ICW Ungkap Korelasi Biaya Pilkada Tinggi dengan Korupsi
Jum'at, 16 Oktober 2020 - 00:43 WIB
loading...
A
A
A
(Baca juga: Pengaruh Covid-19 pada Psikologi dan Kesehatan Jiwa di Masyarakat)
Korupsi seperti itu tidak hanya dalam pilkada, tetapi juga untuk kebutuhan mengikuti pemilihan legislatif (pileg). Masalah kontestasi politik di Indonesia, salah satunya politik uang dan kebutuhan kampanye yang tinggi.
"Kebutuhan pengeluaran yang legal dan ilegal akan membuat cost politik tinggi. Ini akan mendorong korupsi politik. Mantan Hakim Artidjo Alkostar mengatakan korupsi politi itu oleh pejabat atau kelas tinggi untuk partai dan pemilu," ujarnya dalam diskusid daring dengan tema 'Catatan Kritis Kebijakan dan Tata Kelola Pelaksanaan Pilkada', Kamis (15/10/2020).
Bahkan, mahal pilkada memasuki Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua MK Akil Mochtar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima uang untuk sengketa kasus pilkada.
Isu mahar politik kepada partai politik selalu menjadi cerita-cerita bawah tanah di kalangan masyarakat. Namun, ada juga yang terbuka ke publik walaupun tidak pernah terbukti, salah satunya, La Nyalla Mattalitti yang mengakui dimintai uang untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur.
Korupsi seperti itu tidak hanya dalam pilkada, tetapi juga untuk kebutuhan mengikuti pemilihan legislatif (pileg). Masalah kontestasi politik di Indonesia, salah satunya politik uang dan kebutuhan kampanye yang tinggi.
"Kebutuhan pengeluaran yang legal dan ilegal akan membuat cost politik tinggi. Ini akan mendorong korupsi politik. Mantan Hakim Artidjo Alkostar mengatakan korupsi politi itu oleh pejabat atau kelas tinggi untuk partai dan pemilu," ujarnya dalam diskusid daring dengan tema 'Catatan Kritis Kebijakan dan Tata Kelola Pelaksanaan Pilkada', Kamis (15/10/2020).
Bahkan, mahal pilkada memasuki Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua MK Akil Mochtar ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menerima uang untuk sengketa kasus pilkada.
Isu mahar politik kepada partai politik selalu menjadi cerita-cerita bawah tanah di kalangan masyarakat. Namun, ada juga yang terbuka ke publik walaupun tidak pernah terbukti, salah satunya, La Nyalla Mattalitti yang mengakui dimintai uang untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur.
Lihat Juga :
