Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf, IPR: Banyak Kebijakan Tak Berpihak Rakyat

Selasa, 20 Oktober 2020 - 10:18 WIB
loading...
Satu Tahun Jokowi-Maruf,...
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menganggap, satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf Amin masih banyak minusnya, dari pada plusnya. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menganggap, satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin masih banyak minusnya, dari pada plusnya. Ia melihat masih banyak kebijakan yang tak berpihak pada rakyat.

"Seperti revisi UU KPK, Revisi UU KPK, UU Corona No 2/2020, kenaikan iuran BPJS, dan terakhir disahkannya UU Cipta Kerja," kata Ujang saat dihubungi SINDOnews, Selasa (20/10/2020).

Dia mengungkapkan, minus pertama, di bidang penegakkan hukum. Dengan dilumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan merevisi UU KPK, maka penegakkan hukum makin 'compang camping' dan cenderung tidak jelas. Hukum akhirnya bisa dikendalikan oleh eksekutif dan legislatif. (Baca juga: Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Orang Kaya Terus Menabung, Artinya? )

Menurutnya, pasca revisi UU KPK, lembaga itu terkesan tak garang lagi. Faktanya tak ada ketua anggota DPR yang ditangkap, tak ada Ketua Umum dan Sekjen partai yang ditangkap serta tak ada menteri yang ditangkap. "Artinya revisi UU KPK tersebut dilakukan untuk mengamankan kasus-kasus mereka. Kalau KPK-nya tak dilumpuhkan, maka mereka bisa masuk penjara," ujarnya.

Kedua, lanjut dia, tentang demokrasi. Demokrasi saat ini hanya ada di atas kertas. Hanya ada dalam teori. Demokrasi hanya untuk elit, bukan untuk rakyat. Masyarakat kecil yang kritis banyak ditangkap. Tokoh-tokoh yang kritis juga banyak yang dilaporkan dan ditangkap.

Ujang menilai demokrasi mengalami kemunduran. Dan yang terkonsolidasi itu bukan demokrasi, tapi oligarki dan politik dinasti. (Baca juga: PKS Beberkan Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin Setahun Terakhir )

Maka itu, ia mengingatkan untuk tidak melumpuhkan hukum untuk kepentingan kekuasaan. Tegakkan hukum untuk keadilan dan untuk membangun bangsa dan negara. Dan berdemokrasi tanpa penegakkan hukum yang baik, maka akan menjadi demokrasi kriminal.

"Dan jalankan demokrasi secara subtantif. Bukan demokrasi prosedural, yang berujung menuju demokrasi yang dikuasai kaum kriminal," kata analis politik asal Universitas Al Azhar Indonesia ini menandaskan.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Rekomendasi
Legislator Partai Perindo...
Legislator Partai Perindo Dedy Hendra Ajak Masyarakat dan Pemda Bersinergi Percepat Pembangunan Tapanuli Utara
Fajar Noor Siap Bikin...
Fajar Noor Siap Bikin Baper Bareng BCL di Panggung Road to Grand Final Indonesian Idol XIII
Mengulik Alasan Warren...
Mengulik Alasan Warren Buffet Pensiun dari Berkshire Hathaway
Berita Terkini
7 Perwira Tinggi TNI...
7 Perwira Tinggi TNI yang Batal Dimutasi, Salah Satunya Putra Try Sutrisno
Greg Poulgrain: Ketidakpuasan...
Greg Poulgrain: Ketidakpuasan di Papua Dipicu Kegagalan Distribusi Kesejahteraan
Kenapa TNI-Polri Dilibatkan...
Kenapa TNI-Polri Dilibatkan Urusi Pangan? Prabowo: Pangan Tak Aman, Negara Tidak Aman
Dua Terdakwa Kasus Korupsi...
Dua Terdakwa Kasus Korupsi Timah Divonis 3 dan 4 Tahun Penjara
Pembatalan Mutasi Letjen...
Pembatalan Mutasi Letjen Kunto Tak Berkaitan dengan Try Sutrisno, Jenderal Dudung: Lazim Terjadi
Kapolri Pimpin Sertijab...
Kapolri Pimpin Sertijab 2 Pati, Irjen Rudi Setiawan Resmi Jabat Kapolda Jabar
Infografis
UU DKJ Diteken Jokowi,...
UU DKJ Diteken Jokowi, Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved