Di Provinsi ini, Perguruan Tinggi dan Perusahaan Swasta Kompak Menjaga Ketahanan Pangan

JAKARTA - Ketahanan pangan kini jadi fokus semua negara di dunia. Pasalnya,hingga tahun 2021 dunia masih akan menghadapi pandemi Covid 19. Meski vaksin corona sudah ditemukan dan bisa dimanfaatkan, bukan berarti ancaman virus yang mematikan ini akan sirna seketika. Ancaman pandemi belum berakhir dan masih sulit untuk memastikan kapan pandemi ini akan berakhir.

Menghadapi itu semua hampir semua negara memperkuat kondisi di dalam negeri masing-masing. Salah satunya adalah menjaga stok kesediaan pangan bagi masyarakatnya. Itu sebabnya, saat pandemi mulai merebak di Indonesia, program ketahanan pangan mulai diintensifkan kembali.

Indonesia tidak bisa lagi bergantung kepada negara lain dalam menjaga stok bahan pangan di dalam negeri. Sebab, semua negara juga akan lebih memprioritaskan stok bahan pangan masing-masing. Sehingga negara-negara produsen utama pangan dunia akan mengurangi ekspor bahan pangannya ke negara-negara lain.

Tidak hanya pandemi yang menyebabkan potensi ketahanan pangan di dalam negeri tergangu. Fenomena alam La Nina, juga harus jadi perhatian bersama. Dalam menghadapi gejala alam La Nina, Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Lilik Kurniawan mengingatkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk menyiapkan strategi ketahanan pangan. Pentingnya kesiapan pangan dilakukan agar masyarakat aman pada saat terjadinya bencana alam.

Kehadiran La Nina ditandai dengan curah hujan tinggi yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, angin puting beliung, tanah longsor dan bencana lainnya. Bencana alam ini berpotensi merusak areal pertanian, sehingga mengancam gagal panen. Tidak hanya itu bencana alam yang disebabkan oleh La Nina juga bisa memutus jalur distribusi pangan ke berbagai daerah.

Keseriusan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan diperlihatkan dalam penyusunan APBN 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, salah satu program strategis yang termasuk dalam APBN 2021 akan difokuskan untuk mewujudkan ketahanan pangan. Itu bisa dilakukan melalui dukungan pemulihan ekonomi dan revitalisasi sistem pangan nasional serta pengembangan food estate. Jika APBN 2021 akan lebih difokuskan untuk menjaga ketahanan pangan, maka APBD 2021 pun sepertinya juga akan mengikuti psotur yang ada di APBN.


Pemerintah Provinsi Riau baru bisa menargetkan 50% produksi beras untuk kebutuhan konsumsi pada 2024. Luas baku sawah saat ini seluas 62.689 hektare dan baru sekitar 23 persen atau 14.321 hektare yang sudah ditanami dua kali setahun. Sementara sisanya 48.369 hektare berpotensi untuk ditanami padi dua kali setahun sampai 2024.
Baca juga: Pemerintah Kota Pekanbaru Siapkan Masterplan untuk Ketahanan Pangan

Mengahdapi itu, melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menerapkan 7 strategi dalam rangka menjaga ketahanan pangan di tengah wabah virus corona.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Syahfalefi mengatakan 7 stretegi itu, pertama mengoptimalkan Dewan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau yang melibatkan berbagai instansi. Kedua, menjalin kerja sama dengan provinsi yang surplus pangan. Salah satunya Provinsi Sumatera Barat.

Ketiga, membuat cadangan pangan bekerja sama dengan Bulog. Keempat, mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan di perkarangan agar mengembangkan tanaman pangan, seperti jagung.