Berdampak Positif, Kementerian LHK Percepat Distribusi Perhutanan Sosial
Kamis, 05 November 2020 - 20:14 WIB
loading...
A
A
A
''Saat ini telah terbentuk 7.408 KUPS. Dengan berbagai strategi percepatan, diperkirakan pada akhir tahun 2024 nanti bisa mencapai 45.500 KUPS. Selain distribusi akses dan pembentukan KUPS, tantangan juga pada program kenaikan kelas KUPS pada setiap tahunnya,'' jelas Menteri Siti.
Presiden Jokowi telah meminta dibuatkan KUPS percontohan untuk direplikasi pada KUPS lainnya agar naik kelas. Untuk itu KLHK telah menyusun roadmap percepatan distribusi akses hutsos 2020-2024 dan menerapkan sejumlah strategi akselerasi distribusi akses dan kenaikan kelas KUPS.
Menyikapi situasi pandemi Covid-19, KLHK terus bekerja dengan memodifikasi kegiatan berbasis lapangan yang ditunjang dengan kerja bersama kelompok dan program coaching kepada kelompok tani di tingkat tapak secara virtual.
''Bapak Presiden juga meminta pasca izin terus diperlukan pendampingan kelompok tani hutan, agar izin benar-benar bisa memberikan kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat. Pada saat ini di 6.725 lokasi perhutanan sosial, telahmemiliki 1.250 pendamping. Kedepan kita arahkan satu lokasi satu pendamping hutsos,'' tegas Menteri Siti.
Semua ini lanjut Menteri LHK, tentunya akan ditunjang kebijakan dari semua K/L antara lain Kemendagri, Kementan, KemenKKP, KemenKOP UKM, KemenBUMN (HIMBARA), Kemendag serta offtaker klaster komoditi KUPS baik BUMN maupun BUMS.
Terbukti dari berbagai komoditas hutsos ternyata dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan nasional. Diantaranya untuk komoditas Buah-buahan 55,27%, kayu-kayuan 9,63%, tanaman pangan 6,28%, gula aren 6,28%, kopi 4,67% dan madu 2,95%.
Bahkan beberapa komoditi sudah bisa melakukan ekspor, seperti minyak kayu putih ke Singapura, gula semut (Aren) ke Eropa, gaharu dan madu ke timur tengah dan ASEAN, serta masih banyak komoditi lainnya seperti kayu manis, pala (rempah-rempah) dan kopi.''Dengan kerja bersama semua pihak, Hutsos dapat menjadi penggerak lahirnya titik ekonomi baru yang mensejahterakan rakyat. Hutan lestari, rakyat sejahtera,'' tegas Menteri Siti.
Berdasarkan survei yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC), perhutanan sosial terbukti telah berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Survei ini dilakukan terhadap 210 orang ketua dan pengurus dari 103 kelompok usaha perhutanan sosial.
Presiden Jokowi telah meminta dibuatkan KUPS percontohan untuk direplikasi pada KUPS lainnya agar naik kelas. Untuk itu KLHK telah menyusun roadmap percepatan distribusi akses hutsos 2020-2024 dan menerapkan sejumlah strategi akselerasi distribusi akses dan kenaikan kelas KUPS.
Menyikapi situasi pandemi Covid-19, KLHK terus bekerja dengan memodifikasi kegiatan berbasis lapangan yang ditunjang dengan kerja bersama kelompok dan program coaching kepada kelompok tani di tingkat tapak secara virtual.
''Bapak Presiden juga meminta pasca izin terus diperlukan pendampingan kelompok tani hutan, agar izin benar-benar bisa memberikan kemanfaatan ekonomi bagi masyarakat. Pada saat ini di 6.725 lokasi perhutanan sosial, telahmemiliki 1.250 pendamping. Kedepan kita arahkan satu lokasi satu pendamping hutsos,'' tegas Menteri Siti.
Semua ini lanjut Menteri LHK, tentunya akan ditunjang kebijakan dari semua K/L antara lain Kemendagri, Kementan, KemenKKP, KemenKOP UKM, KemenBUMN (HIMBARA), Kemendag serta offtaker klaster komoditi KUPS baik BUMN maupun BUMS.
Terbukti dari berbagai komoditas hutsos ternyata dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemenuhan kebutuhan nasional. Diantaranya untuk komoditas Buah-buahan 55,27%, kayu-kayuan 9,63%, tanaman pangan 6,28%, gula aren 6,28%, kopi 4,67% dan madu 2,95%.
Bahkan beberapa komoditi sudah bisa melakukan ekspor, seperti minyak kayu putih ke Singapura, gula semut (Aren) ke Eropa, gaharu dan madu ke timur tengah dan ASEAN, serta masih banyak komoditi lainnya seperti kayu manis, pala (rempah-rempah) dan kopi.''Dengan kerja bersama semua pihak, Hutsos dapat menjadi penggerak lahirnya titik ekonomi baru yang mensejahterakan rakyat. Hutan lestari, rakyat sejahtera,'' tegas Menteri Siti.
Berdasarkan survei yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC), perhutanan sosial terbukti telah berdampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Survei ini dilakukan terhadap 210 orang ketua dan pengurus dari 103 kelompok usaha perhutanan sosial.
Lihat Juga :
