Pilkada Asimetris Dimungkinkan Dilaksanakan di Wilayah Kepulauan dan Terpencil
Jum'at, 16 Oktober 2020 - 15:41 WIB
loading...
A
A
A
(Baca juga: ICW Ungkap Korelasi Biaya Pilkada Tinggi dengan Korupsi).
Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu menerangkan, payung hukum pelaksanaan pilkada beberapa kali mengalami perubahan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan yang terakhir UU Nomor 10 Tahun 2016. Menurutnya, perubahan itu sebagai upaya memperbaiki kualitas pilkada.
Dengan payung hukum itu, katanya, membuat pelaksanaan pilkada simetris atau sama di seluruh Indonesia. Padahal, Indonesia ini asimetris. "Ada perkotaan yang banyak penduduk, kepulauan, dan kultur barat yang maju dan Timur yang dalam perkembangan demokrasi. Ini diwadahi dalam UU yang sama," ujarnya.
Pilkada asimetris ini pertama kali diungkapkan oleh Mendagri Tito Karnavian. Jadi, nanti daerah yang indeks pembangunan manusia (IPM) dan kematangan demokrasinya sudah baik bisa melaksanakan pilkada langsung. Untuk yang belum, pilkadanya melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).(Baca juga: Stafsus Mendagri: Penerapan Pilkada Asimetris Perlu Dipikirkan ).
Lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) itu menerangkan, payung hukum pelaksanaan pilkada beberapa kali mengalami perubahan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan yang terakhir UU Nomor 10 Tahun 2016. Menurutnya, perubahan itu sebagai upaya memperbaiki kualitas pilkada.
Dengan payung hukum itu, katanya, membuat pelaksanaan pilkada simetris atau sama di seluruh Indonesia. Padahal, Indonesia ini asimetris. "Ada perkotaan yang banyak penduduk, kepulauan, dan kultur barat yang maju dan Timur yang dalam perkembangan demokrasi. Ini diwadahi dalam UU yang sama," ujarnya.
Pilkada asimetris ini pertama kali diungkapkan oleh Mendagri Tito Karnavian. Jadi, nanti daerah yang indeks pembangunan manusia (IPM) dan kematangan demokrasinya sudah baik bisa melaksanakan pilkada langsung. Untuk yang belum, pilkadanya melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).(Baca juga: Stafsus Mendagri: Penerapan Pilkada Asimetris Perlu Dipikirkan ).
(zik)
Lihat Juga :
