Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, Pemerintah Harus Kelola Kritik Jadi Energi Positif
Selasa, 20 Oktober 2020 - 12:14 WIB
loading...
A
A
A
Sebab, banyak juga pengkritik yang memandang kebijakan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, terutama soal omnibus law UU Cipta Kerja, bisamembawa Indonesia lebih terpuruk lagi. "Kalau itu kritik konstruktif, memberikan masukan, tidak jadi masalah. Tapi kemudian yang muncul di tengah masyarakat, itu adanya unjuk rasa, jadi tahun pertama ini diwarnai beberapa unjuk rasa yang terkait dengan kebijakan pemerintah. Unjuk rasa yang kerap kali diwarnai kericuhan, anarkisme, ini yang perlu ditangani oleh pemerintah," katanya.
Menurut anggota Komisi III DPR ini, penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa, semestinya bisa dikelola menjadi energi positif bagi pemerintah. "Di sini yang menurut saya perlu kecanggihan pemerintah untuk membuka dialog, menyamakan visi, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Jika tidak mampu mengelola komunikasi secara baik maka akan berdampak pada periode selanjutnya," katanya.
Pertanyaannya, apakah pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin gagal dalam periode pertama ini? Menurut Jazilul Fawaid, jika parameternya adalah angka-angka maka Jokowi-Ma'ruf Amin pada tahun pertama pemerintahan kali ini bisa dibilang gagal. "Karena di depan sidang pelantikan, Pak Jokowi menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi bisa sampai 5 persen. Faktanya kita tidak minus saja sudah bagus. Kita berharap tidak minus. Ada pertumbuhan satu persen sudah sangat bagus, kita acungi jempol. Apalagi kalau bisa sampai 5%seperti yang dijanjikan," katanya.
Menurut Jazilul Fawaid, minus atau pertumbuhan 1 persen itu sama dengan menghilangkan hampir sepertempat pendapat negara. "Nah ini yang menjadi tantangan sehingga ini apakah ini ditutup dengan defisit, utang atau kebijakan-kebijakan lain itu yang dijanjikan Pak Jokowi dari awal akan menaikan pertumbuhan ekonomi," katanya.
Selain itu, pada periode kedua pemerintahan Jokowi juga berjanji memprioritaskan peningkatan sumber daya manusia (SDM) unggul. "Nah bagaimana ini, dunia pendidikan sekarang porak poranda karena Covid-19. Anak-anak sekarang banyak yang tidak bisa belajar, ini tantangannya," katanya.
Menurut anggota Komisi III DPR ini, penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa, semestinya bisa dikelola menjadi energi positif bagi pemerintah. "Di sini yang menurut saya perlu kecanggihan pemerintah untuk membuka dialog, menyamakan visi, terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Jika tidak mampu mengelola komunikasi secara baik maka akan berdampak pada periode selanjutnya," katanya.
Pertanyaannya, apakah pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin gagal dalam periode pertama ini? Menurut Jazilul Fawaid, jika parameternya adalah angka-angka maka Jokowi-Ma'ruf Amin pada tahun pertama pemerintahan kali ini bisa dibilang gagal. "Karena di depan sidang pelantikan, Pak Jokowi menyampaikan optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi bisa sampai 5 persen. Faktanya kita tidak minus saja sudah bagus. Kita berharap tidak minus. Ada pertumbuhan satu persen sudah sangat bagus, kita acungi jempol. Apalagi kalau bisa sampai 5%seperti yang dijanjikan," katanya.
Menurut Jazilul Fawaid, minus atau pertumbuhan 1 persen itu sama dengan menghilangkan hampir sepertempat pendapat negara. "Nah ini yang menjadi tantangan sehingga ini apakah ini ditutup dengan defisit, utang atau kebijakan-kebijakan lain itu yang dijanjikan Pak Jokowi dari awal akan menaikan pertumbuhan ekonomi," katanya.
Selain itu, pada periode kedua pemerintahan Jokowi juga berjanji memprioritaskan peningkatan sumber daya manusia (SDM) unggul. "Nah bagaimana ini, dunia pendidikan sekarang porak poranda karena Covid-19. Anak-anak sekarang banyak yang tidak bisa belajar, ini tantangannya," katanya.
(abd)
Lihat Juga :
