Budaya Saling Percaya Perkuat Demokratisasi

JAKARTA - Kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan berlimpahnya sumber daya alam dan daya manusia, tetapi hal paling penting adalah terbangunnya trust culture atau budaya saling percaya.

Buda saling percaya merupakan modal mendasar bagi kemajuan sebuah bangsa. Budaya saling percaya, baik horizontal dan vertikal merupakan energi dan semangat dalam menggerakkan ruang publik menjadi demokratis dan produktif.

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan untuk membangun kepercayaan dalam iklim demokrasi, pemerintah perlu untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam komunikasi politiknya. Baik komunikasi dengan para tokoh maupun dengan masyarakat.

”Di Indonesia ini ada yang namanya UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP), bukan hanya UU ITE. Maka masyarakat memiliki hak untuk mengakses informasi, sehingga informasi yang disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat ini harus transparan,” tutur Siti Zuhro, Jumat (23/10/2020).( )

Dia menyarankan, setiap permasalahan yang ada harus dikenali untuk mengetahui solusinya. Dengan demikian, bisa segera dilakukan perbaikan-perbaikan.

Menurut dia, jika permasalahan ini hanya dibiarkan hingga menumpuk maka bisa menimbulkan akumulasi ketidakpuasaan dan membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah.

”Kita ini kan sedang membangun demokrasi, membangun demokrasi itu kan bukan cuma saat pilkada dan pemilu. Tapi bagaimana mengedukasi masyarakat dengan nilai-nilai demokrasi. Sehingga masyarakat bisa memahami apa esensi demokrasi itu sendiri,” tuturnya.(Baca juga: Pernah Salip Prabowo, Ganjar Punya Kans Bersaing di Pilpres 2024 )

Dia menjelaskan, perlu melembagakan nilai-nilai terkait demokrasi menjadi suatu pemahaman, suatu orientasi yang nantinya bisa dilaksanakan oleh masyarakat.

Dalam berdemokrasi, semua pihak bisa melakukan trust building, sehingga tidak ada lagi rusuh dalam setiap sengketa Pilkada. ”Saling mencemooh, saling saling melecehkan, ini kan sama sekali sekali bukan demokrasi. Padahal kan demokrasi diadakan agar konflik itu tidak mengerucut dan menjadi tren. Semakin demokratis masyarakat harusnya konflik dan kekerasan itu semakin menurun,” terangnya.

Menurut dia, dengan adanya demokrasi, setiap perbedaan pendapat sudah terwadahi dalam cara-cara dialog dan musyawarah mufakat. Saat ini hal tersebut jarang ditemukan. Hanya fokus mendesain pemilu, merevisi UU.