Pilkada Sebuah Orkestrasi untuk Perlawanan Covid-19
Jum'at, 23 Oktober 2020 - 08:35 WIB
loading...
A
A
A
Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Andi Bataralifu menekankan, dukungan pemerintah daerah, terutama yang menyelenggarakan pilkada, sangat diperlukan dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan Covid-19, demi suksesnya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi.
“Tahapan pilkada menjadi perhatian dan komitmen bersama sehingga dapat berjalan dengan baik. Pemetaan setiap tahapan sangat penting untuk mengantisipasi berkumpulnya orang dalam jumlah banyak. KPU dan Bawaslu telah mengeluarkan peraturan untuk mengantisipasi pelaksanaan tahapan akan berkumpulnya massa, misalnya dalam tahapan kampanye dan pemungutan suara,” katanya. (Lihat videonya: Pemerintah berencana Menyiapkan Materi Khutbah Jumat)
Dalam webinar itu, selain menyangkut pelaksanaan pilkada , terdapat beberapa hal yang disosialisasikan. Antara lain soal kondisi pembentukan produk hukum daerah terkait kebijakan daerah dalam penegakan disiplin protokol kesehatan guna mendukung penyelenggaraan pilkada yang aman dan berkualitas serta upaya dalam menjaga netralitas kepegawaian dan perangkat daerah.
Pelaksanaan webinar ditujukan untuk menyamakan pandangan atau persepsi dari seluruh pemangku kebijakan terkait kebijakan/peraturan perundang-undangan bidang otonomi daerah. Melibatkan semua stakeholders, baik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian maupun pemerintah daerah terkait. (Dita Angga/SINDOnews)
“Tahapan pilkada menjadi perhatian dan komitmen bersama sehingga dapat berjalan dengan baik. Pemetaan setiap tahapan sangat penting untuk mengantisipasi berkumpulnya orang dalam jumlah banyak. KPU dan Bawaslu telah mengeluarkan peraturan untuk mengantisipasi pelaksanaan tahapan akan berkumpulnya massa, misalnya dalam tahapan kampanye dan pemungutan suara,” katanya. (Lihat videonya: Pemerintah berencana Menyiapkan Materi Khutbah Jumat)
Dalam webinar itu, selain menyangkut pelaksanaan pilkada , terdapat beberapa hal yang disosialisasikan. Antara lain soal kondisi pembentukan produk hukum daerah terkait kebijakan daerah dalam penegakan disiplin protokol kesehatan guna mendukung penyelenggaraan pilkada yang aman dan berkualitas serta upaya dalam menjaga netralitas kepegawaian dan perangkat daerah.
Pelaksanaan webinar ditujukan untuk menyamakan pandangan atau persepsi dari seluruh pemangku kebijakan terkait kebijakan/peraturan perundang-undangan bidang otonomi daerah. Melibatkan semua stakeholders, baik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian maupun pemerintah daerah terkait. (Dita Angga/SINDOnews)
(ysw)
Lihat Juga :
