Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, IPR: Banyak Kebijakan Tak Berpihak Rakyat

Selasa, 20 Oktober 2020 - 10:18 WIB
loading...
Satu Tahun Jokowi-Maruf,...
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menganggap, satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin masih banyak minusnya, dari pada plusnya. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menganggap, satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin masih banyak minusnya, dari pada plusnya. Ia melihat masih banyak kebijakan yang tak berpihak pada rakyat.

"Seperti revisi UU KPK, Revisi UU KPK, UU Corona No 2/2020, kenaikan iuran BPJS, dan terakhir disahkannya UU Cipta Kerja," kata Ujang saat dihubungi SINDOnews, Selasa (20/10/2020).

Dia mengungkapkan, minus pertama, di bidang penegakkan hukum. Dengan dilumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan merevisi UU KPK, maka penegakkan hukum makin 'compang camping' dan cenderung tidak jelas. Hukum akhirnya bisa dikendalikan oleh eksekutif dan legislatif. (Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Orang Kaya Terus Menabung, Artinya? )

Menurutnya, pasca revisi UU KPK, lembaga itu terkesan tak garang lagi. Faktanya tak ada ketua anggota DPR yang ditangkap, tak ada Ketua Umum dan Sekjen partai yang ditangkap serta tak ada menteri yang ditangkap. "Artinya revisi UU KPK tersebut dilakukan untuk mengamankan kasus-kasus mereka. Kalau KPK-nya tak dilumpuhkan, maka mereka bisa masuk penjara," ujarnya.

Kedua, lanjut dia, tentang demokrasi. Demokrasi saat ini hanya ada di atas kertas. Hanya ada dalam teori. Demokrasi hanya untuk elit, bukan untuk rakyat. Masyarakat kecil yang kritis banyak ditangkap. Tokoh-tokoh yang kritis juga banyak yang dilaporkan dan ditangkap.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Rekomendasi
3 Alasan Provinsi Alberta...
3 Alasan Provinsi Alberta Ingin Tinggalkan Kanada dan Bergabung dengan AS
Pasukan Elite AS Siapkan...
Pasukan Elite AS Siapkan Skenario Caplok Uranium Iran, tapi Kenapa Tidak Dilaksanakan?
Kemendagri Percepat...
Kemendagri Percepat Penegasan Batas Desa di Tiga Kabupaten di Sultra
Berita Terkini
Kasus Muara Enim, Eks...
Kasus Muara Enim, Eks Penyidik KPK: WTP Penting Bagi Pemda, Malah Jadi Ajang Negosiasi
Peduli Lingkungan, Aliansi...
Peduli Lingkungan, Aliansi Lintas Agama-Kementerian LH Serukan Tobat Ekologis Nasional
Diseminasi Eksaminasi...
Diseminasi Eksaminasi Ungkap Dugaan Kekeliruan Penegakan Hukum dalam Kasus Eks Dirut Indofarma
Mahasiswa Soroti Pemborosan...
Mahasiswa Soroti Pemborosan APBN, Qodari: Prabowo Berhasil Hemat Rp300 Triliun
Polri Gelar Nobar Piala...
Polri Gelar Nobar Piala Dunia 2026, Pakar Hukum: Mendekatkan Polisi dengan Masyarakat
Ditahan KPK, Asrul Azis...
Ditahan KPK, Asrul Azis Tersangka Baru Kasus Kuota Haji Ajukan Praperadilan ke PN Jaksel
Infografis
UU DKJ Diteken Jokowi,...
UU DKJ Diteken Jokowi, Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved