Waspadai Politik Uang Jelang Pilkada Serentak
Minggu, 18 Oktober 2020 - 16:30 WIB
loading...
A
A
A
"Kalau menurut saya pribadi ada. Rasa-rasanya ada karena itu pengawasan harus lebih ketat," katanya. (Baca juga: Mayoritas Kampanye Tatap Muka, KPU-Bawaslu Harus Awasi Protokol Kesehatan )
Sebelumnya, ICW merilis temuan ada 294 kepala daerah tersandung kasus tindak pidana korupsi selama periode 2010-2019. Sebanyak 11 kasus di antaranya terkait dengan kepentingan pilkada.
Peneliti ICW, Almas Sjafrina mengungkapkan, sedikitnya 294 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum, tidak hanya KPK tapi juga kepolisian dan kejaksaan.
Data ini dikumpulkan dengan melihat putusan, informasi yang disampaikan aparat penegak hukum, maupun media. Dia menduga bisa saja ada kasus-kasus korupsi di daerah yang masyarakat tidak tahu apakah ada atau tidak. "Tapi angka ini cukup tinggi," ujarnya dalam konferensi nasional yang digelar secara virtual dengan tajuk 'Catatan Kritis Kebijakan dan Tata Kelola Pelaksanaan Pilkada', Kamis (15/10/2020).
Sebelumnya, ICW merilis temuan ada 294 kepala daerah tersandung kasus tindak pidana korupsi selama periode 2010-2019. Sebanyak 11 kasus di antaranya terkait dengan kepentingan pilkada.
Peneliti ICW, Almas Sjafrina mengungkapkan, sedikitnya 294 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh aparat penegak hukum, tidak hanya KPK tapi juga kepolisian dan kejaksaan.
Data ini dikumpulkan dengan melihat putusan, informasi yang disampaikan aparat penegak hukum, maupun media. Dia menduga bisa saja ada kasus-kasus korupsi di daerah yang masyarakat tidak tahu apakah ada atau tidak. "Tapi angka ini cukup tinggi," ujarnya dalam konferensi nasional yang digelar secara virtual dengan tajuk 'Catatan Kritis Kebijakan dan Tata Kelola Pelaksanaan Pilkada', Kamis (15/10/2020).
(dam)
Lihat Juga :
