Waspada Liquidity Trap

Di sisi lain, tak sedikit kelonggaran kebijakan fiskal maupun moneter telah diberikan pemerintah di masa pandemi. Meski demikian, bukan hal yang tak mungkin jika dana yang telah digelontorkan pemerintah dalam jumlah besar tersebut akan menjadi sia-sia dan tidak berdampak bagi pemulihan ekonomi nasional. Setidaknya ada dua hal yang memungkinkan terjadinya liquidity trap, di mana berbagai dana tersebut tidak berkembang menstimulus pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) relaksasi kebijakan atau bantuan yang diterima masyarakat tidak digunakan untuk kegiatan produktif, (2) bantuan likuiditas yang diberikan tidak tepat sasaran pada sektor yang seharusnya memiliki potensi untuk bangkit dan memiliki value added yang tinggi.

Belanja Berkualitas
Belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan senjata utama di kala pandemi yang diharapkan dapat berdampak signifikan pada perekonomian nasional. Keduanya kini menjadi tulang punggung kehidupan perekonomian Tanah Air untuk bergerak dalam koridor pemulihan dan meminimalisasi dampak pelemahan. Pelebaran defisit yang saat ini tengah dilakukan pemerintah merupakan langkah luar biasa yang diambil pemerintah untuk menahan pelambatan ekonomi melalui optimalisasi belanja. Rasio defisit anggaran di dalam APBN Indonesia sejatinya bukanlah sebuah permasalahan asalkan masih dalam batas aman dan benar-benar digunakan untuk sektor produktif yang bisa melesatkan kinerja perekonomian nasional.

Di masa pandemi saat ini satu-satunya sektor yang bisa tumbuh positif dan mampu menjadi bantalan ekonomi nasional hingga akhir tahun ialah pengeluaran pemerintah sendiri. Untuk itu, belanja pemerintah harus digenjot pada sisa kuartal tahun ini dan tahun selanjutnya. Meski demikian, berdasarkan kajian Bappenas, belanja Kementerian/Lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah masih belum efektif mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Padahal harapannya, 11% belanja K/L dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,66%. Namun kenyataanya, hanya mampu mengerek 0,24% saja (Kajian Belanja Negara 2017-2018). Oleh sebab itu, saat ini belanja berkualitas menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan bersama oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pemerintah dalam menggelontorkan belanja melalui berbagai program bantuan untuk pemulihan ekonomi saat ini perlu menyusun pemetaan wilayah untuk lebih memprioritaskan bantuan pada daerah yang memiliki dampak positif bagi wilayah lainnya (spread effect). Selain itu, pemerintah juga perlu memprioritaskan bantuan bagi sektor ekonomi yang mampu mendorong sektor lainnya dan memberikan nilai tambah yang tinggi sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional. Semoga.