisasi yang telah didistribusikan adalah 4,7 juta ha. Ada 8 juta ha yang perlu didistribusikan hingga 4 tahun kedepan.

Adapun upaya percepatan kuantitas dan peningkatan kualitas hutsos, disiapkan dari pra izin melalui program kerja bersama 'jemput bola', dan program coaching atau tim terpadu vertek bersama sampai ke tingkat tapak.

Sampai upaya pada output berupa naiknya nilai tambah dan daya saing melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan produkfitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Brigjen Pol Irhamni:...
Brigjen Pol Irhamni: Kolaborasi Aparat Penegak Hukum Jadi Kunci Jerat Mafia Lingkungan
Indonesia-Singapura...
Indonesia-Singapura Teken MoU Jaga Lingkungan Hidup
Indonesia Berkomitmen...
Indonesia Berkomitmen dalam Transisi Energi Melindungi Lingkungan dan Pekerja
Pembangunan Tanpa Ekologi:...
Pembangunan Tanpa Ekologi: Keteledoran yang Harus Dibayar Mahal
APHI Dorong Pemegang...
APHI Dorong Pemegang PBPH Manfaatkan Permenhut untuk Kembangkan Proyek Karbon
Ekologi adalah Kesehatan:...
Ekologi adalah Kesehatan: Ketika Dua Visi Besar Emil Salim dan Farid Moeloek Menjadi Keharusan Zaman
Perkuat Ekonomi Maluku...
Perkuat Ekonomi Maluku Utara, APHI Dorong Penerapan Multiusaha Kehutanan
Gubernur Mathius Dukung...
Gubernur Mathius Dukung Roadmap Pengelolaan Kehutanan Berkelanjutan di Papua
Langkah Membumi 2026...
Langkah Membumi 2026 Dimulai, Hadirkan Program Sustainability yang Lebih Pop untuk Anak Muda
Rekomendasi
Bahas Efisiensi Anggaran...
Bahas Efisiensi Anggaran MBG, Purbaya dan Kepala BGN Baru Bakal Bertemu Minggu Depan
Sinopsis Terlanjur Mencintaimu...
Sinopsis 'Terlanjur Mencintaimu' Eps 21: Elio Diam-Diam Terus Mendekati Arumi
Pajak Ekonomi Digital...
Pajak Ekonomi Digital per Juni 2026 Capai Rp54,71 Triliun, Kripto Sumbang Rp2,09 T
Berita Terkini
Penampakan Alphard yang...
Penampakan Alphard yang Disita KPK Terkait Kasus Bupati Lombok Barat
Eksepsi Dokter Tifa...
Eksepsi Dokter Tifa Dikabulkan, Relawan Jokowi: Jangan Salah Paham, Perkara Belum Selesai
Kemendagri Terus Perkuat...
Kemendagri Terus Perkuat Pengawasan dan Transparansi Tata Kelola Pemerintahan
Bareskrim Polri Tahan...
Bareskrim Polri Tahan 2 Bos Pabrik Gas Whip Pink
Oegroseno Buka Suara...
Oegroseno Buka Suara usai Absen dari Panggilan Kortas Tipidkor: Datang Harus Bawa Data
Mahalnya Harga Stabilitas
Mahalnya Harga Stabilitas
Infografis
7 Dosa Kebijakan Nicolas...
7 Dosa Kebijakan Nicolas Maduro: Akar Kehancuran Ekonomi dan Sosial Venezuela
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved