PDIP Akui Terjadi Resesi Demokrasi di ASEAN

JAKARTA - Rilis survei Indikator Politik Indonesia yang bertajuk "Politik, Demokrasi dan Pilkada di Era Pandemi" memotret bahwa, kebebasan berdemokrasi di Indonesia semakin tidak demokratis di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang memasuki periode kedua ini.

(Baca juga: Masyarakat Semakin Takut Menyatakan Pendapat dan Berunjuk Rasa)

Menanggapi hal itu, Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari mengatakan, akan lebih adil jika dilakukan perbandingan terkait kebebasan demokrasi. Karena, posisinya saat ini dirinya sebagai Board Member ASEAN Parliamentarian for Human Rights (APHR), sehingga ia bisa melihat dari situasi di ASEAN.

(Baca juga: Perjuangan Jadi Mahasiswa: Jangan Pikirkan Hasil Terburuk!)

"Apa yang disebut dengan resesi demokrasi itu memang benar terjadi. Tapi ternyata Indonesia is not as bad as others gitu ya, terutama ketika Kamboja tiba-tiba membatalkan pemilu, dan bahkan membubarkan oposisi," kata Eva secara daring, Minggu (25/10/2020).

"Sehingga kita fokus advokasi untuk membela empi-empi dan juga parpol yang tiba-tiba ditutup karena menang itu. Demikian juga di Myanmar dan seterusnya. Jadi, ya memang terjadi kemunduran ataupun tidak sebebas dulu dalam melakukan ekspresi individu ya," tambahnya.

Tapi, sambung Eva, jangan lupa juga bahwa saat ini dunia sedang dilanda pandemi Covid-19 dan ini merupakan faktor yang signifikan dan kemudian berdampak juga kepada bagaimana orang berpersepsi, khususnya tentang beberapa pertanyaaan terkait dengan pandemi.

Temuan APHT yang terakhir misalnya, dalam masa pandemi ini ternyata para perempuan itu berada di lapis paling rentan, karena KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) naik 30%, dan perkawinan anak juga naik 30% lebih.

"Dan kebebasan beragama yang paling terpukul adalah kelompok minoritas dan itu tampaknya yang mempengaruhi kenapa perempuan merasa enggak nyaman dengan temuan ini persis ya saya bisa bayangkan," ujar Eva.

Menurut Eva, memburuknya situasi atau demokrasi, pelakunya itu kalau dikategorikan ada dua yakni, negara atau kelompok kepentingan masyarakat. Untuk insiden kebebasan beragama di Indonesia misalnya, selama ini banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, parahnya di era pemerintahan SBY, hal itu dilakukan oleh negara.