Jutaan Data Tokopedia Bocor, DPR: Jangan Sampai Dipakai Penipuan dan Terorisme
Jum'at, 08 Mei 2020 - 14:39 WIB
loading...
Anggota Komisi I DPR, Hillary Brigitta Lasut meminta Polri melakukan investigasi mendalam mengenai dugaan kebocoran data jutaan pengguna marketpalce Tokopedia. Foto/dpr.go.id
A
A
A
JAKARTA - Polri diminta melakukan investigasi mendalam mengenai dugaan kebocoran data jutaan pengguna marketpalce Tokopedia. Apalagi, data akun pengguna berupa email, hash kata kunci, nama lengkap dan nomor telepon tersebut, disebut sudah dijual di dark web.
"Polisi harus menginvestigasi temuan ini dan mencegah tidak terjadi lagi sehingga harus dilakukan pemeriksaan juga bagaimana security data system yang bagus di market place lain yang belum terjamah hackers, itu wajib," ujar Anggota Komisi I DPR Hillary Brigitta Lasut dalam Bincang Sore Live IG SINDOnews, Kamis (7/5/2020).
Hillary mengatakan, dalam kasus ini ketika data pengguna Indonesia diduga sudah dijual di pasar gelap maka jangan salahkan kalau ke depan masyarakat mengamuk kepada pemerintah kalau tiba-tiba ada penipuan atau teror. "Atau misalnya digunakan data-data ini untuk terorisme dan sebagainya. Apalagi sekarang perbankan menggunakan data-data dari marketplace," kata Hillary yang juga mengaku sebagai pengguna Tokopedia.
Politikus Partai Nasdem ini mengatakan, dalam marketplace tersebut, data pengguna mulai nama, alamat, kelamin dan sebagainya tertera lengkap. "Sekarang misalnya orang seperti ini, keluarga saya bisa dicari di Google, yang perlu dicari tinggal nama ibu kandung dan alamat sesuai KTP. dan alamat kami anggota DPR tertera di situs DPR. Kalau sekarang ada dari bank melakukan phone banking punya saya sudah bisa terbobol, ini tentu merisaukan," urainya.
Karena itu, menurut Hillary, kasus ini harus menjadi landasan bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Polri untuk melakukan penyelidikan yang lebih luas, bahkan kepada marketplace yang belum pernah dijamah oleh hacker. "Seperti Shopee atau lainnya itu harus dicek juga keamanannya.Jangan sampai seperti Tokopedia bilang, ganti password saja, itu sangat tidak adil. Saya secara pribadi kalau data saya sudah ter-publish ke masyarakat, mereka bisa mengakses rekening saya walau isinya enggak banyak," tuturnya.
Karena itu, dirinya mengusulkan segera dilakukan rapat gabungan antara Komisi I yang menjadi mitra Kominfo, Komisi III yang menjadi mitra Polri, dan Komisi VI yang menjadi mitra Kemendag. "Jangan sampai kita hanya sibuk terhadap yang sudah terjadi, tapi kita tidak melakukan pencegahan terhadap marketplace yang belum dibobol. Selain itu, kita harus mewajibkan Tokopedia memberikan jaminan kepada penggunanya bahwa security data system mereka akan diperbaiki dan jauh lebih baik kalau masih ingin izinnya diperpanjang," jelasnya.
Kendati begitu, secara pribadi Hillary mengaku tidak setuju jika dalam masa penyelidikan ini kemudian Tokopedia ditutup. Sebab, dalam kondisi pandemi seperti sekarang, perekonomian masyarakat sangat bergantung kepada keberadaan marketplace. "Mungkin kita bisa meminta ganti rugi, tapi tiak menutup mereka secara langsung hanya karena masa penyelidikan," tandasnya.
"Polisi harus menginvestigasi temuan ini dan mencegah tidak terjadi lagi sehingga harus dilakukan pemeriksaan juga bagaimana security data system yang bagus di market place lain yang belum terjamah hackers, itu wajib," ujar Anggota Komisi I DPR Hillary Brigitta Lasut dalam Bincang Sore Live IG SINDOnews, Kamis (7/5/2020).
Hillary mengatakan, dalam kasus ini ketika data pengguna Indonesia diduga sudah dijual di pasar gelap maka jangan salahkan kalau ke depan masyarakat mengamuk kepada pemerintah kalau tiba-tiba ada penipuan atau teror. "Atau misalnya digunakan data-data ini untuk terorisme dan sebagainya. Apalagi sekarang perbankan menggunakan data-data dari marketplace," kata Hillary yang juga mengaku sebagai pengguna Tokopedia.
Politikus Partai Nasdem ini mengatakan, dalam marketplace tersebut, data pengguna mulai nama, alamat, kelamin dan sebagainya tertera lengkap. "Sekarang misalnya orang seperti ini, keluarga saya bisa dicari di Google, yang perlu dicari tinggal nama ibu kandung dan alamat sesuai KTP. dan alamat kami anggota DPR tertera di situs DPR. Kalau sekarang ada dari bank melakukan phone banking punya saya sudah bisa terbobol, ini tentu merisaukan," urainya.
Karena itu, menurut Hillary, kasus ini harus menjadi landasan bagi Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Polri untuk melakukan penyelidikan yang lebih luas, bahkan kepada marketplace yang belum pernah dijamah oleh hacker. "Seperti Shopee atau lainnya itu harus dicek juga keamanannya.Jangan sampai seperti Tokopedia bilang, ganti password saja, itu sangat tidak adil. Saya secara pribadi kalau data saya sudah ter-publish ke masyarakat, mereka bisa mengakses rekening saya walau isinya enggak banyak," tuturnya.
Karena itu, dirinya mengusulkan segera dilakukan rapat gabungan antara Komisi I yang menjadi mitra Kominfo, Komisi III yang menjadi mitra Polri, dan Komisi VI yang menjadi mitra Kemendag. "Jangan sampai kita hanya sibuk terhadap yang sudah terjadi, tapi kita tidak melakukan pencegahan terhadap marketplace yang belum dibobol. Selain itu, kita harus mewajibkan Tokopedia memberikan jaminan kepada penggunanya bahwa security data system mereka akan diperbaiki dan jauh lebih baik kalau masih ingin izinnya diperpanjang," jelasnya.
Kendati begitu, secara pribadi Hillary mengaku tidak setuju jika dalam masa penyelidikan ini kemudian Tokopedia ditutup. Sebab, dalam kondisi pandemi seperti sekarang, perekonomian masyarakat sangat bergantung kepada keberadaan marketplace. "Mungkin kita bisa meminta ganti rugi, tapi tiak menutup mereka secara langsung hanya karena masa penyelidikan," tandasnya.
(kri)
Lihat Juga :
