Pandemi, Ketelanjangan Negara, dan Sistem Kesejahteraan

Jazak Akbar Hidayat
Alumnus Program Doktoral pada Sydney School of Education and Social Work, Faculty of Arts and Social Sciences - Sydney University, Australia


GELOMBANG pandemi Covid-19 masih terus berlangsung hingga saat ini dan belum menunjukkan tren mereda yang melegakan di banyak negara. Beberapa negara yang sempat nyaris zero active cases atau mengalami penurunan drastis seperti Selandia Baru, Australia, Singapura, dan Korea Selatan kembali mengalami kenaikan kasus positif. Satu hal yang begitu tampak dari situasi krisis ini. Hampir semua negara, baik yang dipandang sebagai negara maju atau berkembang, negara kaya atau negara miskin, terlihat kewalahan menghadapi situasi ini.

Sang negara adidaya bahkan mengalami nasib tragis. Sebagaimana data yang dirilis oleh Worldometers.info , Amerika Serikat masih berada di posisi sebagai negara dengan jumlah kasus yang tertinggi. Dampak sosial-ekonomi yang menimpa Negeri Paman Sam ini juga tak kalah parah. Berdasarkan data statistik yang dihimpun oleh Pew Research didapati bahwa tingkat pengangguran dalam tiga bulan masa pandemi (13,0%) lebih tinggi dari tingkat pengangguran selama dua tahun masa Resesi Besar 2007-2009 (10,6%) (pewresearch.org, 2020).

Melihat betapa ternyata entitas negara, bahkan negara-negara yang dianggap super power , begitu mudahnya terombang-ambing di hadapan gelombang pandemi ini memberikan satu gambaran lain tentang insitusi yang bernama negara. Institusi besar yang selama ini kita yakini sebagai rumah dengan dinding-dinding yang kokoh tersebut ternyata tak sekuat yang kita kira. Sistem perlindungan yang dibangun selama ini seperti nyaris tak berkutik untuk melindungi satu per satu rakyat yang bertumbangan, bukan saja secara fisik, tapi juga sosial dan ekonomi. Resesi mengancam.

Ditelanjangi Pandemi
Eksistensi sebuah negara yang lebih sering tampak dalam balutan peran-peran politik, hukum, dan administratif saat ini seperti tengah tertelanjangi. Segala bentuk formalitas birokrasi dan tetek bengek protokoler kenegaraan pada akhirnya harus tunduk di hadapan kenyataan bahwa itu semua bukanlah sebuah kemutlakan.

Bahwa ada sesuatu yang lebih esensial dari keberadaan sebuah institusi negara. Kesejahteraan rakyat. Politik dan hukum yang sering kali diangkat ke permukaan sebagai komponen penting sebuah negara mesti diletakkan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat seluas-luasnya.

Namun, sayangnya, sejarah panjang kekuasaan dari dulu hingga kini sangat jarang yang menampilkan kondisi ideal ini. Negara lebih menampakkan wajah kekuasaan secara dominan ketimbang aspek kesejahteraan. Aspek kesejahteraan dalam praktiknya lebih cenderung tampak sebagai kosmetik bagi aspek politik sehingga semuanya berujung pada satu narasi bahwa penyelenggaraan negara adalah tentang politik kekuasaan.

Pandemi ini seolah datang untuk menelanjangi itu semua. Ia tidak semata berdampak pada persoalan kesehatan, tetapi meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Di antara dampak luas yang sangat dirasakan adalah pada aspek sosial dan ekonomi, yang sesungguhnya sangat vital dalam kehidupan bernegara.

Pemerintah kita yang awalnya berusaha menampakkan "ketenangan" dan optimisme di masa mulai merebaknya wabah ini, pada akhirnya tetap harus tunduk pada kenyataan. Gelombang pandemi ini terlalu dahsyat untuk bisa dihadapi hanya dengan retorika. Segala bentuk dandanan kosmetik politik tak lagi berkutik.

Semua kalangan, tanpa kecuali, terdampak situasi yang tak menyenangkan ini. Hampir di semua lini dan sektor. Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan lebih dari 3 juta tenaga kerja telah dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja. Kamar Dagang Industri (KADIN) bahkan menaksir dua kali lipatnya, lebih dari 6 juta. Terhadap mereka yang harus kehilangan mata pencaharian ini, pemerintah dituntut untuk bisa menjamin tersedianya sumber pengganti pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.