Pilkada Sebuah Orkestrasi untuk Perlawanan Covid-19
Jum'at, 23 Oktober 2020 - 08:35 WIB
loading...
Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik (dua kanan) dan pembicara lainnya di acara webinar di Kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin. Foto/dok
A
A
A
JAKARTA - Momentum Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada) Serentak 2020 harus dijadikan orkestrasi yang kuat menggalang kekuatan pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama melawan pandemi Covid-19.
Pandemi bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga menimbulkan persoalan lain seperti masalah sosial dan ekonomi. Itulah kenapa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong semua pihak mengusung tema tunggal selama masa kampanye, yakni bagaimana peran kepala daerah dalam menangani dampak sosial dan ekonomi Covid-19, untuk bergerak bersama-sama, bersinergi, dan memperkokoh kebersamaan. (Baca: Inilah Dua Keutamaan dari Sikap Istiqamah)
“Dalam perspektif kami, pilkada ini menjadi sebuah orkestrasi yang kuat untuk menggalang pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama melawan pandemi Covid-19, tetapi dengan protokol kesehatan,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik di acara webinar ”Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Otonomi Daerah” di Kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin.
Menurut dia, dalam kondisi pandemi para kandidat perlu menyampaikan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi persoalan ini. Mereka mesti memaparkan tentang bagaimana cara membawa masyarakat keluar dari persoalan pandemi ini beserta dampak sosial dan ekonominya. Hal ini berbeda dengan pilkada dalam kondisi normal. Kala itu kandidat bisa berjanji yang hebat-hebat.
“Sekarang tidak ada. Pilihan kita cuma satu, mengatasi pandemi bersama dampak sosial-ekonominya. Itulah kenapa mereka butuh partisipasi masyarakat. Pilkada inilah esensinya. Untuk membuat pilkada yang berkualitas dan membantu mengedukasi masyarakat untuk memilih pemimpin yang bisa mengeluarkan kita dari krisis ini. Itulah kualitas demokrasi yang kita bangun,” ucapnya. (Baca juga: Hari Santri, Pemerintah Harus Berpihak dan Hadir Bukan Sekedar Selebrasi)
Plt Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah mengatakan, dalam pelaksanaannya, apalagi di tengah situasi pandemi, banyak aspek perlu diperhatikan, dari netralitas aparatur sipil negara (ASN) hingga pencegahan dan pengendalian Covid-19.
“Kami telah membuat skema antara Kemendagri, BKN, dan Kemenpan dalam hal PPK tidak menindaklanjuti hukuman yang telah dijatuhkan kepada ASN yang melanggar netralitas ASN. Menpan, KASN, Bawaslu, BKN dan Kemendagri telah berkomitmen untuk melakukan pengawasan atas netralitas ASN,” katanya.
Menurut Cheka, untuk efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tengah tahapan pilkada diperlukan aturan atau instrumen kebijakan/hukum di tingkat pemerintah daerah, baik berbentuk peraturan daerah (perda) maupun peraturan kepala daerah (perkada). Apalagi, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. (Baca juga: Konsumsi Kedelai Bisa Krangi Resiko Terkena Kanker)
Melalui inpres ini Presiden memberi instruksi khusus kepada Kemendagri untuk melaksanakan sosialisasi dan diseminasi penerapan protokol kesehatan kepada pemerintah daerah. “Kemendagri sendiri diamanatkan untuk memberikan pedoman teknis dan pendampingan kepada daerah dalam menyusun aturan atau instrumen hukum protokol kesehatan Covid-19,” katanya.
Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Andi Bataralifu menekankan, dukungan pemerintah daerah, terutama yang menyelenggarakan pilkada, sangat diperlukan dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan Covid-19, demi suksesnya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi.
“Tahapan pilkada menjadi perhatian dan komitmen bersama sehingga dapat berjalan dengan baik. Pemetaan setiap tahapan sangat penting untuk mengantisipasi berkumpulnya orang dalam jumlah banyak. KPU dan Bawaslu telah mengeluarkan peraturan untuk mengantisipasi pelaksanaan tahapan akan berkumpulnya massa, misalnya dalam tahapan kampanye dan pemungutan suara,” katanya. (Lihat videonya: Pemerintah berencana Menyiapkan Materi Khutbah Jumat)
Dalam webinar itu, selain menyangkut pelaksanaan pilkada , terdapat beberapa hal yang disosialisasikan. Antara lain soal kondisi pembentukan produk hukum daerah terkait kebijakan daerah dalam penegakan disiplin protokol kesehatan guna mendukung penyelenggaraan pilkada yang aman dan berkualitas serta upaya dalam menjaga netralitas kepegawaian dan perangkat daerah.
Pelaksanaan webinar ditujukan untuk menyamakan pandangan atau persepsi dari seluruh pemangku kebijakan terkait kebijakan/peraturan perundang-undangan bidang otonomi daerah. Melibatkan semua stakeholders, baik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian maupun pemerintah daerah terkait. (Dita Angga/SINDOnews)
Pandemi bukan hanya persoalan kesehatan, tetapi juga menimbulkan persoalan lain seperti masalah sosial dan ekonomi. Itulah kenapa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong semua pihak mengusung tema tunggal selama masa kampanye, yakni bagaimana peran kepala daerah dalam menangani dampak sosial dan ekonomi Covid-19, untuk bergerak bersama-sama, bersinergi, dan memperkokoh kebersamaan. (Baca: Inilah Dua Keutamaan dari Sikap Istiqamah)
“Dalam perspektif kami, pilkada ini menjadi sebuah orkestrasi yang kuat untuk menggalang pemerintah pusat dan daerah untuk bersama-sama melawan pandemi Covid-19, tetapi dengan protokol kesehatan,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik di acara webinar ”Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Otonomi Daerah” di Kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin.
Menurut dia, dalam kondisi pandemi para kandidat perlu menyampaikan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi persoalan ini. Mereka mesti memaparkan tentang bagaimana cara membawa masyarakat keluar dari persoalan pandemi ini beserta dampak sosial dan ekonominya. Hal ini berbeda dengan pilkada dalam kondisi normal. Kala itu kandidat bisa berjanji yang hebat-hebat.
“Sekarang tidak ada. Pilihan kita cuma satu, mengatasi pandemi bersama dampak sosial-ekonominya. Itulah kenapa mereka butuh partisipasi masyarakat. Pilkada inilah esensinya. Untuk membuat pilkada yang berkualitas dan membantu mengedukasi masyarakat untuk memilih pemimpin yang bisa mengeluarkan kita dari krisis ini. Itulah kualitas demokrasi yang kita bangun,” ucapnya. (Baca juga: Hari Santri, Pemerintah Harus Berpihak dan Hadir Bukan Sekedar Selebrasi)
Plt Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Cheka Virgowansyah mengatakan, dalam pelaksanaannya, apalagi di tengah situasi pandemi, banyak aspek perlu diperhatikan, dari netralitas aparatur sipil negara (ASN) hingga pencegahan dan pengendalian Covid-19.
“Kami telah membuat skema antara Kemendagri, BKN, dan Kemenpan dalam hal PPK tidak menindaklanjuti hukuman yang telah dijatuhkan kepada ASN yang melanggar netralitas ASN. Menpan, KASN, Bawaslu, BKN dan Kemendagri telah berkomitmen untuk melakukan pengawasan atas netralitas ASN,” katanya.
Menurut Cheka, untuk efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tengah tahapan pilkada diperlukan aturan atau instrumen kebijakan/hukum di tingkat pemerintah daerah, baik berbentuk peraturan daerah (perda) maupun peraturan kepala daerah (perkada). Apalagi, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. (Baca juga: Konsumsi Kedelai Bisa Krangi Resiko Terkena Kanker)
Melalui inpres ini Presiden memberi instruksi khusus kepada Kemendagri untuk melaksanakan sosialisasi dan diseminasi penerapan protokol kesehatan kepada pemerintah daerah. “Kemendagri sendiri diamanatkan untuk memberikan pedoman teknis dan pendampingan kepada daerah dalam menyusun aturan atau instrumen hukum protokol kesehatan Covid-19,” katanya.
Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Andi Bataralifu menekankan, dukungan pemerintah daerah, terutama yang menyelenggarakan pilkada, sangat diperlukan dalam peningkatan disiplin dan penegakan hukum terhadap protokol kesehatan Covid-19, demi suksesnya pelaksanaan pilkada di tengah pandemi.
“Tahapan pilkada menjadi perhatian dan komitmen bersama sehingga dapat berjalan dengan baik. Pemetaan setiap tahapan sangat penting untuk mengantisipasi berkumpulnya orang dalam jumlah banyak. KPU dan Bawaslu telah mengeluarkan peraturan untuk mengantisipasi pelaksanaan tahapan akan berkumpulnya massa, misalnya dalam tahapan kampanye dan pemungutan suara,” katanya. (Lihat videonya: Pemerintah berencana Menyiapkan Materi Khutbah Jumat)
Dalam webinar itu, selain menyangkut pelaksanaan pilkada , terdapat beberapa hal yang disosialisasikan. Antara lain soal kondisi pembentukan produk hukum daerah terkait kebijakan daerah dalam penegakan disiplin protokol kesehatan guna mendukung penyelenggaraan pilkada yang aman dan berkualitas serta upaya dalam menjaga netralitas kepegawaian dan perangkat daerah.
Pelaksanaan webinar ditujukan untuk menyamakan pandangan atau persepsi dari seluruh pemangku kebijakan terkait kebijakan/peraturan perundang-undangan bidang otonomi daerah. Melibatkan semua stakeholders, baik kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian maupun pemerintah daerah terkait. (Dita Angga/SINDOnews)
(ysw)
Lihat Juga :
