Budaya Saling Percaya Perkuat Demokratisasi
Minggu, 25 Oktober 2020 - 13:20 WIB
loading...
Kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan berlimpahnya sumber daya alam dan daya manusia, tetapi hal paling penting adalah terbangunnya trust culture atau budaya saling percaya. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan berlimpahnya sumber daya alam dan daya manusia, tetapi hal paling penting adalah terbangunnya trust culture atau budaya saling percaya.
Buda saling percaya merupakan modal mendasar bagi kemajuan sebuah bangsa. Budaya saling percaya, baik horizontal dan vertikal merupakan energi dan semangat dalam menggerakkan ruang publik menjadi demokratis dan produktif.
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan untuk membangun kepercayaan dalam iklim demokrasi, pemerintah perlu untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam komunikasi politiknya. Baik komunikasi dengan para tokoh maupun dengan masyarakat.
”Di Indonesia ini ada yang namanya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bukan hanya UU ITE. Maka masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi, sehingga informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat ini harus transparan,” tutur Siti Zuhro, Jumat (23/10/2020).(Baca juga: Ditanya soal Capres, Ganjar Pranowo Lebih Senang Bicara Covid-19 )
Dia menyarankan, setiap permasalahan yang ada harus dikenali untuk mengetahui solusinya. Dengan demikian, bisa segera dilakukan perbaikan-perbaikan.
Menurut dia, jika permasalahan ini hanya dibiarkan hingga menumpuk maka bisa menimbulkan akumulasi ketidakpuasaan dan membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah.
Buda saling percaya merupakan modal mendasar bagi kemajuan sebuah bangsa. Budaya saling percaya, baik horizontal dan vertikal merupakan energi dan semangat dalam menggerakkan ruang publik menjadi demokratis dan produktif.
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan untuk membangun kepercayaan dalam iklim demokrasi, pemerintah perlu untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam komunikasi politiknya. Baik komunikasi dengan para tokoh maupun dengan masyarakat.
”Di Indonesia ini ada yang namanya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bukan hanya UU ITE. Maka masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi, sehingga informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat ini harus transparan,” tutur Siti Zuhro, Jumat (23/10/2020).(Baca juga: Ditanya soal Capres, Ganjar Pranowo Lebih Senang Bicara Covid-19 )
Dia menyarankan, setiap permasalahan yang ada harus dikenali untuk mengetahui solusinya. Dengan demikian, bisa segera dilakukan perbaikan-perbaikan.
Menurut dia, jika permasalahan ini hanya dibiarkan hingga menumpuk maka bisa menimbulkan akumulasi ketidakpuasaan dan membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah.
Lihat Juga :
