Epidemiolog UI Pandu Riono: Pandemi Ini Berakhirnya Lama Sekali

JAKARTA - Indonesia belum juga bisa mengendalikan pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir delapan bulan. Epidemiolog Pandu Riono mengingatkan pandemi Covid-19 ini bisa berlangsung hingga lima tahun ke depan.

Pandu mengatakan, pandemi yang tidak bisa dikendalikan membuat Indonesia berada dalam situasi yang tidak pasti. Dia mengkritik mengenai pernyataan-pernyataan untuk mengakhiri pandemi Covid-19 dengan cepat.

Dosen Universitas Indonesia (UI) itu menilai, kata-kata 'mengakhiri' hanya untuk pembenaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 270 daerah tahun ini. " Pandemi ini berakhirnya lama sekali. Yang terpenting itu terkendali. Banyak negara tetangga di Asia sudah berhasil mengendalikan," ujarnya dalam diskusi daring 'Pilkada Serentak 2020 dalam Perspektif HAM', Selasa (20/10/2020).

( ).

Artinya, mereka bisa menekan kasus positif Covid-19 serendah mungkin. Misalnya, kasus positif di Malaysia sebanyak 22.225, sembuh 14.351, dan meninggal dunia 193 orang. Sedangkan, di Vietnam jumlah kasus positif 1.141, sembuh 1.046, dan meninggal dunia 35 orang.

"Bahkan, ada beberapa negara mencapai titik terendah, tidak ditemukan kasus. Alangkah malangnya kita sebagai negara besar belum berhasil. Sementara itu, kita punya agenda besar, termasuk pilkada," tutur Pandu .

( ).

Beberapa agenda sudah dirancang sebelum pandemi Covid-19 merebak di Tanah Air. Pandu menerangkan, pemerintah seharusnya segera mengubah aturan dan pola pembangunan karena pandemi Covid-19 akan panjang.

"Sayangnya, kita tak punya plan. Kalau kita mau pilkada, Maret bikin plan dan Agustus (sudah turun) sehingga kegiatan pendaftaran kondisinya akan berbeda (dengan kemarin). Walaupun masih tetap ada pandemi," jelasnya.

Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) keukeuh melanjutkan tahapan pilkada dan puncaknya, pemungutan suara pada 9 Desember nanti. Pandu menjelaskan melaksanakan pilkada dengan pandemi Covid-19 yang belum terkendali sangat berisiko tinggi.

"Bukan hanya publik, tetapi paslon, pendukung, panitia, Bawaslu, semua itu berisiko dibandingkan masyarakat. Semua yang terlibat (dalam pilkada) mempunyai perlindungan lebih dibandingkan yang tidak. Harus ada perlindungan dengan menggunakan APD," pungkasnya.