Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Harus Kelola Kritik Jadi Energi Positif
Selasa, 20 Oktober 2020 - 12:14 WIB
loading...
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, semua persoalan tersebut membuat bangsa ini berada dalam kegentingan atau kedaruratan. FOTO/SINDOnews/ABDUL ROCHIM
A
A
A
JAKARTA - Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin hari ini genap satu tahun memimpin bangsa Indonesia. Berbagai persoalan datang silih berganti pada satu tahun pertama periode kedua kepemimpinan Jokowi. Mulai menurunnya ekonomi global yang berefek pada pendapatan negara dan pertumbuhan ekonomi, serta pandemi COVID-19 yang memporakporandakan seluruh sendi kehidupan masyarakat dan bangsa.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, semua persoalan tersebut membuat bangsa ini berada dalam kegentingan atau kedaruratan. Karena itu, Presiden pada tahun pertama periode kedua, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Uncang-Undang (Perppu) No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Ekonomi Nasional Dampak COVID-19.
"Situasinya genting maka Presiden atau Pemerintah mengubah rencana kerja, sekaligus alokasi anggaran. Kalau di APBN jelas defisit meninggi, dan Perppu in dimaksudkan agar Indonesia bisa mengatasi krisis yang lebih parah dengan jatuhnya perekonomian," kata Jazilul Fawaid di sela mengikuti prosesi wisuda doktoran Universitas Negeri Jakarta (UNJ) secara virtual, Selasa (20/10/2020). (Baca juga: Laporan Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Dari Merombak Anggaran hingga Berburu Vaksin )
Dikatakan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) ini, dampak pandemi COVID-19 menyentuh semua sendi kehidupan, mulai perbankan, UMKM, dan kegiatan ekonomi masyarakat. "Dan Perppu keluar juga menjadi polemik, apakah di DPR maupun di masyarakat karena banyak pasal yang isinya mendelegitimasi banyak undang-undang, termasuk UU MD3. Nah semata-mata kebijakan ini diambil untuk menyelamatkan ekonomi nasional sehingga menyelamatkan rakyat dari penderitaan," katanya.
Selanjutnya, pemerintah mengajukan permohonan omnibus law UU Cipta Kerja yang juga menjadi terobosan out of the box. "Semua mulai perppu, PEN, omnibus law UU Cipta Kerja, ini semua dimaksudkan sebagai langkah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar terus, minimal bertahan. Dan faktanya sampai hari ini, secara proses, pemerintah maupun legislatif meskipun sebagian di DPR tidak setuju, tapi ini berjalan lancar dan diketok," katanya.
Sayangnya, langkah-langkah yang diambil pemerintah selama ini dinilai belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Faktanya, Indonesia ternyata masuk pada jurang resesi. "Jadi di pemerintahan pertama ini, kita semua, pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin masuk di pintu gerbang resesi. Tetapi ini bukan semata-mata kesalahan kebijakan pemerintahan, tapi memang ekonomi dunia dan pandemi Covid-19 sehingga kita masuk jurang resesi," tuturnya. (Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, IPR: Banyak Kebijakan Tak Berpihak Rakyat )
Keputusan kebijakan pemerintah mengubah anggaran, mengeluarkan Perppu dan memutuskan omnibus law UU Ciptaker, ujar Jazilul Fawaid, juga menjadi polemik di tengah masyarakat. "Nah, kritik, polemik, apapun yang ada di masyarakat, semestinya dianggap sebagai energi, dinamika, dalam rangka juga mengingatkan pemerintah agar kebijakan ini berjalan on the track dan memperlihatkan hasilnya," katanya.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, semua persoalan tersebut membuat bangsa ini berada dalam kegentingan atau kedaruratan. Karena itu, Presiden pada tahun pertama periode kedua, mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Uncang-Undang (Perppu) No 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Ekonomi Nasional Dampak COVID-19.
"Situasinya genting maka Presiden atau Pemerintah mengubah rencana kerja, sekaligus alokasi anggaran. Kalau di APBN jelas defisit meninggi, dan Perppu in dimaksudkan agar Indonesia bisa mengatasi krisis yang lebih parah dengan jatuhnya perekonomian," kata Jazilul Fawaid di sela mengikuti prosesi wisuda doktoran Universitas Negeri Jakarta (UNJ) secara virtual, Selasa (20/10/2020). (Baca juga: Laporan Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Dari Merombak Anggaran hingga Berburu Vaksin )
Dikatakan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) ini, dampak pandemi COVID-19 menyentuh semua sendi kehidupan, mulai perbankan, UMKM, dan kegiatan ekonomi masyarakat. "Dan Perppu keluar juga menjadi polemik, apakah di DPR maupun di masyarakat karena banyak pasal yang isinya mendelegitimasi banyak undang-undang, termasuk UU MD3. Nah semata-mata kebijakan ini diambil untuk menyelamatkan ekonomi nasional sehingga menyelamatkan rakyat dari penderitaan," katanya.
Selanjutnya, pemerintah mengajukan permohonan omnibus law UU Cipta Kerja yang juga menjadi terobosan out of the box. "Semua mulai perppu, PEN, omnibus law UU Cipta Kerja, ini semua dimaksudkan sebagai langkah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar terus, minimal bertahan. Dan faktanya sampai hari ini, secara proses, pemerintah maupun legislatif meskipun sebagian di DPR tidak setuju, tapi ini berjalan lancar dan diketok," katanya.
Sayangnya, langkah-langkah yang diambil pemerintah selama ini dinilai belum memperlihatkan hasil yang signifikan. Faktanya, Indonesia ternyata masuk pada jurang resesi. "Jadi di pemerintahan pertama ini, kita semua, pemerintahan Jokowi-KH Ma'ruf Amin masuk di pintu gerbang resesi. Tetapi ini bukan semata-mata kesalahan kebijakan pemerintahan, tapi memang ekonomi dunia dan pandemi Covid-19 sehingga kita masuk jurang resesi," tuturnya. (Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, IPR: Banyak Kebijakan Tak Berpihak Rakyat )
Keputusan kebijakan pemerintah mengubah anggaran, mengeluarkan Perppu dan memutuskan omnibus law UU Ciptaker, ujar Jazilul Fawaid, juga menjadi polemik di tengah masyarakat. "Nah, kritik, polemik, apapun yang ada di masyarakat, semestinya dianggap sebagai energi, dinamika, dalam rangka juga mengingatkan pemerintah agar kebijakan ini berjalan on the track dan memperlihatkan hasilnya," katanya.
Lihat Juga :
