Penanganan Terkendala, Satgas Covid-19 Didorong Prioritaskan Langkah Ini

JAKARTA - Sudah memasuki delapan bulan pemerintah melakukan pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Namun, angka pertambahan kasus positif masih terus terjadi. Demikian juga upaya penyediaan vaksin masih membutuhkan waktu yang lama.

Peneliti bidang Sosial The Indonesian Institute (TII) Vunny Wijaya menilai Satgas Penanganan Covid-19 perlu memerhatikan sejumlah langkah prioritas untuk menekan pandemi. Misalnya dengan mencontoh sejumlah strategi yang dilakukan oleh negara-negara yang telah berhasil mengakhiri gelombang pertama, seperti Singapura dan Korea Selatan.

“Dua negara tersebut telah memiliki pusat data terintegrasi melalui sistem big data dan koordinasi penanganan yang cepat dalam menyediakan kebutuhan di fasilitas kesehatan. Pengendalian pandemi dengan strategi esensial, yaitu testing, tracing, dan isolasi atau karantina juga dilakukan dengan gesit,” tutur Vunny kepada SINDOnews, Jumat (23/10/2020).

(Baca: Satgas Minta Daerah Lakukan Rapid Test Massal Saat Libur Panjang Akhir Bulan)

Selain itu, penambahan pusat-pusat penanganan khusus Covid-19 juga terus dilakukan tanpa mengabaikan standar perawatan pasien. Kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan juga menjadi faktor utama dalam menghadapi pandemi ini.

Melihat pencegahan dan penanganan wabah di Indonesia, Vunny menyebut masih ada sejumlah kendala. Pertama, belum adanya satu mekanisme pelaporan yang terintegrasi. Masing-masing daerah menerapkan metode pengumpulan data Covid-19 yang berbeda-beda sehingga ini menjadi tantangan terbesar Indonesia dalam mengintegrasikan data tersebut.

Kedua, strategi esensial yaitu testing, tracing, dan isolasi atau karantina perlu dilakukan lebih cepat dan merata. Satgas Covid-19 perlu terus mengupayakan penambahan pusat penanganan karena kluster keluarga atau penularan di rumah juga terjadi. Selain itu, memastikan distribusi stok kebutuhan di fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan rumah sakit (RS) yang terdiri dari alat pelindung diri (APD), obat-obatan, dan peralatan penanganan pasien lainnya.

“Upaya efektif yang dapat dilakukan untuk mengatasi dua hal itu adalah dengan mengembangkan pemanfaatan Sistem Informasi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Sistem Informasi RS (SIRS) berbasis teknologi yang telah tersedia saat ini,” terangnya.

(Baca: Desak Pilkada Ditunda, TII Minta Penyelenggara Pertimbangkan Nyawa Rakyat)

Namun, hal itu juga perlu komitmen Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk menyediakan akses internet ke 2.500 dari 3.126 fasilitas kesehatan yang belum terakses internet.

Upaya lainnya yakni penegakan hukum yang tegas diiiringi dengan sosialisasi terus-menerus terkait kebijakan selama pandemi. Misalnya, Gerakan Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak (3M) juga perlu diutamakan.

“Sebagus apapun kebijakan PSBB dan kebijakan lain terkait Covid-19, tanpa adanya sosialisasi yang menjelaskan manfaat dari kebijakan tesebut, dan didukung kesadaran dan komitmen masyarakat, maka kebijakan tersebut tidak akan maksimal,” ujarnya.

Jika masyarakat diberikan pemahaman secara terus-menerus soal tujuan kebijakan pemerintah dalam mencegah dan menangani Covid-19, dukungan dan kepercayaan publik juga akan terus bertambah. Upaya ini dapat dilakukan khususnya oleh Puskesmas dan relawan Covid-19 sehingga pedesaan pun dapat tersentuh informasi.

“Bagaimanapun, tak ada yang mampu memprediksi kapan gelombang pertama Covid-19 di Indonesia akan berakhir. Semuanya bergantung pada komitmen sungguh-sungguh antara pemerintah dan masyarakat,” tukasnya.