CSIS Nilai Pilkada Menjadi Sumber Kepemimpinan Nasional
loading...
Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte mengatakan pilkada merupakan anak kandung dari otonomi daerah. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pelaksanaan pemilihan kepala daerah ( pilkada ) langsung sudah beberapa kali dikritik, terutama maraknya politik uang . Bahkan, sempat diusulkan dikembalikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Namun, itu sudah menjadi pilihan dan kesepakatan bersama dalam menentukan pemimpin daerah. Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte mengatakan pilkada merupakan anak kandung dari otonomi daerah. (Baca juga: Pandemi COVID-19, KPU Bakal Tambah Logistik TPS di Pilkada 2020)
Otonomi daerah di Indonesia dimulai ketika Orde Baru runtuh dan lahirnya Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah resminya berjalan mulai tahun 2001.
“Rangkaian pilkada (langsung) sejak 2005, telah menjadi sumber kepemimpinan nasional. Pak Presiden (Jokowi) merupakan anak kandung dari pilkada dan program otonomi daerah,” ujarnya dalam Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Politik, Rabu (14/10/2020).
Jokowi memang memulai karir sebagai Wali Kota di Solo, Jawa Tengah. Lalu, pada 2012, Jokowi mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta dan terpilih sebagai DKI I. Dua kemudian, Jokowi memenangkan pertarungan pemilihan presiden (pilpres) melawan Prabowo Subianto.
Vermonte menerangkan pilkada itu memiliki tujuan mendekatkan pemimpin dengan yang dipimpin atau masyarakat. Dengan demikian, tujuan otonomi daerah bisa dianggap tercapai. (Baca juga: Komisi III DPR Ingatkan Jajaran Polri-Kejaksaan Netral di Pilkada 2020)
Namun, pelaksanaan pilkada harus dievaluasi, seperti seberapa jauh telah memenuhi harapan-harapan yang tidak hanya dari sisi politik. Namun, masyarakat juga mengharapkan ada peningkatan kesejahteraan dari pengelolaan pemerintahan daerah oleh pemimpin yang dipilih langsung.
Namun, itu sudah menjadi pilihan dan kesepakatan bersama dalam menentukan pemimpin daerah. Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) Philips J Vermonte mengatakan pilkada merupakan anak kandung dari otonomi daerah. (Baca juga: Pandemi COVID-19, KPU Bakal Tambah Logistik TPS di Pilkada 2020)
Otonomi daerah di Indonesia dimulai ketika Orde Baru runtuh dan lahirnya Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah resminya berjalan mulai tahun 2001.
“Rangkaian pilkada (langsung) sejak 2005, telah menjadi sumber kepemimpinan nasional. Pak Presiden (Jokowi) merupakan anak kandung dari pilkada dan program otonomi daerah,” ujarnya dalam Konferensi Nasional Ilmu Sosial dan Politik, Rabu (14/10/2020).
Jokowi memang memulai karir sebagai Wali Kota di Solo, Jawa Tengah. Lalu, pada 2012, Jokowi mengikuti Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta dan terpilih sebagai DKI I. Dua kemudian, Jokowi memenangkan pertarungan pemilihan presiden (pilpres) melawan Prabowo Subianto.
Vermonte menerangkan pilkada itu memiliki tujuan mendekatkan pemimpin dengan yang dipimpin atau masyarakat. Dengan demikian, tujuan otonomi daerah bisa dianggap tercapai. (Baca juga: Komisi III DPR Ingatkan Jajaran Polri-Kejaksaan Netral di Pilkada 2020)
Namun, pelaksanaan pilkada harus dievaluasi, seperti seberapa jauh telah memenuhi harapan-harapan yang tidak hanya dari sisi politik. Namun, masyarakat juga mengharapkan ada peningkatan kesejahteraan dari pengelolaan pemerintahan daerah oleh pemimpin yang dipilih langsung.
(kri)
Explore More