Karut Marut, DPP KNPI Hentikan Sementara Musda Sulbar

JAKARTA - Mencermati situasi dan kondisi Musyawarah Daerah (Musda) IV Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Barat (Sulbar), DPP KNPI melakukan evaluasi secara mendalam.

DPP KNPI menilai pelaksanaan Musda Sulbar yang sedianya digelar pada tanggal 20 Oktober telah mengalami penundaan pembukaan sebanyak tiga kali karena disebabkan oleh ketidaksiapan panitia pelaksana dan penanggung jawab Musda.

"Dengan semakin berlarutnya situasi dan ketidakpastian persiapan pelaksanaan Musda, yang ditandai dengan tidak adanya draft/materi Musda, proses registrasi dan undangan OKP yang tidak berjalan secara baik dan transparan, ditambah dengan tidak adanya jaminan kesiapan pelaksanaan sampai saat ini," tutur Haris dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (25/10/2020).

Oleh karena itu, kata Haris, DPP KNPI berkesimpulan untuk menghentikan proses Musda dan mengambil alih tanggung jawab Musda IV KNPI Sulbar.( )

Pada sisi lain, kata dia, DPP melihat prosesi Musda yang dilaksanakan sudah tidak bisa berjalan secara kondusif karena kepanitiaan telah terkontaminasi dengan kepentingan kandidasi yang berimplikasi pada tidak adanya lagi panitia organizing commitee (OC) maupun steering commitee (SC) yang bekerja secara baik dan benar dalam menjalankan job desknya masing masing.

"Contoh kecil ID Card peserta dan draft materi Musda tidak pernah kami lihat ada disiapkan oleh panitia, padahal hal teknis tersebut merupakan atribut penting pelaksanaan Musda," ujarnya.( )

Haris juga menduga adanya pemalsuan mandat-mandat OKP oleh segelintir oknum dalam Musda IV KNPI Sulbar. Oleh karena itu, pihaknya akan melaporkan pemalsuan mandat OKP tersebut ke polisi.

Dia menegaskan DPP KNPI mengambil alih tanggung jawab Musda IV KNPI Sulbar sekaligus menghentikan sementara prosesi Musda KNPI Sulbar sampai persoalan ini dibahas dalam rapat pleno DPP KNPI.

"Toleransi yang diberikan DPP KNPI telah melewati batas dengan tidak adanya proses Musda yang berjalan selama lima hari terakhir ini, perbaikan kinerja panitia yang disarankan Pengurus DPP juga tidak dilaksanakan dengan baik. Karena itu DPP KNPI mengambil langkah ini," tutur Haris Pertama.