PDIP Akui Terjadi Resesi Demokrasi di ASEAN
Senin, 26 Oktober 2020 - 06:36 WIB
loading...
A
A
A
Temuan APHT yang terakhir misalnya, dalam masa pandemi ini ternyata para perempuan itu berada di lapis paling rentan, karena KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) naik 30%, dan perkawinan anak juga naik 30% lebih.
"Dan kebebasan beragama yang paling terpukul adalah kelompok minoritas dan itu tampaknya yang mempengaruhi kenapa perempuan merasa enggak nyaman dengan temuan ini persis ya saya bisa bayangkan," ujar Eva.
Menurut Eva, memburuknya situasi atau demokrasi, pelakunya itu kalau dikategorikan ada dua yakni, negara atau kelompok kepentingan masyarakat. Untuk insiden kebebasan beragama di Indonesia misalnya, selama ini banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, parahnya di era pemerintahan SBY, hal itu dilakukan oleh negara.
"Nah, di Indonesia ternya insiden kebebasan beragama itu bangak dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat bukan lagi state. Seperti, maaf jamannya Pak SBY, itu kan pelakunya didominiasi oleh state," ungkapnya.
Oleh karena itu kata Eva, faktor ini juga penting untuk dilihat kenapa kemudian orang mempunyai persepsi seperti itu, karena dampak dari pandemi ternyata berbeda pada kelompok seks dan kelompok minoritas agama.
Hal itu bisa dikonfirmasi kenapa daerah-daerah yang secara demografi tadi persepsinya konsisten baik sebelum maupun sesudah Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 lalu.
"Minang kemudian Sunda itu terus menerus konsisten sebelum Pilpres pada pandemi juga, pokoke elek ngono yo, pokoknya negatif, juga partai juga basisnya konsisten dalam situasi apapun gitu," imbuh Eva.
Eva juga melihat bahwa kelompok masyarakat yang tinggal di kota kemudian kelompok pendapatan menengah ke atas, walaupun tidak terlalu terpukul secara ekonomi tapi selalu lebih kritis. Dan ini memang kelompok critical mass yang bisa mempengaruhi demokrasi padahal mereka yang bukan paling menderita, tapi paling sering untuk memberikan respons,
"Dan kebebasan beragama yang paling terpukul adalah kelompok minoritas dan itu tampaknya yang mempengaruhi kenapa perempuan merasa enggak nyaman dengan temuan ini persis ya saya bisa bayangkan," ujar Eva.
Menurut Eva, memburuknya situasi atau demokrasi, pelakunya itu kalau dikategorikan ada dua yakni, negara atau kelompok kepentingan masyarakat. Untuk insiden kebebasan beragama di Indonesia misalnya, selama ini banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, parahnya di era pemerintahan SBY, hal itu dilakukan oleh negara.
"Nah, di Indonesia ternya insiden kebebasan beragama itu bangak dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat bukan lagi state. Seperti, maaf jamannya Pak SBY, itu kan pelakunya didominiasi oleh state," ungkapnya.
Oleh karena itu kata Eva, faktor ini juga penting untuk dilihat kenapa kemudian orang mempunyai persepsi seperti itu, karena dampak dari pandemi ternyata berbeda pada kelompok seks dan kelompok minoritas agama.
Hal itu bisa dikonfirmasi kenapa daerah-daerah yang secara demografi tadi persepsinya konsisten baik sebelum maupun sesudah Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 lalu.
"Minang kemudian Sunda itu terus menerus konsisten sebelum Pilpres pada pandemi juga, pokoke elek ngono yo, pokoknya negatif, juga partai juga basisnya konsisten dalam situasi apapun gitu," imbuh Eva.
Eva juga melihat bahwa kelompok masyarakat yang tinggal di kota kemudian kelompok pendapatan menengah ke atas, walaupun tidak terlalu terpukul secara ekonomi tapi selalu lebih kritis. Dan ini memang kelompok critical mass yang bisa mempengaruhi demokrasi padahal mereka yang bukan paling menderita, tapi paling sering untuk memberikan respons,
Lihat Juga :