Masih Ada Typo di Naskah UU Cipta Kerja, Ini Kata Mahfud MD

Kamis, 05 November 2020 - 18:51 WIB
loading...
Masih Ada Typo di Naskah...
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan typo di UU Cipta Kerja jalurnya dibicarakan di DPR, sedangkan masalah substansi dapat melalui Mahkamah Konstitusi (MK). FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara ihwal salah ketik ( typo ) yang terjadi pada naskah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja . Menurutnya, kesalahan terbagi ke dalam dua kategori, yakni klerikal dan substansial.

Dia menuturkan, kesalahan yang bersifat klerikal jalurnya akan dibicarakan di DPR, sedangkan masalah substansi dapat melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Terlepas dari itu, sambung Mahfud, UU Cipta Kerja memiliki tujuan baik dan layak untuk diperbaiki.

"Kesalahan yang sifatnya klerikal itu nanti diselesaikan, kita akan bicarakan dengan DPR kenapa yang dikirim seperti itu, dan lalu mana dokumen yang benar. Nanti bisa diserahkan ke MK, untuk diputuskan," kata Mahfud dalam keterangannya, Kamis (5/11/2020). (Baca juga: Typo UU Ciptaker Human Error, Kemensetneg Beri Sanksi Disiplin ke Pejabatnya )

Terkait masalah substansial, masyarakat dipersilakan ke mengajukan keberatannya ke MK. Menurutnya, jika MK nanti memutuskan hal tersebut salah, tidak menutup kemungkinan juga untuk diadakan legislatif review, yaitu dilakukan perubahan UU untuk pasal-pasal tertentu sesudah MK memutuskan apa yang harus diubah.

"Kalau yang substansial silakan saja itu ke MK dan kalau MK menutuskan ini salah, nanti kita akan ada legislatif review juga. Tidak menutup kemungkinan ada legislatif review," ujarnya.

Jika legislatif review benar-benar terjadi, maka langkah selanjutnya yang diambil pemerintah, kata Mahfud, membentuk tim kerja. Menurutnya, di dalam tim tersebut, nantinya berisi pihak netral, berisikan akademisi hingga tokoh masyarakat dengan tujuan aspirasi dapat tertampung dengan baik. (Baca juga: Baleg DPR Buka Peluang Perbaikan Typo UU Cipta Kerja )

"Nantinya kita membentuk tim kerja, yang sifatnya netral, bukan dari pemerintah, tapi dari akademisi, tokoh masyarakat, untuk mengolah, menampung masalah-masalah yang muncul dari UU itu, agar nanti dalam proses perbaikan, baik judicial review maupun legislative review, juga penuangan di dalam peraturan-peraturan turunan, itu semua bisa terakomodasi," katanya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Mahfud MD Blak-blakan...
Mahfud MD Blak-blakan Tak Mau Gugat Ijazah Jokowi, Ternyata Ini Alasannya
Mahfud MD: Menurut Hukum,...
Mahfud MD: Menurut Hukum, Kejaksaan Tidak Boleh Dikawal TNI
Beri Pembekalan di PDIP,...
Beri Pembekalan di PDIP, Mahfud MD Ungkap Praktik Korupsi yang Bisa Menjerat Kepala Daerah
Mahfud MD Ungkap Rakyat...
Mahfud MD Ungkap Rakyat Dukung Kejagung Bongkar Mafia Peradilan
Ini Kata 6 Tokoh atas...
Ini Kata 6 Tokoh atas Polemik Ijazah Jokowi
Mahfud MD Apresiasi...
Mahfud MD Apresiasi Peran Presiden Prabowo Dalam Pemberantasan Korupsi
Rugi Miliaran, Bareskrim...
Rugi Miliaran, Bareskrim Bongkar Penyelewengan Gas Subsidi
Jaga Iklim Investasi,...
Jaga Iklim Investasi, Pemerintah Harus Berikan Kepastian Hukum Industri Sawit
Mahfud MD Kritik Panduan...
Mahfud MD Kritik Panduan Makan Gratis, dari Tiga Jari hingga Bernapas di Bejana
Rekomendasi
Terapkan Good Mining...
Terapkan Good Mining Practice, JRBM Beri Manfaat Ganda di Sulawesi Utara
Seluruh SPBU Shell di...
Seluruh SPBU Shell di Indonesia Dijual, Apa Sebabnya?
Jejak Pendidikan Agus...
Jejak Pendidikan Agus Harimurti Yudhoyono, Lulusan Terbaik Taruna Nusantara dan Akmil
Berita Terkini
Polemik UKT, DPD RI...
Polemik UKT, DPD RI Minta Permendikbudristek No 2/2024 Dikaji Ulang
Puluhan Jenderal Polri...
Puluhan Jenderal Polri Naik Pangkat, 2 Sosok Ini Jabat Komjen Polisi
Prabowo Teken Perpres...
Prabowo Teken Perpres Pelindungan Jaksa oleh TNI dan Polri, Mensesneg: Sesuatu yang Normal Saja
Ibas: Jangan Jadikan...
Ibas: Jangan Jadikan Pesaing, Wujudkan Trinitas Strategis untuk Dunia yang Berkelanjutan
M Iqbal Naik Pangkat...
M Iqbal Naik Pangkat Komjen, Siap Kawal Asta Cita Reformasi Birokrasi di DPD
Jaksa Sebut Budi Arie...
Jaksa Sebut Budi Arie dalam Skandal Judol, Pakar Hukum: Harus Ditindak Lanjuti
Infografis
Profil Prof Soenardi...
Profil Prof Soenardi Prawirohatmodjo, Namanya Ada di Ijazah Jokowi
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved