Berisiko Tinggi Tertular, 9,1 Juta Orang Akan Disuntik Vaksin Covid-19
Selasa, 20 Oktober 2020 - 07:01 WIB
loading...
A
A
A
Dengan begitu, disiplin protokol kesehatan dengan 3M memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun perlu tetap dijaga. “Ini perlu dipahami betul oleh seluruh masyarakat bahwa sekalipun telah divaksin maka menjaga agar tidak terpapar dengan tetap menggunakan masker perlu dilaksanakan,” tegas Yuri. (Baca juga: Wawancara Beasiswa Unggulan Kemendikbud Dilakukan Daring)
Dia mengatakan, gambaran sekarang bahwa 80% kasus terkonfirmasi positif Covid-19 tidak menunjukkan gejala. Nah, apabila kemudian orang tersebut berada di tengah-tengah masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik, tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan, maka sangat menular kepada orang lain.
Jika orang yang tertular itu memiliki imunitas yang lebih rendah karena ada faktor komorbid karena usia dan sebagainya, maka akan masuk dalam fase jatuh sakit. “Disiplin protokol kesehatan menjadi kunci mencegah terpapar Covid-19. Tetap harus menggunakan masker, tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan sekalipun sudah divaksin,” ungkapnya.
Berbicara kebutuhan, kata dia, pemerintah idealnya membutuhkan 320 juta vaksin. Kemudian kelompok vaksinasi yang utama dilakukan pada usia 18 sampai 59 tahun. “Vaksinasi ini hanya dilakukan pada kelompok usia 18 sampai 59 tahun. Maka kelompok inilah yang akan kita vaksin,” tandasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta persoalan vaksin tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Dia mengingatkan jangan sampai masalah vaksin dipersepsi kurang baik karena buruknya komunikasi publik. (Baca juga: Ibu Penyitas Covid-19 Jangan berhenti Menyusui)
“Vaksin ini jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja,” katanya.
Sebab itu, mantan gubernur DKI Jakarta ini meminta agar persoalan vaksin betul-betul dipersiapkan. Terutama berkaitan dengan komunikasi publiknya. “Terutama yang berkaitan dengan halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, kualitas, serta distribusinya seperti apa,” ungkapnya.
Jokowi juga menekankan bahwa titik kritis dari vaksin adalah implementasinya. Dia mengingatkan vaksin tidak dianggap mudah. “Jangan menganggap mudah implementasi. Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia. Harus dijelaskan betul kepada publik,” tuturnya.
Mantan Wali Kota Surakarta ini mengingatkan jangan sampai vaksin dihantam isu-isu dan dipelintir. Pada akhirnya membuat masyarakat demonstrasi. “Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan. Hati-hati disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, dijelasin betul. Harus detail ini. Ini jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo-demo lagi karena sekarang memang masyarakat pada posisi yang sulit,” pungkasnya. (Baca juga: DPR Minta Perjokian Kartu Prakerja Diusut Tuntas)
Dia mengatakan, gambaran sekarang bahwa 80% kasus terkonfirmasi positif Covid-19 tidak menunjukkan gejala. Nah, apabila kemudian orang tersebut berada di tengah-tengah masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan dengan baik, tidak menggunakan masker, tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan, maka sangat menular kepada orang lain.
Jika orang yang tertular itu memiliki imunitas yang lebih rendah karena ada faktor komorbid karena usia dan sebagainya, maka akan masuk dalam fase jatuh sakit. “Disiplin protokol kesehatan menjadi kunci mencegah terpapar Covid-19. Tetap harus menggunakan masker, tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan sekalipun sudah divaksin,” ungkapnya.
Berbicara kebutuhan, kata dia, pemerintah idealnya membutuhkan 320 juta vaksin. Kemudian kelompok vaksinasi yang utama dilakukan pada usia 18 sampai 59 tahun. “Vaksinasi ini hanya dilakukan pada kelompok usia 18 sampai 59 tahun. Maka kelompok inilah yang akan kita vaksin,” tandasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta persoalan vaksin tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Dia mengingatkan jangan sampai masalah vaksin dipersepsi kurang baik karena buruknya komunikasi publik. (Baca juga: Ibu Penyitas Covid-19 Jangan berhenti Menyusui)
“Vaksin ini jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja,” katanya.
Sebab itu, mantan gubernur DKI Jakarta ini meminta agar persoalan vaksin betul-betul dipersiapkan. Terutama berkaitan dengan komunikasi publiknya. “Terutama yang berkaitan dengan halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, kualitas, serta distribusinya seperti apa,” ungkapnya.
Jokowi juga menekankan bahwa titik kritis dari vaksin adalah implementasinya. Dia mengingatkan vaksin tidak dianggap mudah. “Jangan menganggap mudah implementasi. Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia. Harus dijelaskan betul kepada publik,” tuturnya.
Mantan Wali Kota Surakarta ini mengingatkan jangan sampai vaksin dihantam isu-isu dan dipelintir. Pada akhirnya membuat masyarakat demonstrasi. “Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan. Hati-hati disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, dijelasin betul. Harus detail ini. Ini jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo-demo lagi karena sekarang memang masyarakat pada posisi yang sulit,” pungkasnya. (Baca juga: DPR Minta Perjokian Kartu Prakerja Diusut Tuntas)
Lihat Juga :
