Indonesia Bisa Berperan Lebih Besar Atas Kasus Intoleransi
Senin, 02 November 2020 - 08:05 WIB
loading...
A
A
A
Khusus menyikapi peristiwa intoleransi yang terjadi di Prancis, ada tiga poin utama yang menurut Laena mesti diurai benang merahnya. Pertama, kebebasan berekspresi yang kebablasan dengan melecehkan keyakinan agama lain. Kedua, tindakan kekerasan yang sama sekali tidak pernah dibenarkan oleh agama mana pun. Ketiga, menghina agama lain dan mengaitkan dengan terorisme.
"Sebetulnya tragedi demi tragedi yang muncul akibat masalah seperti di atas sudah sering terjadi. Namun kali ini mendapat perhatian luas karena seorang presiden dari negara maju bernama Immanuel Macron menyikapinya dengan emosional yang justru cenderung menghina agama lain," katanya.
Hal yang tentu perlu disikapi serius, kata Idris, jika seorang presiden dari sebuah negara maju masih punya pandangan yang keliru tentang Islam, bisa dipastikan ada sesuatu yang salah dalam diri pemimpin tersebut. Dalam skala lebih luas, lembaga OKI (Organisasi Kerja sama Islam) yang didirikan di Rabat, Maroko, pada 25 September 1969 tidak mampu membangun komunikasi internasional yang selama ini menjadi domain dan menjadi tempat berhimpun negara-negara Islam. (Baca juga: Banyak Kaum Santri Sudah Berperan di Kancah Internasional)
“Beranggotakan 57 negara serta memiliki perwakilan resmi di PBB, OKI tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Yang jelas saatnya masyarakat dunia diberi pemahaman dan diubah persepsinya bahwa mengaitkan agama dengan radikalisme maupun terorisme adalah kesalahan yang besar,” ujar anggota Komisi VI DPR itu.
Dalam kesempatan tersebut, Laena juga sempat menceritakan sejarah ketika Sultan Muhamad al-Fatih (Mehmet II) berhasil merebut Konstantinopel pada 29 Mei 1453. Waktu itu penduduk yang beragama Kristen berlari ketakutan dan berkumpul di Haga Sovia. Mereka membayangkan akan dibinasakan oleh Sultan yang merupakan turunan ketujuh Kesultanan Ottoman yang berusaha merebut Konstantinopel itu.
"Namun apa yang terjadi, di depan masyarakat, Sultan berjanji melindungi mereka. Saat itu Romawi Timur dan Romawi Barat juga dalam keadaan bermusuhan serta tetap menjamin kebebasan mereka untuk memeluk agamanya," papar dia.
"Sebetulnya tragedi demi tragedi yang muncul akibat masalah seperti di atas sudah sering terjadi. Namun kali ini mendapat perhatian luas karena seorang presiden dari negara maju bernama Immanuel Macron menyikapinya dengan emosional yang justru cenderung menghina agama lain," katanya.
Hal yang tentu perlu disikapi serius, kata Idris, jika seorang presiden dari sebuah negara maju masih punya pandangan yang keliru tentang Islam, bisa dipastikan ada sesuatu yang salah dalam diri pemimpin tersebut. Dalam skala lebih luas, lembaga OKI (Organisasi Kerja sama Islam) yang didirikan di Rabat, Maroko, pada 25 September 1969 tidak mampu membangun komunikasi internasional yang selama ini menjadi domain dan menjadi tempat berhimpun negara-negara Islam. (Baca juga: Banyak Kaum Santri Sudah Berperan di Kancah Internasional)
“Beranggotakan 57 negara serta memiliki perwakilan resmi di PBB, OKI tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Yang jelas saatnya masyarakat dunia diberi pemahaman dan diubah persepsinya bahwa mengaitkan agama dengan radikalisme maupun terorisme adalah kesalahan yang besar,” ujar anggota Komisi VI DPR itu.
Dalam kesempatan tersebut, Laena juga sempat menceritakan sejarah ketika Sultan Muhamad al-Fatih (Mehmet II) berhasil merebut Konstantinopel pada 29 Mei 1453. Waktu itu penduduk yang beragama Kristen berlari ketakutan dan berkumpul di Haga Sovia. Mereka membayangkan akan dibinasakan oleh Sultan yang merupakan turunan ketujuh Kesultanan Ottoman yang berusaha merebut Konstantinopel itu.
"Namun apa yang terjadi, di depan masyarakat, Sultan berjanji melindungi mereka. Saat itu Romawi Timur dan Romawi Barat juga dalam keadaan bermusuhan serta tetap menjamin kebebasan mereka untuk memeluk agamanya," papar dia.
Lihat Juga :
