Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Harus Kelola Kritik Jadi Energi Positif

Selasa, 20 Oktober 2020 - 12:14 WIB
loading...
Satu Tahun Jokowi-Maruf,...
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, semua persoalan tersebut membuat bangsa ini berada dalam kegentingan atau kedaruratan. FOTO/SINDOnews/ABDUL ROCHIM
A A A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin hari ini genap satu tahun memimpin bangsa Indonesia. Berbagai persoalan datang silih berganti pada satu tahun pertama periode kedua kepemimpinan Jokowi. Mulai menurunnya ekonomi global yang berefek pada pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi, serta pandemi COVID-19 yang memporakporandakan seluruh sendi kehidupan masyarakat dan bangsa.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, semua persoalan tersebut membuat bangsa ini berada dalam kegentingan atau kedaruratan. Karena itu, Presiden pada tahun pertama periode kedua, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Uncang-Undang (Perppu) No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Ekonomi Nasional Dampak COVID-19.

"Situasinya genting maka Presiden atau Pemerintah mengubah rencana kerja, sekaligus alokasi anggaran. Kalau di APBN jelas defisit meninggi, dan Perppu in dimaksudkan agar Indonesia bisa mengatasi krisis yang lebih parah dengan jatuhnya perekonomian," kata Jazilul Fawaid di sela mengikuti prosesi wisuda doktoran Universitas Negeri Jakarta (UNJ) secara virtual, Selasa (20/10/2020). (Baca juga: Laporan Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Dari Merombak Anggaran hingga Berburu Vaksin )

Dikatakan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) ini, dampak pandemi COVID-19 menyentuh semua sendi kehidupan, mulai perbankan, UMKM, dan kegiatan ekonomi masyarakat. "Dan Perppu keluar juga menjadi polemik, apakah di DPR maupun di masyarakat karena banyak pasal yang isinya mendelegitimasi banyak undang-undang, termasuk UU MD3. Nah semata-mata kebijakan ini diambil untuk menyelamatkan ekonomi nasional sehingga menyelamatkan rakyat dari penderitaan," katanya.

Selanjutnya, pemerintah mengajukan permohonan omnibus law UU Cipta Kerja yang juga menjadi terobosan out of the box. "Semua mulai perppu, PEN, omnibus law UU Cipta Kerja, ini semua dimaksudkan sebagai langkah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar terus, minimal bertahan. Dan faktanya sampai hari ini, secara proses, pemerintah maupun legislatif meskipun sebagian di DPR tidak setuju, tapi ini berjalan lancar dan diketok," katanya.

Sayangnya, langkah-langkah yang diambil pemerintah selama ini dinilai belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Faktanya, Indonesia ternyata masuk pada jurang resesi. "Jadi di pemerintahan pertama ini, kita semua, pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin masuk di pintu gerbang resesi. Tetapi ini bukan semata-mata kesalahan kebijakan pemerintahan, tapi memang ekonomi dunia dan pandemi Covid-19 sehingga kita masuk jurang resesi," tuturnya. (Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, IPR: Banyak Kebijakan Tak Berpihak Rakyat )

Keputusan kebijakan pemerintah mengubah anggaran, mengeluarkan Perppu dan memutuskan omnibus law UU Ciptaker, ujar Jazilul Fawaid, juga menjadi polemik di tengah masyarakat. "Nah, kritik, polemik, apapun yang ada di masyarakat, semestinya dianggap sebagai energi, dinamika, dalam rangka juga mengingatkan pemerintah agar kebijakan ini berjalan on the track dan memperlihatkan hasilnya," katanya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
MPR Hargai Keputusan...
MPR Hargai Keputusan SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Final Ulang Lomba Cerdas Cermat
Ketua MPR Tegaskan Final...
Ketua MPR Tegaskan Final Cerdas Cermat di Kalbar Diulang, Juri Independen
KPAI Soroti Juri Cerdas...
KPAI Soroti Juri Cerdas Cermat 4 Pilar MPR, Ingatkan Prinsip Adil dan Nondiskriminatif
Kembali atau Dijajah:...
Kembali atau Dijajah: Menjemput Nusantara Jayasempurna
Buka World Peace Forum,...
Buka World Peace Forum, Ibas Ungkap Peran Indonesia sebagai Jembatan Peradaban Dunia
Desak Pemakzulan Gibran,...
Desak Pemakzulan Gibran, Forum Purnawirawan Prajurit TNI Kirim Lagi Surat ke DPR-MPR dan DPD
Deddy Corbuzier Soroti...
Deddy Corbuzier Soroti Kontroversi LCC Empat Pilar MPR, Tantang Juri Adu Pintar
Lomba Cerdas Cermat...
Lomba Cerdas Cermat MPR Diulang, SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut
Siswi SMAN 1 Pontianak...
Siswi SMAN 1 Pontianak yang Berani Protes Juri Cerdas Cermat MPR Ditawari Beasiswa ke China
Rekomendasi
FIFA Perketat Aturan,...
FIFA Perketat Aturan, Drama Mengulur Dihabisi
Tol Kataraja Siap Beroperasi...
Tol Kataraja Siap Beroperasi Akhir Tahun 2026, Bandara Soetta-PIK 2 Hanya 7 Menit
Nasabah MNC Bank Apresiasi...
Nasabah MNC Bank Apresiasi Program Tabungan Dahsyat Berhadiah
Berita Terkini
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
Duit Rp200 Juta hingga...
Duit Rp200 Juta hingga Mobil Disita KPK dalam OTT BPK
ADIGSI dan Crest Kerja...
ADIGSI dan Crest Kerja Sama Pengembangan Keamanan Siber Nasional
Bertemu Prabowo, JK...
Bertemu Prabowo, JK Siap Partisipasi Bangun Energi Hijau
Respons Hukum Kejagung...
Respons Hukum Kejagung Dinilai Kunci Benahi Tata Kelola MBG
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan...
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan Fee Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit di Muara Enim
Infografis
Usia Pensiun Pekerja...
Usia Pensiun Pekerja di Indonesia Naik Jadi 59 Tahun
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved